Keterbukaan Informasi Publik

Aktivis Digugat Golkar DPD NTB karena Perjuangkan Hak Informasi

Berita / Oleh

Gugatan Perdata Nomor 03/BAKUMHAM-OTDA/GOLKAR-NTB/I/2014 dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri Mataram sesudah menolak memberikan informasi yang diminta oleh Suhardi. Suhardi digugat untuk memberikan ganti rugi senilai Satu Miliar Rupiah. Disebutkan juga bahwa permintaan informasi Suhardi adalah pesanan sponsor untuk menjatuhkan nama DPD Golkar NTB. …

Aktivis Digugat Golkar DPD NTB karena Perjuangkan Hak Informasi Read More »

DPD GOLKAR NTB Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik

Berita, Peristiwa / Oleh

13 Januari 2014 adalah tanggal kelabu bagi Suhardi, aktivis Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB. Pasalnya pada tanggal itu DPD Partai Golkar NTB melayangkan gugatan perdata kepada yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri Mataram terkait permintaan informasi keuangan partai berlambang beringin ini. Kuasa Hukum DPD Partai Golkar NTB, Sri Hayatiningsih menyatakan gugatan ini dilayangkan karena …

DPD GOLKAR NTB Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik Read More »

PATTIRO Meminta Pemerintah Menjaga Konsistensi dalam Membentuk PPID dan melakukan Monitoring dan Evaluasi

Siaran Pers / Oleh

Tingginya antusiasme dan ekspektasi pemerintah daerah terhadap impelementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), akan meningkatkan transparansi informasi, termasuk transparansi perencanaan dan pengelolaan anggaran belanja pemerintah. Secara tidak langasung tranparansi informasi dapat menekan potensi korupsi dan penyelewangan anggaran. Banyak Pemda yang meminta petunjuk atau panduan yang lebih terperinci dari Kemendagri terutama dalam hal terjadinya sengketa informasi …

PATTIRO Meminta Pemerintah Menjaga Konsistensi dalam Membentuk PPID dan melakukan Monitoring dan Evaluasi Read More »

PATTIRO Kawal PPID di Pemkab Bandung Barat Laksanakan UU KIP Sepenuhnya

Peristiwa / Oleh

Angin segar keterbukaan informasi publik mulai menghembus di Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 800/Kep.336-Dishubkominfo/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Keputusan yang ditandatangani Bupati Abu Bakar pada 22 April 2013 tersebut menetapkan susunan …

PATTIRO Kawal PPID di Pemkab Bandung Barat Laksanakan UU KIP Sepenuhnya Read More »

Hasil Survei di 18 Kementerian: Pelayanan Publik masih Buruk

Peristiwa / Oleh

Tidak jelasnya jangka waktu pelayanan berpotensi memicu pungutan liar. “Kalau bisa diperlambat mengapa harus dipercepat.” PELAYANAN publik sejumlah kementerian Kabinet Indonesia Bersatu II terkait dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 masih memprihatinkan. Demikian hasil survei yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia baru-baru ini. Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana daiam rilis pers, kemarin, menyatakan …

Hasil Survei di 18 Kementerian: Pelayanan Publik masih Buruk Read More »

Warga Kabupaten Lombok Utara Semakin Aktif Mendorong KIP

Peristiwa / Oleh

Advokasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lombok Utara (KLU) semakin gencar dilakukan warga. Terutama soal informasi layanan kesehatan dan dokumen kependudukan. Sampai saat ini banyak warga mengeluhkan informasi sasaran penerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tidak kunjung diinformasikan. Padahal warga mengangap informasi ini sangat penting sebagai salah satu acuan untuk bisa mengawal apakah pemberian …

Warga Kabupaten Lombok Utara Semakin Aktif Mendorong KIP Read More »

Pemkab Malang Dorong SKPD, Kecamatan dan Kelurahan Bentuk PPID

Peristiwa / Oleh

“Dalam waktu secepatnya seluruh SKPD, kecamatan dan kelurahan harus segera membentuk PPID, mengingat hal tersebut selaras dengan visi missi Kabupaten Malang” Demikian kutipan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dalam pembukaan acara sosialisasi pembentukan PPID pada kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Malang, 4 Juli 2013. PATTIRO CATI berpartisipasi menjadi narasumber bersama PPID Pemprov Jatim dan Komisi …

Pemkab Malang Dorong SKPD, Kecamatan dan Kelurahan Bentuk PPID Read More »

Kelompok Warga Dampingan PATTIRO melakukan Aksi Permintaan Informasi kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan, Kabupaten Dompu, NTB

Peristiwa / Oleh

Senin (07/6/2013) community center (CC) atau kelompok warga Kabupaten Dompu NTB mengajukan permohonan informasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Permohonan informasi ke Dinas Dikpora diajukan dengan mengatasnamakan Dodi Herdiana. Permohonan informasi yang disampaikan dengan surat bernomor 0124.eks.A.1.Dompu.VI.2013 itu untuk meminta data tentang daftar penerima beasiswa untuk …

Kelompok Warga Dampingan PATTIRO melakukan Aksi Permintaan Informasi kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan, Kabupaten Dompu, NTB Read More »

Strategi Provinsi NTB Menuju Peringkat Satu Keterbukaan Informasi Publik Nasional

Peristiwa / Oleh

Mudahkan Pelayanan Informasi kepada Masyarakat. Sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar dapat memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat, badan publik didorong untuk menyusun daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai dan dekelolanya. Oleh karena itu, Pemprov NTB didukung Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (APID) melalui Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) …

Strategi Provinsi NTB Menuju Peringkat Satu Keterbukaan Informasi Publik Nasional Read More »

Buku Panduan Masyarakat Mengakses Informasi Publik

Buku / Oleh

Buku ini dimaksudkan untuk menjadi pegangan bagi kelompok warga di tingkat akar rumput, baik yang tergabung dalam community center yang telah diinisiasi oleh PATTIRO di beberapa daerah dampingan, maupun untuk masyarakat awam secara luas. Buku panduan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini  juga dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi dari Undang-Undang KIP No.14 Tahun 2008 . Dalam hal …

Buku Panduan Masyarakat Mengakses Informasi Publik Read More »

Rencana Srategis dan Laporan Assesment Implementasi UU KIP oleh FOINI

Publikasi, Transparansi / Oleh

Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) merupakan jaringan organisasi masyarakat sipil dan individu yang intensif mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Saat ini FOINI terdapat di 11 simpul provinsi dengan koordinator tingkat nasional berkedudukan di Jakarta. Memasuki era implementasi UU KIP, tentu tantangan dan hambatan yang dihadapi semakin berat karena CSO tidak hanya harus mengawasi badan …

Rencana Srategis dan Laporan Assesment Implementasi UU KIP oleh FOINI Read More »

Scroll to Top
Skip to content