Skip to content

ntt

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025

Pemerintah telah mendorong berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah untuk mengatasi gap antara kebutuhan dan pembiayaan aksi perubahan iklim di APBN. Inovasi kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) melalui Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE) yang […]

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Flores Timur

Berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Flores Timur Read More »

Publikasi APBD: Diiringi pesta rakyat, Ngada luncurkan 1.500 buku dan poster

Jarum pendek di menunjuk angka 11 siang, saat Bupati Ngada Marianus dengan sumringah menggunting pita sekaligus membuka kain selubung baliho seukuran 4×6 m di halaman SMP Negeri Boba. “Selain sebagai syukuran, ini juga momentum refleksi, saat yang tepat untuk melihat kembali ke belakang apa yang sudah diperbuat. Yang belum, menjadi catatan kritis, untuk melangkah ke depan,” ucapnya

Publikasi APBD: Diiringi pesta rakyat, Ngada luncurkan 1.500 buku dan poster Read More »

Peluncuran Publikasi APBD di Flores Timur; terinspirasi dari Lebak, Bupati mau berkontribusi

(Larantuka) Pemerintah Kabupaten Flores Timur bekerja sama dengan Jaringan Masyarakat Sipil One To’u dan PATTIRO launching publikasi APBD Kabupaten 2013 dan diskusi publik pada Senin (22/7) pagi. Acara ini sebagai bagian dari dukungan AIPD terhadap advokasi masyarakat sipil untuk memperbaiki pengelolaan anggaran. Publikasi APBD Pemerintah Kabupaten Flores Timur ini menjadi peluncuran pertama di seluruh wilayah

Peluncuran Publikasi APBD di Flores Timur; terinspirasi dari Lebak, Bupati mau berkontribusi Read More »

Gerakan Permintaan Informasi Makin Membesar

Masyarakat tampaknya tidak menyia-nyiakan keberadaan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Jaminan hukum ini dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarnya. Berikut ini merupakan cerita gerakan permintaan informasi di NTT dan NTB. Ngada, NTT Jaringan Masyarakat Sipil Kabupaten Ngada (JASMIN) pada tanggal 7 Juni 2013 melakukan permohonan informasi

Gerakan Permintaan Informasi Makin Membesar Read More »

Pelatihan Merancang Citizen Budget Melalui Poster APBD yang User Friendly

Selama ini, belum banyak Pemerintah Daerah mensosialisasikan APBD sebagai bentuk transparansi anggaran. Padahal, mensosialisaikan APBD kepada masyarakat menjadi kewajiban Pemerintah Daerah  sebagaimana yang diamanahkan dalam Permendagri 59 tahun 2007 pasal 116 tentang pengelolaan APBD. Masih banyak Pemda yang memilki paradigma bahwa APBD adalah dokumen rahasia negara, namun di beberapa daerah paradigma ini telah mulai berubah

Pelatihan Merancang Citizen Budget Melalui Poster APBD yang User Friendly Read More »

Scroll to Top