Governance

Undang-undang desa di Indonesia : Sejalan atau bertolak belakang dengan hukum pemerintahan yang berlaku?

Penelitian, Publikasi / Oleh

Keterbelakangan pembangunan desa dianggap sebagai penyebab utama tingginya tingkat kesenjangan di Indonesia. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (“UU Desa”) tentang pemerintahan dan keuangan desa dianggap sebagai kebijakan paling progresif dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, dan memiliki potensi besar bagi pembangunan pedesaan. Kajian ini menyelidiki implementasi UU Desa dan menanyakan apakah UU tersebut berfungsi sebagai pendukung …

Undang-undang desa di Indonesia : Sejalan atau bertolak belakang dengan hukum pemerintahan yang berlaku? Read More »

Fact Sheet | Demokrasi Desa dalam Bingkai Pengaturan UU Desa

Factsheet, Publikasi / Oleh

Desa menurut konstruksi UU No. 6/2014 (UU Desa) merupakan komunitas yang diberikan kewenangan untuk mengatur Urusannya sendiri berdasarkan fungsi self-governing community (komunitas yang berpemerintahan sendiri). Berdasarkan konsep ini maka penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa dilakukan secara mandiri oleh komunitas desa. Kewenangan penuh untuk menjalankan pemerintahan sendiri tersebut membuka Peluang bagi Pemerintah Desa(Pemdes) untuk menjalankan otoritasnya …

Fact Sheet | Demokrasi Desa dalam Bingkai Pengaturan UU Desa Read More »

Scroll to Top
Skip to content