Otonomi Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan hak konstitusionalnya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Ada dua Perppu dikeluarkan terkait penolakan terhadap RUU Pilkada langsung yang disahkan oleh DPR pekan lalu. Pertama, Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedua, Perppu Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2014 …

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Read More »

Ujian Relasi Gubernur–Bupati/Wali Kota: Menyongsong Pemberlakuan UU Pemerintah Daerah yang Baru

Siaran Pers / Oleh

“Penambahan kewenangan terhadap gubernur menjadi salah satu hal baru dalam penetapan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang baru. Posisi gubernur semakin kuat di depan bupati/wali kota. Namun, hal itu sekaligus menjadi ujian baru relasi antara pemimpin daerah tingkat I dan tingkat II tersebut” SPESIALIS Kebijakan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Iskandar Saharudin menilai, setelah dibahas sekitar dua tahun, rumusan …

Ujian Relasi Gubernur–Bupati/Wali Kota: Menyongsong Pemberlakuan UU Pemerintah Daerah yang Baru Read More »

Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

Pada Harian Kompas, edisi Rabu, 13 Agustus 2014, Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak 2005 hingga 1 Juli 2014, 3.169 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah terjerat korupsi. Di samping itu, ditambah pula dengan 284 kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta 1.221 pegawai negeri sipil. Untuk mencegah korupsi …

Catatan Kebijakan #1, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Read More »

Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah

Memo Kebijakan / Oleh

Desentralisasi di Indonesia dimulai pada 7 Mei 1999. Desentralisasi yang dimaksud di sini adalah konsepsi dan praktek desentralisasi yang sesuai dengan Agenda Reformasi: menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Milestone desentralisasi ini ditandai oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak itu, UU Pemda tersebut telah direvisi dan dirubah beberapa kali. Pada momen …

Memo Kebijakan #3 | Komentar Atas RUU Pemerintahan Daerah Read More »

Mahfud MD: Kita Tak Boleh Takut Bereksperimen

Peristiwa / Oleh

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai desentralisasi di Indonesia lebih banyak konstruksinya berbasis peristiwa yang dialami. Misalnya, otonomi daerah yang diawali tahun 1999 merupakan antitesis gaya sentralistik kepempimpinan Orde Baru. “Kan seharusnya disusun secara serius dari gagasan dasarnya,” ucap tokoh yang digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden RI di Pemilu 2014. Ketika menjawab pertanyaan …

Mahfud MD: Kita Tak Boleh Takut Bereksperimen Read More »

Desentralisasi yang Belum Terselesaikan Menyebabkan Pelayanan Publik Memburuk

Peristiwa / Oleh

Pada tahun 1999, desentralisasi dan otonomi daerah diperkenalkan di Indonesia untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan lokal. Setelah lebih dari satu dekade, orang-orang yang tinggal di luar ibukota , seperti di Provinsi Banten, masyarakat miskin misalnya masih kesulitan akses  terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, meskipun alokasi anggaran yang besar dari …

Desentralisasi yang Belum Terselesaikan Menyebabkan Pelayanan Publik Memburuk Read More »

Otonomi Tergadai RUU

Peristiwa / Oleh

SAAT ini DPR sedang menggodok berbagai rancangan UU (RUU). Terdapat lima RUU yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan otonomi. Yaitu, RUU pemerintahan daerah, RUU desa, RUU pilkada, RUU hubungan keuangan pusat daerah (HKPD), dan RUU aparatur sipil negara (ASN). Idealnya, lima RUU itu berjalan harmonis, kompak, dan sinergis agar masing-masing kebijakan dapat berjalan efektif, terutama dalam …

Otonomi Tergadai RUU Read More »

Reformasi, Otonomi Daerah dan CSO/NGO

Peristiwa / Oleh

DINAMIKA sosial politik di Indonesia juga membawa perubahan pada peta pergerakan CSO (civil society organization) atau NGO (non-governmental organization) di Indonesia. Kejatuhan rezim Soeharto dan terbukanya proses demokratisasi di Indonesia menumbuhkan wacana tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas dan transparansi dari berbagai institusi publik. LSM (lembaga swadaya masyarakat) atau NGO yang aktif mengawasi aktivitas negara dan lembaga politis lainnya, lambat …

Reformasi, Otonomi Daerah dan CSO/NGO Read More »

Scroll to Top
Skip to content