evaluasi

Policy Brief | Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Perubahan iklim yang tidak menentu, membuat masyarakat Indonesia khawatir akan munculnya bencana alam seperti banjir, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan, yang mengakibatkan kekurangan pangan, kemiskinan, hingga kematian. Keterbatasan pengetahuan dalam mitigasi dan pemulihan bencana, membuat penderitaan yang lebih berat, khususnya bagi kelompok perempuan yang bergantung pada tugas-tugas domestik. Untuk mengantisipasi kesenjangan, diperlukan adanya pengarusutamaan …

Policy Brief | Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Read More »

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sedemikian rupa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai desentralisasi. Untuk menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah kemudian diberikan mandat untuk menyusun perencanaan pembangunan secara periodik, yang harus tetap disinergikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari upaya untuk mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan …

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah Read More »

Perbaikan dan Keabsahan Data Menjadi Kunci Utama

Pemerintah Harus Sosialisasikan Perbaikan Rancangan Program Raskin Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut penyelenggaran program beras murah untuk rakyat miskin (Raskin) bermasalah membuat pemerintah bergerak cepat merespons. Pemerintah berencana melakukan perbaikan rancangan penyaluran Raskin dalam 30 hari atau hingga akhir Mei 2014. Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono menyampaikan perbaikan rancangan Raskin …

Perbaikan dan Keabsahan Data Menjadi Kunci Utama Read More »

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO

Modul ini ditulis untuk mendukung kegiatan pelatihan advokasi anggaran yang dilakukan oleh CSO di lima provinsi dan 20 kabupaten yang merupakan wilayah program AIPD. Materi modul mencakup berbagai metode pengawasan anggaran yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil, baik di Indonesia maupun di negara lain, menyusul keberhasilan mereka dalam melakukan advokasi pengawasan anggaran. Materi yang disampaikan …

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO Read More »

Pemerintah Perlu Kerja Keras Jalankan Amanat UU ASN

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyatakan bahwa Pemerintah perlu berhati-hati dan bekerja keras, agar amanat yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) bisa diterapkan secara menyeluruh mulai Januari 2016. Hasil kajian divisi riset kebijakan publik PATTIRO memperlihatkan, UU ASN memiliki mandat untuk membuat 19 Peraturan Pemerintah (PP), …

Pemerintah Perlu Kerja Keras Jalankan Amanat UU ASN Read More »

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi PPRG, Senin-Rabu, 6 s.d. 8 Mei 2013

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi PPRG diselengggarakan hari Senin s.d. Rabu  tanggal 6-8 Mei 2013 di Bandung. Pelatihan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh PATTIRO untuk mendukung implementasi Surat Edaran Nomor: 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012;  050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); …

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi PPRG, Senin-Rabu, 6 s.d. 8 Mei 2013 Read More »

Scroll to Top
Skip to content