pelayanan publik

Buku Mekanisme Komplain agar Kebijakan Berpihak kepada Masyarakat Miskin

Pelayanan publik merupakan hak masyarakat dan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya, bukanlah rahasia. Tetapi apakah masyarakat berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan haknya? Jawabannya, sayangnya, “tidak”. Apakah pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik? Jawabannya “belum” meskipun banyak upaya telah dilakukan. Ada satu hak masyarakat yang memperoleh penekanan lebih di dalam buku ini, yaitu hak untuk melakukan keluhan …

Buku Mekanisme Komplain agar Kebijakan Berpihak kepada Masyarakat Miskin Read More »

PATTIRO Dukung Tarif RSUD Dikaji Ulang

Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten mendukung sejumlah fraksi yang mendesak Pemprov Banten mengkaji ulang tarif RSUD Banten. Hal ini dilakukan agar tarif yang ditetapkan tidak memberatkan masyarakat sebagai penerima layanan. “Kami dari Pattiro Banten sepakat agar tarif RSUD Banten harus dikaji secara matang dan mengacu tingkat kemampuan finansial masyarakat Banten dalam mengakses pelayanan kesehatan,” …

PATTIRO Dukung Tarif RSUD Dikaji Ulang Read More »

Pelayanan Publik di Jeneponto harus Ditingkatkan

JENEPONTO — Masih buruknya pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintahan, membuat Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, meminta jajarannya meningkatkan pelayanan. Sebagaimana terungkap pada diskusi publik antara PATTIRO Jeneponto (Jeka), bersama Wakil Bupati Jeneponto Burhanuddin Baso Tika, Ketua DPRD Mulyadi Mustamu, Sekkab Iksan Iskandar, Kadisdukcapil Bakarang, Sekretaris Inspektorat Zainel Lau, dan undangan lainnya, yang digelar di …

Pelayanan Publik di Jeneponto harus Ditingkatkan Read More »

Angkernya Pelayanan Publik

Setiap warga negara selalu memerlukan beragam pelayanan (barang dan jasa) baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Produk layanan yang disediakan pemerintah (public goods) diantaranya adalah pelayanan atas keamanan, pelayanan identitas diri seperti KTP, SIM maupun akta tanah, pelayanan listrik, pelayanan pendidikan maupun kesehatan. Meskipun untuk yang dua hal terakhir (pelayanan pendidikan dan kesehatan), pihak …

Angkernya Pelayanan Publik Read More »

Layanan Aduan Macet, Masyarakat Pilih Media Massa

SEMARANG—Hasil survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pukulan bagi Pemkot dan instansi terkait. Sapta Program yang didengungkan pemerintahan hanya slogan. Bagaimana tidak? Salah satu program yang ditetapkan itu adalah menyangkut peningkatan layanan publik. Akan tetapi hasil yang dilakukan KPK  justru menempatkan Kota Semarang nomor empat terbawah dari 60 kota yang disurvei. Pegiat Pusat Telaah …

Layanan Aduan Macet, Masyarakat Pilih Media Massa Read More »

PATTIRO Buka Mobil Pengaduan

SOLO – Pelayanan publik di sejumlah kelurahan dan kecamatan di Kota Solo ditemukan masih buruk. Warga mengeluhkan kondisi layanan publik baik molornya pelayanan hingga perilaku petugas ketika mengakses layanan publik. Kesimpulan ini hasil penelitian oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Solo terhadap sejumlah responden yang diambil secara acak. Pengambilan sampel dilakukan terhadap 300 orang …

PATTIRO Buka Mobil Pengaduan Read More »

PATTIRO: Bantuan Hukum Gratis Minim Sosialisasi

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai layanan bantuan hukum oleh Pemerintah Kota Semarang secara gratis untuk masyarakat miskin masih minim sosialisasi sehingga masyarakat banyak yang beralih ke lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Banyak masyarakat miskin tidak tahu bahwa ada bantuan hukum gratis yang disediakan oleh Pemkot Semarang serta tidak tahu bagaimana untuk mengaksesnya,” kata aktivis …

PATTIRO: Bantuan Hukum Gratis Minim Sosialisasi Read More »

PATTIRO: Masyarakat Tak Puas Pelayanan Publik di Solo

Tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan publik di Surakarta dinilai rendah. Penilaian tersebut muncul berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Solo selama beberapa bulan terakhir. Pegiat PATTIRO Solo, Alif Basuki, menyebutkan bahwa mereka telah melakukan penelitian terhadap 300 responden. “Data lapangan kami peroleh dengan wawancara mendalam,” kata dia di Surakarta, …

PATTIRO: Masyarakat Tak Puas Pelayanan Publik di Solo Read More »

Implementasi Mekanisme Komplain Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat

Mulai November 2005 Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyelenggarakan program “Pengembangan Mekanisme Komplain terhadap Pelayanan Publik Berbasis Masyarakat Daerah”. Program ini dilaksanakan di tiga Kota di Pulau Jawa, yaitu Kota Tangerang Propinsi Banten, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, dan Kota Malang Propinsi Jawa Timur. Dua bulan kemudian, Februari 2006 mulai dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto …

Implementasi Mekanisme Komplain Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat Read More »

Di Mana Uang Kami? Advokasi Anggaran di Indonesia – Kumpulan Kisah Advokasi Anggaran

Perjalanan advokasi anggaran di Indonesia berawal dari maraknya gerakan anti korupsi, tepatnya sejak dimulainya era otonomi daerah pada tahun 2000. Korupsi yang awalnya sentralistik pun ikut bergeser ke provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga eksekutif dan parlemen daerah menjadi sarang korupsi. Perlawanan terhadap korupsi inilah yang menjadi agenda awal para pegiat advokasi anggaran, seiring dengan pemberlakuan desentralisasi …

Di Mana Uang Kami? Advokasi Anggaran di Indonesia – Kumpulan Kisah Advokasi Anggaran Read More »

Scroll to Top
Skip to content