Skip to content

EFT

Diskusi Publik: Perkuat Integrasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologi dalam RPJMD 2025–2029

Berita, Peristiwa / Oleh

Jakarta–Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Memperkuat Integrasi Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029” (17/04). Acara yang berlangsung secara hybrid ini menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong pelembagaan Ecological Fiscal Transfer (EFT) ke dalam dokumen perencanaan daerah. Diskusi dibuka […]

Diskusi Publik: Perkuat Integrasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologi dalam RPJMD 2025–2029 Read More »

Koalisi Masyarakat Sipil Bahas Refleksi Capaian Implementasi EFT di Indonesia

Berita, Peristiwa / Oleh

PATTIRO, bersama dengan 19 organisasi masyarakat sipil dan The Asia Foundation sukses melaksanakan pertemuan koordinasi mitra atau Partner Coordination Meeting (PCM) Program SETAPAK 4 pada 24 hingga 26 Februari 2025 di Bali. Selain membahas perkembangan program, pertemuan ini juga turut mendiskusikan berbagai isu aktual dan strategi mendorong tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan melalui

Koalisi Masyarakat Sipil Bahas Refleksi Capaian Implementasi EFT di Indonesia Read More »

Pendidikan Tata Kelola Lingkungan: Jendela Wawasan Perempuan dan Kelompok Muda untuk Berpartisipasi dalam Pelestarian Lingkungan

Berita, Peristiwa / Oleh

Sadar akan sedikitnya partisipasi kelompok perempuan dan anak muda dalam perencanaan dan penganggaran daerah pada program pelestarian lingkungan, kelompok masyarakat sipil tergerak untuk menginisiasi forum akar rumput guna memberikan peningkatan kapasitas kepada masyarakat terkait tata kelola pemerintahan daerah. PATTIRO melalui dukungan The Asia Foundation memotret inisiatif baik ini dalam Talkshow Perempuan Bicara EFT yang diselenggarakan

Pendidikan Tata Kelola Lingkungan: Jendela Wawasan Perempuan dan Kelompok Muda untuk Berpartisipasi dalam Pelestarian Lingkungan Read More »

Optimalkan Nirwasita Tantra untuk Tingkatkan Insentif Fiskal Daerah

Berita, Peristiwa / Oleh

Kebijakan insentif fiskal tahun 2025 menawarkan peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan kinerja lingkungan hidup dan kehutanan. “Insentif fiskal ini dapat memacu kinerja pemerintah daerah, terutama dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Pemda dapat fokus pada indikator-indikator yang ditetapkan oleh kementerian teknis,” ungkap Jaka Sucipta, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan,

Optimalkan Nirwasita Tantra untuk Tingkatkan Insentif Fiskal Daerah Read More »

Dukung Pelestarian Lingkungan, Pelatihan Mitra CSO Siap Perkuat Advokasi Skema EFT

Berita, Peristiwa / Oleh

Dalam upaya memperkuat advokasi pelestarian lingkungan melalui anggaran daerah, sejumlah mitra organisasi masyarakat sipil (CSO) mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas untuk mendukung penerapan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang diselenggarakan oleh PATTIRO melalui dukungan The Asia Foundation pada 4-7 November 2024 di Bogor, Jawa Barat. Pelatihan ini dihadiri oleh 17 peserta, meliputi 9 laki-laki dan 8

Dukung Pelestarian Lingkungan, Pelatihan Mitra CSO Siap Perkuat Advokasi Skema EFT Read More »

Penguatan EFT dalam Revisi PP Nomor 12 Tahun 2019

Berita, Peristiwa / Oleh

PATTIRO menyambut baik langkah Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dalam merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 yang masih merujuk pada UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun, sejak 2022, UU Nomor

Penguatan EFT dalam Revisi PP Nomor 12 Tahun 2019 Read More »

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025

Policy Brief, Publikasi / Oleh

Pemerintah telah mendorong berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah untuk mengatasi gap antara kebutuhan dan pembiayaan aksi perubahan iklim di APBN. Inovasi kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) melalui Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE) yang

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 Read More »

Pedoman Penyusunan APBD 2025 Adopsi Skema EFT

Berita, Peristiwa / Oleh

Dalam upaya menciptakan dampak positif bagi lingkungan, Kementerian Dalam Negeri, telah merilis Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang mengadopsi skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) atau skema transfer fiskal berbasis ekologi pada 9 Oktober 2024. Ini merupakan bagian dari jalan panjang

Pedoman Penyusunan APBD 2025 Adopsi Skema EFT Read More »

Memperkuat Keberlanjutan dan Perlindungan Lingkungan melalui Kebijakan EFT

Berita, Peristiwa / Oleh

Koalisi Masyarakat Sipil Pendanaan Perlindungan Lingkungan (KMS-PPL) dengan bangga mengumumkan suksesnya pelaksanaan Lokakarya Nasional Ecological Fiscal Transfer (EFT), sebagai bagian dari Konferensi Nasional EFT Ke-5 – 2024. Acara ini diselenggarakan dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Ford Foundation, dan The Asia Foundation. Anggota aktif KMS-PPL antara lain Pilar Nusantara (PINUS), Pusat Telaah dan Informasi Regional

Memperkuat Keberlanjutan dan Perlindungan Lingkungan melalui Kebijakan EFT Read More »

Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Berita, Peristiwa / Oleh

Sejak tahun 2017, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) disalurkan kepada provinsi penghasil sebagai konsekuensi pelaksanaan Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengalihkan kewenangan urusan kehutanan dari kabupaten/kota kepada provinsi. Meskipun sudah dialihkan, namun masih terdapat sisa DBH DR yang berada di kas daerah kabupaten/kota yang

Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Kehutanan Dana Reboisasi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota Read More »

Mendorong Target Pembangunan Rendah Karbon Melalui Transfer Fiskal Berbasis Ekologi

Berita, Peristiwa / Oleh

Agenda pembangunan rendah karbon merupakan agenda strategis yang sedang digadang-gadang oleh pemerintah guna mengejar target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yaitu sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Guna mewujudkan target tersebut, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan Hidup

Mendorong Target Pembangunan Rendah Karbon Melalui Transfer Fiskal Berbasis Ekologi Read More »

Infographic | Kebijakan DBH DR Tahun 2022 dan Peluang Optimalisasi Penggunaannya Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Infografis, Publikasi / Oleh

Pasca diberlakukannya UU Pemda yang mengalihkan kewenangan pengelolaan kehutanan dari Kab/Kota ke Provinsi, sejak tahun 2017 penyaluran DBH Dana Reboisasi dilakukan Pemerintah kepada Provinsi penghasil. Ketentuan mengenai pengaturan DBH DR ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai mandat dari UU APBN. Pada tahun 2022, Kemenkeu menerbitkan PMK No. 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH

Infographic | Kebijakan DBH DR Tahun 2022 dan Peluang Optimalisasi Penggunaannya Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota Read More »

Scroll to Top