Skip to content

kemiskinan

Peserta kegiatan dari Universitas Bojonegoro sedang melakukan kegiatan penanaman.

Menggali Asa di Tengah Ironi Migas: Cerita dari Desa Sukoharjo

Meskipun hidup di daerah yang kaya sumber daya tambang, nasib warga di Desa Sukoharjo sungguh mesakno. Di tengah eksploitasi sumber daya alam oleh industri minyak dan gas (migas), mereka justru harus memikul beban berat berupa kemiskinan, kesenjangan sosial, serta kerusakan lingkungan yang terus mengancam penghidupan mereka. Desa Sukoharjo berada di lingkar tambang Migas Lapangan Kedung […]

Menggali Asa di Tengah Ironi Migas: Cerita dari Desa Sukoharjo Read More »

Perlu Kebijakan Progresif untuk Kesejahteraan Desa Lingkar Tambang

Tambang merupakan sektor usaha dengan keuntungan yang tinggi. Kenyataan bahwa tambang lekat dengan kemiskinan dan daerah lingkar tambang menjadi kantong kemiskinan menunjukkan perlunya keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat lingkar tambang melalui kebijakan yang inovatif. Untuk menyikapi ini dengan efektif, kita harus keluar dari pola business as usual. Saat ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah di daerah

Perlu Kebijakan Progresif untuk Kesejahteraan Desa Lingkar Tambang Read More »

Mematahkan Kutukan Sumber Daya Alam, Mengoptimalkan DBH Tambang untuk Kesejahteraan

Sumber Gambar Kemiskinan dan tambang terdengar seperti dua hal yang bertentangan. Bila dikelola dengan baik, sektor ekstraktif akan sangat lukratif, terbukti dengan kenyataan perusahaan-perusahaan yang memiliki laba terbesar di Indonesia merupakan bisnis tambang atau migas. Sayangnya, kemiskinan dan tambang acap hadir bersamaan. Seiring pemerintahan Joko Widodo mulai getol mengampanyekan kesuksesan kebijakan hilirisasi, perhatian publik terhadap

Mematahkan Kutukan Sumber Daya Alam, Mengoptimalkan DBH Tambang untuk Kesejahteraan Read More »

Harapan Kesejahteraan di Daerah Kaya Tambang Melalui Pengelolaan Penerimaan Pertambangan

Daerah kaya tambang seperti Kabupaten Aceh Barat, Lebong, Bojonegoro, dan Sumbawa Barat memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang tinggi lantaran merupakan daerah yang memiliki industri ekstraktif. Namun sayang, keempat daerah tersebut masih menghadapi tantangan berupa tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Berdasarkan kajian PATTIRO bekerja sama dengan Bojonegoro Institute, Akar Global Inisiatif, SOMASI NTB, dan

Harapan Kesejahteraan di Daerah Kaya Tambang Melalui Pengelolaan Penerimaan Pertambangan Read More »

Mengentaskan Kemiskinan Secara Holistik Melalui Pelibatan Multipihak di Kabupaten Sumbawa Barat

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah penghasil tambang dengan potensi sumber daya alam yang besar. Meski demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa masih cukup tinggi, yakni sebesar 12,95% (BPS, 2023). Pemerintah daerah perlu memiliki strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak. Hal ini karena kemiskinan berkorelasi dengan masalah-masalah sosial lain, seperti

Mengentaskan Kemiskinan Secara Holistik Melalui Pelibatan Multipihak di Kabupaten Sumbawa Barat Read More »

Policy Brief | Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Perubahan iklim yang tidak menentu, membuat masyarakat Indonesia khawatir akan munculnya bencana alam seperti banjir, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan, yang mengakibatkan kekurangan pangan, kemiskinan, hingga kematian. Keterbatasan pengetahuan dalam mitigasi dan pemulihan bencana, membuat penderitaan yang lebih berat, khususnya bagi kelompok perempuan yang bergantung pada tugas-tugas domestik. Untuk mengantisipasi kesenjangan, diperlukan adanya pengarusutamaan

Policy Brief | Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Read More »

Memperkuat Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2022 mencapai 26 juta lebih jiwa. Angka ini setara dengan 9,54% jumlah penduduk Indonesia. Pemerintah berkomitmen menjalankan program penanggulangan kemiskinan dengan menerbitkan Perpres Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Komitmen tersebut diperkuat dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan catatan dari

Memperkuat Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Read More »

Post 2015 MDGs Pertemuan Pemangku Kepentingan di Bali

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) melalui perwakilannya Widiyarti dan Maya Rostanty mengikuti serangkaian kegiatan Post 2015 MDGs Stakeholder Consultation Days pada tanggal 24 – 25 Maret 2013 di Nusa Dua Bali, Indonesia. Rangkaian agenda pertama adalah High Level Panel Eminent Person (HLPEP) Side Event mendiskusikan terkait dengan Low Emission Strategy untuk mengurangi dampak global

Post 2015 MDGs Pertemuan Pemangku Kepentingan di Bali Read More »

Perencanaan Pembangunan dalam UU Desa Perlu Diperhatikan

Keberadaan Undang-undang nomor 6 tahun  2014 tentang Desa (UU Desa) diharapkan membawa penduduk di Desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu  pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (Pasal 78 ayat 1).  Untuk menunjang Pembangunan Desa tersebut, akan ada alokasi dana cukup

Perencanaan Pembangunan dalam UU Desa Perlu Diperhatikan Read More »

Dana Otsus Papua tak Manjur

Pemerintah didesak membuka isolasi daerah terpencil untuk mengatasi kemiskinan di Papua.  JAKARTA – Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dialokasikan pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus ditingkatkan. Kendati demikian, penambahan itu tidak berkorelasi dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Papua. Sejak pelaksanaan otsus 2001, pemerintah pusat secara keseluruhan telah

Dana Otsus Papua tak Manjur Read More »

Scroll to Top