Kebijakan

Perlu Pendampingan Serius dalam Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berita, Peristiwa / Oleh

Pendampingan pemerintah atas pelaksanaan regulasi dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong efektivitas kebijakan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengemuka dalam Local Governance Forum PATTIRO pada Jumat, 26 Februari 2021 bertema “Menakar Efektivitas Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah” dan mengundang berbagai pemda di Indonesia. Program Manager PATTIRO Ramlan Nugraha menyampaikan, dalam beberapa …

Perlu Pendampingan Serius dalam Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Read More »

Studi Kebijakan Anggaran Kabupaten Blitar (Adaptasi Perubahan iklim dan Penanggulangan Risiko Bencana)

Penelitian, Publikasi / Oleh

Adaptasi perubahan iklim dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional 2014, memiliki tujuan utama yaitu terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi, terhadap dampak perubahan iklim. Arah kebijakan adaptasi perubahan iklim secara nasional diarahkan pada dua hal, pertama, upaya penyesuaian dalam berbagai bentuk …

Studi Kebijakan Anggaran Kabupaten Blitar (Adaptasi Perubahan iklim dan Penanggulangan Risiko Bencana) Read More »

PATTIRO Selenggarakan Diskusi Publik “Kemana Arah Pembangunan Inklusi 2020-2024?”

Berita, Peristiwa / Oleh

PATTIRO telah melakukan kajian praktik baik terkait pendataan disabilitas dan pelayanan publik yang ramah bagi disabilitas di 6 kota/kabupaten di 6 provinsi. Kajian praktik baik ini didukung oleh YAKKUM, The Asia Foundation, dan Pemerintah Australia melalui Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 2. Hasil dari kajian tersebut, PATTIRO telah meluncurkan dua buku yaitu Inovasi Pendataan Disabilitas …

PATTIRO Selenggarakan Diskusi Publik “Kemana Arah Pembangunan Inklusi 2020-2024?” Read More »

Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

Pada Harian Kompas, edisi Rabu, 13 Agustus 2014, Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak 2005 hingga 1 Juli 2014, 3.169 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah terjerat korupsi. Di samping itu, ditambah pula dengan 284 kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta 1.221 pegawai negeri sipil. Untuk mencegah korupsi …

Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Read More »

Scroll to Top
Skip to content