lapor

Kanal Pengaduan untuk Meningkatkan Kepastian Pelayanan Publik

Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian atas pelayanan publik yang berkualitas, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kepastian terhadap pelayanan publik akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini mengemuka pada acara LAPOR! Goes to Campus Online Kabupaten Pandeglang yang diselenggarakan oleh PATTIRO bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi …

Kanal Pengaduan untuk Meningkatkan Kepastian Pelayanan Publik Read More »

PATTIRO Bersama KemenPAN-RB Selenggarakan LAPOR! Goes To Campus secara Virtual

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah memberikan ruang partisipasi publik bagi warga untuk terlibat dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta kerjasama antara penyelenggara layanan. Untuk memaksimalkan ruang partisipasi publik, pemerintah telah mengembangkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi LAPOR! yang mengintegrasikan seluruh saluran pengaduan penyelenggara pelayanan publik. Namun sayangnya, setelah diluncurkan …

PATTIRO Bersama KemenPAN-RB Selenggarakan LAPOR! Goes To Campus secara Virtual Read More »

PATTIRO Latih Pemda Dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Lahirnya Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Komitmen tersebut kemudian diperkuat dengan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR! oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara …

PATTIRO Latih Pemda Dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Read More »

Dorong Partisipasi Publik dalam Pemantauan Netralitas ASN selama Pemilu, PATTIRO Latih Masyarakat Sipil.

Jakarta, 28 Maret 2019. Netralitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Netralitas ASN tidak hanya berhubungan dengan kegiatan politik, tetapi juga dalam pelayanan publik dan pembuatan kebijakan dan manajemen ASN. Ketidaknetralan ASN …

Dorong Partisipasi Publik dalam Pemantauan Netralitas ASN selama Pemilu, PATTIRO Latih Masyarakat Sipil. Read More »

Inovasi dan Kolaborasi, Kunci Perbaikan Pelayanan Publik

Laporan dari Ajang Konferensi Asia Pasifik OGP di Seoul, Korea Selatan, 5-6 November 2018 “Namanya Juniati. Menikah pada umur 14 tahun dan hamil umur 16 tahun. Dia ini termasuk ibu hamil dengan risiko tinggi, karena secara biologis organ-organ reproduksinya masih belum siap untuk mengandung.” Uraian kalimat di atas disampaikan secara lantang oleh Hadi Kusyairi, Kepala Puskesmas …

Inovasi dan Kolaborasi, Kunci Perbaikan Pelayanan Publik Read More »

Mengawali Program Baru, PATTIRO Selenggarakan Workshop Perencanaan Program

Berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, Pemerintah Indonesia terus melanjutkan upaya mendorong reformasi birokrasi di sektor publik, salah satunya melalui pengelolaan pengaduan. Saat ini Pemerintah telah mengembangkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, yang dikenal dengan LAPOR!SP4N dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, administrasi kependudukan, dan bantuan sosial. …

Mengawali Program Baru, PATTIRO Selenggarakan Workshop Perencanaan Program Read More »

Scroll to Top
Skip to content