modul

Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Melalui Undang-Undang Desa ini, pemerintah dan masyarakat desa memiliki peluang untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan mereka seperti yang tertera di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dengan pemberlakuan undang-undang ini, Desa juga memiliki …

Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa Read More »

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO

Modul ini ditulis untuk mendukung kegiatan pelatihan advokasi anggaran yang dilakukan oleh CSO di lima provinsi dan 20 kabupaten yang merupakan wilayah program AIPD. Materi modul mencakup berbagai metode pengawasan anggaran yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil, baik di Indonesia maupun di negara lain, menyusul keberhasilan mereka dalam melakukan advokasi pengawasan anggaran. Materi yang disampaikan …

Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO Read More »

Seri Keterbukaan Informasi: Modul Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Mengakses Informasi

Warga negara memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar atau dikenal juga sebagai hak konstitusi warga negara. Pelaksanaan pemenuhan hak konstitusi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur melalui berbagai kebijakan/peraturan perundangan, dari mulai undang-undang sampai peraturan teknis pelaksanaan. Misi penting pelayanan …

Seri Keterbukaan Informasi: Modul Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Mengakses Informasi Read More »

Seri Keterbukaan Informasi: Modul Pelatihan PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi)

Setiap Badan Publik diamanatkan oleh UU KIP untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lembaganya. Setiap PPID mempunyai peran sentral di Badan Publik. Peran PPID untuk lingkungan internal Badan Publik, yakni bertugas mengelola informasi, sedangkan peran PPID untuk lingkungan eksternal, yakni bertugas melayani pemohon informasi. Melihat peran sentral itu, PPID bisa disebut sebagai …

Seri Keterbukaan Informasi: Modul Pelatihan PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi) Read More »

Modul Pelatihan Advokasi Anggaran Bagi CSO (Civil Society Organization)

Modul Pelatihan ini dikembangkan untuk memberikan pegangan substansi materi atas kegiatan-kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh AIPD dukungan terhadap CSO. Salah satu dukungan AIPD yang diberikan kepada CSO adalah peningkatan kapasitas CSO dalam perencanaan dan penganggaran daerah serta pengawasan anggaran publik. AIPD memandang perencanaan dan penganggaran partisipatif adalah salah satu isu penting yang banyak dipromosikan …

Modul Pelatihan Advokasi Anggaran Bagi CSO (Civil Society Organization) Read More »

Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender

Setelah 60 tahun Kemerdekaan Indonesia, tingkat kesejahteraan (kesehatan pendidikan, dan perekonomian) perempuan Indonesia masih rendah. Hal itu tercermin dari Human Development Index (HDI) dan Gender Development Index (GDT) Indonesia yang masih rendah. Demikian pula dalam Gender Empowerment Measurement (GEM), Indonesia belum berada pada posisi yang menggembirakan. Hal ini ditandai rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan Indonesia, termarjinalisasinya …

Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender Read More »

Scroll to Top
Skip to content