Skip to content

layanan publik

Siaran Pers | Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik PATTIRO: Agar Diskresi Bisa Dilakukan, Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Harus Berjalan

Siaran Pers / Oleh

Tindakan diskresi (kebebasan mengambil keputusan) sering diperlukan dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik. Diskresi perlu dilakukan, mengingat ruang lingkup pengaturan tidak pernah bisa menjangkau secara komprehensif dan detil semua hal tentang perkembangan dan situasi, waktu, kebutuhan dan tuntutan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi diskresional bisa dilakukan oleh pejabat publik untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas […]

Siaran Pers | Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik PATTIRO: Agar Diskresi Bisa Dilakukan, Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Harus Berjalan Read More »

Penerapan UU KIP dan Advokasi Masyarakat akan Dorong Penyerapan Anggaran

Siaran Pers / Oleh

Pada setiap akhir tahun,  rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah, baik di pusat maupun daerah (pemda), selalu menjadi tema pemberitaan yang mengemuka di media. Hingga awal November 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat penyerapan anggaran pemda di seluruh Indonesia rata-rata hanya 68%.  Sementara memasuki bulan terakhir, Desember 2013, Kementerian  Keuangan menyampaikan realisasi belanja modal baru mencapai

Penerapan UU KIP dan Advokasi Masyarakat akan Dorong Penyerapan Anggaran Read More »

Masyarakat Terancam Membayar Mahal untuk Layanan Publik PATTIRO : Ada Upaya Sistemik Mengeliminir BUMN sebagai Badan Publik

Siaran Pers / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai saat ini terjadi beberapa peristiwa yang bisa dikatakan sebagai upaya sistemik untuk mengeliminasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Badan Publik yang mempunyai kewajiban memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Peristiwa pertama adalah pengajuan Judicial Review

Masyarakat Terancam Membayar Mahal untuk Layanan Publik PATTIRO : Ada Upaya Sistemik Mengeliminir BUMN sebagai Badan Publik Read More »

Jokowi Diminta Libatkan Masyarakat Audit KJS

Peristiwa / Oleh

JAKARTA, KOMPAS.com — Permintaan Pemprov DKI Jakarta ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Kartu Jakarta Sehat (KJS) mendapatkan sorotan. Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menilai langkah tersebut kurang efektif dan akurat. Hal ini karena pengauditan tidak melibatkan masyarakat sebagai penerima kartu berobat gratis di rumah sakit tersebut. “Agar KJS terus berjalan efektif dan tepat

Jokowi Diminta Libatkan Masyarakat Audit KJS Read More »

Siaran Pers: Agar Program Kartu Jakarta Sehat Efektif dan Tepat Sasaran Masyarakat Bisa Diajak Untuk Mengaudit Melalui Citizen Report Card (CRC)

Siaran Pers / Oleh

Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengajak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sudah bergulir selama satu tahun. Hal ini dilakukan Jokowi agar Pemda DKI mendapatkan second opinion dari pelaksanaan program KJS yang selama berjalan belum pernah ada laporan pemeriksaan yang disampaikan oleh Inspektorat DKI Jakarta. Pusat Telaah dan Informasi

Siaran Pers: Agar Program Kartu Jakarta Sehat Efektif dan Tepat Sasaran Masyarakat Bisa Diajak Untuk Mengaudit Melalui Citizen Report Card (CRC) Read More »

Siaran Pers: FOINI: Stop Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik!

Siaran Pers / Oleh

Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menerbitkan secercah harapan pemberdayaan masyarakat sipil di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi preseden baik atas upaya membangun tata sistem demokrasi yang progresif. Undang-undang ini juga telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan masyarakat sipil di Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya. Namun, harapan itu kini sedikit

Siaran Pers: FOINI: Stop Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik! Read More »

Dialog RRI Kelompok Masyarakat Manokwari Tentang Keterbukaan Informasi

Peristiwa / Oleh

Kelompok masyarakat atau community center (CC) di Kabupaten Manokwari Papua Barat mulai berinisiatif memanfaatkan media massa untuk mensosialisasikan gagasan dan aktivitas mereka. Sosialisasi ini dilakukan agar semakin banyak warga yang terlibat dalam gerakan keterbukaan informasi dan partisipasi demi perbaikan pelayanan publik. Pada 14 Oktober lalu, CC Kabupaten Manokwari menggelar dialog interaktif radio di RRI setempat.

Dialog RRI Kelompok Masyarakat Manokwari Tentang Keterbukaan Informasi Read More »

Layanan IT PPID Siap Launching

Peristiwa / Oleh

Provinis NTB sebentar lagi akan selangkah lebih maju dari sisi pelayanan informasi. Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) menyiapkan perangkat lunak atau aplikasi layanan informasi berbasis IT bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemprov. Aplikasi sangat mempermudah masyarakat mengakses informasi dari pemerintah. Aplikasi layanan informasi yang dinamakan e-Publik Informasi System itu kemarin mulai disosialisasikan

Layanan IT PPID Siap Launching Read More »

Warga Sigerongan Rencanakan Datangi Kantor Aset

Peristiwa / Oleh

Puluhan warga Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar pada hari Senin depan (22/7) akan mendatangai Kantor Aset Daerah Lombok Barat. Kedatangan warga ini sebagai buntut carut marutnya pengelolaan aset di desa bersangkutan. Kepala Dusun Bungpas Barat, Musabah mengatakan, tumpang tindih status lahan di desa itu cukup banyak. Ditaksir jumlahnya mencapai 20 hektar. Lahan-lahan ini selain berstatus sengketa,

Warga Sigerongan Rencanakan Datangi Kantor Aset Read More »

Scroll to Top