Netralitas ASN

Laporan Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2019

Dilihat dari jumlah partisipan dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, dan nomor tiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Besarnya jumlah pemilih menunjukkan antusiasme publik dalam menentukan pemimpin pemerintahan, baik presiden maupun kepala daerah, serta menentukan wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, jaminan …

Laporan Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2019 Read More »

Refleksi Pemilu 2019: Pelanggaran Netralitas ASN Masih Marak, Penegakan Sanksi Lemah

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilu 2019 cukup marak. Sayangnya penegakan hukum berupa sanksi terhadap ASN yang melanggar sangat lemah. Hal ini disampaikan oleh Program Manager PATTIRO, Bejo Untung dalam Diskusi Publik bertema Refleksi Pemilu 2019: Netralitas ASN dan Kualitas Demokrasi Prosedural, yang diselenggarakan bersama oleh PATTIRO, KASN, Bawaslu RI, dan KPPOD di …

Refleksi Pemilu 2019: Pelanggaran Netralitas ASN Masih Marak, Penegakan Sanksi Lemah Read More »

Siaran Pers PATTIRO | Refleksi Pemilu 2019

Refleksi Pemilu 2019: “Pelanggaran Netralitas ASN Masih Marak, Penegakan Sanksi Lemah” Jakarta, 6 Agustus 2019 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyatakan bahwa fungsi ASN adalah ujung tombok pelayanan publik dan sebagai perekat serta pemersatu bangsa. Oleh karena itu,  ASN dituntut untuk bersikap netral dalam menjalankan pekerjaan maupun dalam kehidupannya sehari-hari. …

Siaran Pers PATTIRO | Refleksi Pemilu 2019 Read More »

Soft Launching Media Center Komisi ASN

Jakarta-Selasa, 16 April 2019. Bertempat di Kantor Komisi ASN yang beralamat di SME Tower lt. 14, Jl. Jend. Gatot Subroto Komisi ASN menggelar tiga acara secara bersamaan yaitu, Peresmian Media Center Komisi ASN, Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Komisi ASN dengan PATTIRO mengenai Pemantauan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, serta Netralitas ASN, dan Konferensi Pers terkait …

Soft Launching Media Center Komisi ASN Read More »

Usulan PATTIRO untuk Cegah Pelanggaran Netralitas ASN di Medsos

tirto.id – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menemukan 67 kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa kampanye Pemilu 2019. Sebanyak 51 kasus di antaranya terjadi di media sosial (medsos). Pelanggaran netralitas ASN di Medsos itu bisa berupa unggahan gambar atau foto hingga memberi respons dan komentar terkait dengan kampanye peserta pemilu. Koordinator …

Usulan PATTIRO untuk Cegah Pelanggaran Netralitas ASN di Medsos Read More »

Dorong Partisipasi Publik dalam Pemantauan Netralitas ASN selama Pemilu, PATTIRO Latih Masyarakat Sipil.

Jakarta, 28 Maret 2019. Netralitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Netralitas ASN tidak hanya berhubungan dengan kegiatan politik, tetapi juga dalam pelayanan publik dan pembuatan kebijakan dan manajemen ASN. Ketidaknetralan ASN …

Dorong Partisipasi Publik dalam Pemantauan Netralitas ASN selama Pemilu, PATTIRO Latih Masyarakat Sipil. Read More »

ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri

JAKARTA- “ASN Milenial, Pelopor Gerakan Netralitas ASN”, “Udah Gak Jaman ASN Berpolitik”, “Awasi dan Laporkan Pelanggaran Netralitas ASN”, ini adalah slogan-slogan yang dikampanyekan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam gerakan kampanye publik Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Minggu (10/3/2019) di Car Free Day (CFD) Jakarta. Nurhasni, Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi KASN mengatakan kegiatan ini dilatarbelakangi masih banyaknya ASN yang …

ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri Read More »

Siaran Pers | Koalisi Reformasi Birokrasi

Siaran Pers Jakarta, Rabu 22 maret 2017 Jual Beli Jabatan: Pengkhianatan Nawacita dan Lunturnya Reformasi Birokrasi Pada awal tahun 2017, publik dikagetkan dengan pemberitaan terkait jual-beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Bupati dan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai tersangka, sedangkan beberapa nama lainnya masih dalam proses penyelidikan. …

Siaran Pers | Koalisi Reformasi Birokrasi Read More »

Scroll to Top
Skip to content