informasi publik

Dialog RRI Kelompok Masyarakat Manokwari Tentang Keterbukaan Informasi

Kelompok masyarakat atau community center (CC) di Kabupaten Manokwari Papua Barat mulai berinisiatif memanfaatkan media massa untuk mensosialisasikan gagasan dan aktivitas mereka. Sosialisasi ini dilakukan agar semakin banyak warga yang terlibat dalam gerakan keterbukaan informasi dan partisipasi demi perbaikan pelayanan publik. Pada 14 Oktober lalu, CC Kabupaten Manokwari menggelar dialog interaktif radio di RRI setempat. …

Dialog RRI Kelompok Masyarakat Manokwari Tentang Keterbukaan Informasi Read More »

Buku Saku APBD Lombok Barat 2013

Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Barat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya unt uk …

Buku Saku APBD Lombok Barat 2013 Read More »

Panduan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

Pemenuhan kebutuhan informasi sudah menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. Kesadaran ini yang melandasi Pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut dengan UU KIP). Didalam UU KIP tersebut aspek pengelolaan, pelayanan, permohonan, dan penyelesaian sengketa atas informasi publik diatur. Pengaturannya ini menjangkau sisi badan publik, masyarakat, …

Panduan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Read More »

Hasil Analisis APBD DOMPU 2013 sektor Kesehatan

Kabupaten Dompu adalah salah satu daerah yang memiliki sumber daya yang potensial. Dengan panjang Luas Wilayah keseluruhan 5.077,55 km2, Luas Daratan: 2.324,55 Km2 (45,78%), Luas Perairan Laut: 2.753,00 Km2 (54,22 %), Panjang Garis Pantai : 272,2 Km memberikan peluang kepada pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan potensi sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. …

Hasil Analisis APBD DOMPU 2013 sektor Kesehatan Read More »

Hasil Analisis APBD 2013 Kabupaten Lombok Barat

Menyikapi realita penggunaan anggaran APBD Lombok Barat sejak tahun 2010 – 2013, terdapat banyak hal yang perlu dianalisa dan dikaji bersama dengan harapan bahwa dalam penggunaannya, anggaran pendapatan dan belanja daerah  di Lombok Utara kedepan dapat dibenahi dan ditata lebih baik lagi. Analisis ini merupakan bagian dari proses memudahkan masyarakat membaca anggaran daerah. Upaya ini …

Hasil Analisis APBD 2013 Kabupaten Lombok Barat Read More »

BPJS Minim Sosialisasi

Pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan dinilai masih minim dalam menyosialisaikan program jaminan kesehatan nasional kepada masyarakat. Padahal, sejak 1 Januari 2014, program jaminan kesehatan nasional sudah mulai diberlakukan. Penilaian tersebut disampaikan Koordinator Anggaran dan Gender Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten Panji Bahari Noor Romadhon, Selasa (1/10). “Kesiapan pemerintah maupun BPJS, …

BPJS Minim Sosialisasi Read More »

Sengketa Informasi Nyangkut, KI Janji Tangani Oktober

Menandai peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia (International Right To Know Day), pada 28 September lalu organisai masyarakat sipil yang tergabung dalam JORMAS P3 NTT mengeluarkan data yang cukup mencengangkan. Sejumlah sengketa informasi yang telah hampir setahun didaftarkan ke Komisi Informasi Pusat (KIP) belum mendapatkan respons sama sekali. Sengketa didaftarkan karena beberapa dinas di lingkup …

Sengketa Informasi Nyangkut, KI Janji Tangani Oktober Read More »

Publikasi APBD: Diiringi pesta rakyat, Ngada luncurkan 1.500 buku dan poster

Jarum pendek di menunjuk angka 11 siang, saat Bupati Ngada Marianus dengan sumringah menggunting pita sekaligus membuka kain selubung baliho seukuran 4×6 m di halaman SMP Negeri Boba. “Selain sebagai syukuran, ini juga momentum refleksi, saat yang tepat untuk melihat kembali ke belakang apa yang sudah diperbuat. Yang belum, menjadi catatan kritis, untuk melangkah ke depan,” ucapnya …

Publikasi APBD: Diiringi pesta rakyat, Ngada luncurkan 1.500 buku dan poster Read More »

Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) Provinsi NTB Resmi Diluncurkan

Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat diluncurkan, Selasa, 17 September 2013 di Hotel Santika Mataram. Officer Badan Publik program Community Access to Information NTB Ahmad Busyairi melaporkan, peluncuran beriringan dengan acara pelantikan Dr. TGH. Zainul Majdi dan H. Muhamad Amin,  SH.,M Si sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi …

Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) Provinsi NTB Resmi Diluncurkan Read More »

Audit BPK Terkait Hambalang tidak lndependen

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai tidak independen kala menyatakan hasil audit proyek Hambalang sebagai informasi rahasia. Pusat Telaah dan lnformasi Regional (PATTIRO) menganggap sikap tertutup itu malah memunculkan opini publik bahwa BPK rentan diintervensi. “Apabila opini publik itu benar, BPK sesungguhnya sedang menabrak pagar pintu rumahnya sendiri,” kata Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo melalui …

Audit BPK Terkait Hambalang tidak lndependen Read More »

Permintaan Informasi Warga Dompu dan Lombok Barat

Rabu,12 September 2013, Forum Kader Posyandu Desa Wawonduru melakukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Dompu NTB. Permintaan informasi ini merupakan tindak lanjut dari diskusi warga yang diselenggarakan sehari sebelumnya di Aula Kantor Desa Wawonduru. Permintaan informasi dilakukan atas nama Juwairiah, dengan meminta informasi sebagai berikut: Informasi tentang mekanisme atau petunjuk …

Permintaan Informasi Warga Dompu dan Lombok Barat Read More »

Launching Sistem Informasi Publik (SIP) Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov NTB

Launching Sistem Informasi Publik (SIP) Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov NTB Terapkan Teknologi Informasi, Pemprov NTB Siap Layani Informasi Publik! Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus bertekad meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai mandat Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagai upaya untuk optimalisasi tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan …

Launching Sistem Informasi Publik (SIP) Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov NTB Read More »

Scroll to Top
Skip to content