Provinis NTB sebentar lagi akan selangkah lebih maju dari sisi pelayanan informasi. Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) menyiapkan perangkat lunak atau aplikasi layanan informasi berbasis IT bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemprov. Aplikasi sangat mempermudah masyarakat mengakses informasi dari pemerintah. Aplikasi layanan informasi yang dinamakan e-Publik Informasi System itu kemarin mulai disosialisasikan …
Program yang bertajuk Dukungan AIPD terhadap Peningkatan Kapasitas CSO dalam Perencanaan dan Penganggaran serta Pengawasan Penggu-naan Anggaran Publik atau biasa yang disebut dengan Support to CSO, pada semester pertama (Mei-Oktober) program fokus pada persiapan, penataan manajemen, dan upaya-upaya untuk mencapai output 1 tentang data CSO, output 2 tentang pem-bentukan dan konsolidasi jaringan CSO, serta output …
Kabupaten Bima memasuki tahapan penting implementasi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan dikukuhkannya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ( PPID) Kabupaten Bima oleh Wakil Bupati Drs. H. Syafrudin H.M. Nur, M.Pd Selasa (27/8) di Aula kantor Bupati Bima. Kegiatan yang dirangkaikan dengan semiloka pelayanan informasi publik ini turut dihadiri para …
Wabup Bima, H. Syafrudin Kukuhkan PPID Kabupaten Bima Read More »
Angin segar keterbukaan informasi publik mulai menghembus di Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 800/Kep.336-Dishubkominfo/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Keputusan yang ditandatangani Bupati Abu Bakar pada 22 April 2013 tersebut menetapkan susunan …
PATTIRO Kawal PPID di Pemkab Bandung Barat Laksanakan UU KIP Sepenuhnya Read More »
Puluhan warga Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar pada hari Senin depan (22/7) akan mendatangai Kantor Aset Daerah Lombok Barat. Kedatangan warga ini sebagai buntut carut marutnya pengelolaan aset di desa bersangkutan. Kepala Dusun Bungpas Barat, Musabah mengatakan, tumpang tindih status lahan di desa itu cukup banyak. Ditaksir jumlahnya mencapai 20 hektar. Lahan-lahan ini selain berstatus sengketa, …
Kelompok warga Desa Kuripan Lombok Barat, NTB akan melayangkan surat keberatan kepada Direktur PDAM setempat. Ini dilakukan karena permintaan informasi yang dilakukan sebelumnya tidak mendapatkan jawaban yang dikehendaki. Pada 15 Juli 2013 lalu warga yang diwakili Mutiah dan Desi Wirasanti mengajukan surat permohonan informasi berkaitan dengan program pemasangan gratis kepada pelanggan baru. Informasi yang diminta …
Kelompok warga Desa Kuripan Lombok Barat, NTB Akan Layangkan Keberatan Ke Direktur PDAM Read More »
Setiap Badan Publik diamanatkan oleh UU KIP untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lembaganya. Setiap PPID mempunyai peran sentral di Badan Publik. Peran PPID untuk lingkungan internal Badan Publik, yakni bertugas mengelola informasi, sedangkan peran PPID untuk lingkungan eksternal, yakni bertugas melayani pemohon informasi. Melihat peran sentral itu, PPID bisa disebut sebagai …
Masyarakat tampaknya tidak menyia-nyiakan keberadaan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Jaminan hukum ini dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarnya. Berikut ini merupakan cerita gerakan permintaan informasi di NTT dan NTB. Ngada, NTT Jaringan Masyarakat Sipil Kabupaten Ngada (JASMIN) pada tanggal 7 Juni 2013 melakukan permohonan informasi …
“Dalam waktu secepatnya seluruh SKPD, kecamatan dan kelurahan harus segera membentuk PPID, mengingat hal tersebut selaras dengan visi missi Kabupaten Malang” Demikian kutipan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dalam pembukaan acara sosialisasi pembentukan PPID pada kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Malang, 4 Juli 2013. PATTIRO CATI berpartisipasi menjadi narasumber bersama PPID Pemprov Jatim dan Komisi …
Pemkab Malang Dorong SKPD, Kecamatan dan Kelurahan Bentuk PPID Read More »
Buku ini dimaksudkan untuk menjadi pegangan bagi kelompok warga di tingkat akar rumput, baik yang tergabung dalam community center yang telah diinisiasi oleh PATTIRO di beberapa daerah dampingan, maupun untuk masyarakat awam secara luas. Buku panduan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini juga dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi dari Undang-Undang KIP No.14 Tahun 2008 . Dalam hal …
Buku Panduan Masyarakat Mengakses Informasi Publik Read More »
Video grafis versi 5 Menit tentang hak warga negara atas informasi yang dijamin oleh UU Keterbukaan Informasi Publik. Diproduksi tahun 2013 persembahan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Bandung Barat bekerja sama dengan CLD Kanada.
