Partisipasi Masyarakat

Peran Perhutanan Sosial dalam Menjamin Keberlanjutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tidak akan berhasil apabila tidak ada keberlanjutan di dalamnya. Skema Perhutanan Sosial turut mendukung keberlanjutan RHL. Dalam memandang isu RHL, Bambang Supriyanto selaku Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan skema RHL dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan penghidupan (livelihood) masyarakat dalam konteks tata kelola …

Peran Perhutanan Sosial dalam Menjamin Keberlanjutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Read More »

PATTIRO: Akan Segera Dibentuk, Ini Hal yang Harus Pokja Desa Perhatikan

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengungkapkan bahwa terdapat potensi ketimpangan dalam pengimplementasian Undang-Undang Desa yang disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan terhadap pembangunan desa. Untuk mencegah munculnya ketimpangan tersebut sekaligus mendorong keterlibatan aktif warga desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar …

PATTIRO: Akan Segera Dibentuk, Ini Hal yang Harus Pokja Desa Perhatikan Read More »

Policy Brief | Pekerjaan Rumah yang Tidak Terselesaikan

Oleh: Widi Nugroho* Partisipasi masyarakat dalam kegiatan promosi keseha­tan (promkes) masih rendah sehingga upaya pencegahan penyakit yang telah dilakukan tidak efektif. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rendahnya keterlibatan seluruh elemen yang ada di masyarakat, tingginya dominasi perempuan, keterlibatan perempuan masih bersifat instruktif, sempitnya ruang diskusi masyarakat untuk terlibat aktif dalam melakukan identifikasi …

Policy Brief | Pekerjaan Rumah yang Tidak Terselesaikan Read More »

Policy Brief | Partisipasi Masyarakat Sangat Menentukan Keberhasilan Promosi Kesehatan

Oleh: Dwi Yunita Prismawati – Aktivis PATTIRO Semarang Rendahnya partisipasi masyarakat dalam promosi kesehatan menyebabkan upaya pencegahan penyakit tidak efektif. Selama ini hanya sekelompok kecil masyarakat yang dilibatkan, itupun secara instruktif, dan masih didominasi oleh kaum perempuan. Pemerintah telah mengupayakan ruang pelibatan warga melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 yang mengatur partisipasi masyarakat dalam …

Policy Brief | Partisipasi Masyarakat Sangat Menentukan Keberhasilan Promosi Kesehatan Read More »

Laporan Studi PPRG di 17 Badan Pemerintah

Dalam rangka pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (selanjutnya disebut, PUG) yang menjadi salah satu dari 3 (tiga) arus utama pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (selanjutnya disebut, PPRG) sebagai salah satu langkah percepatan pelaksanaannya. Oleh karena itu, implementasi PPRG didorong untuk mendukung P UG sebagai strategi mengurangi kesenjangan sosial, diantaranya kesenjangan antara penduduk …

Laporan Studi PPRG di 17 Badan Pemerintah Read More »

Implementasi Mekanisme Komplain Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat

Mulai November 2005 Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan program “Pengembangan Mekanisme Komplain terhadap Pelayanan Publik Berbasis Masyarakat Daerah”. Program ini dilaksanakan di tiga Kota di Pulau Jawa, yaitu Kota Tangerang Propinsi Banten, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, dan Kota Malang Propinsi Jawa Timur. Dua bulan kemudian, Februari 2006 mulai dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto …

Implementasi Mekanisme Komplain Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat Read More »

Scroll to Top
Skip to content