Pemda

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas

Program Peduli Pilar Difabel telah mendorong  perubahan positif  bagi warga penyandang disabilitas, baik sebagai individu maupun kelompok. Sebagai individu, warga penyandang disabilitas telah memperoleh manfaat naiknya kapasitas dan penerimaan sosial terhadap mereka. Sebagai kelompok, mereka membentuk komunitas pegiat penyandang disabilitas dan giat aktif mengadvokasi kebijakan pemerintah daerah. PATTIRO sebagai pelaksana program memandang pengalaman baik tersebut …

Berjuang Bersama | Pengalaman PATTIRO dalam Pendampingan dan Advokasi Kebijakan Menuju Pelayanan Publik Yang Ramah Disabilitas Read More »

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah

Oleh: Maya Rostanty* Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016. PMK ini ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2016 oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK ini, pemerintah akan memangkas Rp 19,418 triliun untuk 169 daerah, terdiri dari  143 kota/kabupaten dan 26 provinsi. Besaran …

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah Read More »

Potret Buram Pemerintah Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Mengabdi Pada Masyarakat

PATTIRO : Pemerintah Harus Mengabdi Pada Masyarakat Akhir tahun 2012, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan ada 290 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terjerat kasus korupsi (hukum). Awal November 2013 jumlah tersebut bertambah menjadi 309 orang dan hingga Januari 2014, Kemendagri mencatat 318 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus …

Potret Buram Pemerintah Daerah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Mengabdi Pada Masyarakat Read More »

Kemalasan Pemda Belanjakan Anggaran Ganggu Pelayanan Publik PATTIRO: Kemendagri Harus Tegas Sanksi Pemda

Hingga awal November 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat penyerapan anggaran pemda di seluruh Indonesia rata-rata hanya 68%. Padahal tahun ini Pemerintah Pusat sudah mentransfer dana sebesar Rp 529.40 triliun ke daerah. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, rendahnya belanja anggaran pemda tersebut dikarenakan pemda kurang berani memutuskan penggunaan dana dan masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah …

Kemalasan Pemda Belanjakan Anggaran Ganggu Pelayanan Publik PATTIRO: Kemendagri Harus Tegas Sanksi Pemda Read More »

RUU PILKADA: Pemilihan Bupati/Wali Kota Masih Dibahas

JAKARTA, KOMPAS – Kendati berupaya menegosiasikan beberapa isu terkait Revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, beberapa masalah tetap belum disepakati. Salah satunya adalah pemilihan bupati/wali kota. Pemerintah tetap menginginkan pemilihan bupati/ wali kota dilakukan oleh DPRD. Sementara mayoritas fraksi di parlemen masih menginginkan kepala daerah dipilih secara langsung. “Pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa pemilihan gubernur …

RUU PILKADA: Pemilihan Bupati/Wali Kota Masih Dibahas Read More »

Memo Kebijakan: Harmonisasi 5 Rancangan Undang-Undang Terkait Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan Prolegnas 2013, saat ini Komisi II DPR RI sedang membahas beberapa Rancangan Undang-Undang, antara lain RUU Pilkada, RUU Pemerintahan Daerah, RUU Desa dan RUU Aparatur Sipil Negara. Di samping itu dalam daftar prioritas Prolegnas 2013 terdapat RUU Hubungan Keuangan Pusat Daerah yang merupakan revisi dari UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah …

Memo Kebijakan: Harmonisasi 5 Rancangan Undang-Undang Terkait Pemerintahan Daerah Read More »

RUU Pemda Dinilai Hambat Pemberantasan Korupsi

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai terdapat sejumlah pasal pada Rancangan Undang Undang Pemerintah Daerah yang dianggap menghambat pemberantasan korupsi di kalangan kepala daerah. “Setidaknya ada dua tahap yang harus dilalui penegak hukum dalam menangani perkara hukum yang melibatkan kepala daerah,” kata Direktur Eksekutif Pattiro Sad Dian Utomo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin …

RUU Pemda Dinilai Hambat Pemberantasan Korupsi Read More »

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi PPRG, Senin-Rabu, 6 s.d. 8 Mei 2013

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi PPRG diselengggarakan hari Senin s.d. Rabu  tanggal 6-8 Mei 2013 di Bandung. Pelatihan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh PATTIRO untuk mendukung implementasi Surat Edaran Nomor: 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012;  050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); …

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi PPRG, Senin-Rabu, 6 s.d. 8 Mei 2013 Read More »

PATTIRO: RUU Pemda Beri Perlindungan Hukum Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyatakan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah berpotensi memberikan perlindungan terhadap tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terlihat adanya dua pola perlindungan praktik tersebut. “Pola pertama memberikan payung bagi pengabaian kontrol politik atas keuangan daerah dan pola kedua memberikan payung bagi imunitas hukum dari kepala daerah,” kata Direktur Eksekutif Sad Dian Utomo …

PATTIRO: RUU Pemda Beri Perlindungan Hukum Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Read More »

RUU Bidang Pemerintahan Daerah Perlu Diharmonisasi

“Ada pasal-pasal yang tidak sinergis antara satu RUU dengan lainnya.” Peneliti Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Maya Rostanty, mengatakan ada lima RUU menyangkut daerah yang perlu diharmonisasi. Yaitu RUU Pemerintahan Daerah (Pemda), Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Aparatur Sipil Nasional (ASN), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Desa. Harmonisasi ditujukan agar …

RUU Bidang Pemerintahan Daerah Perlu Diharmonisasi Read More »

Siaran Pers | RUU Pemda Memicu Legalitas Korupsi, Birokratisasi Baru dan Re-Sentralisasi Daerah

Pembahasan RUU Pemda telah memasuki tahap-tahap krusial. Saat ini RUU Pemda sedang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah, ditingkat Panja. Titik penting dan fundamentalnya ada ditahap ini. Berbagai kesepakatan telah dibangun. Namun tatkala proses saat ini berjalan, sikap kritis masyarakat atas substansi dan proses pembahasan RUU tersebut tidak boleh hilang. Menggantung kepercayaan sepenuhnya kepada DPR dan …

Siaran Pers | RUU Pemda Memicu Legalitas Korupsi, Birokratisasi Baru dan Re-Sentralisasi Daerah Read More »

Draf RUU Pemda Memberi Celah Perda Diskriminatif

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang sedang dibahas di DPR dinilai masih memberikan peluang munculnya peraturan daerah (Perda) diskriminatif. Poin ini mencuat dalam diskusi kelompok terfokus yang diselenggarakan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) di Hotel Ibis, Jumat (15/3). “Karena dari faktanya, kami terima masih laporan tentang Perda diskriminatif,” kata Komisioner Komnas Perempuan …

Draf RUU Pemda Memberi Celah Perda Diskriminatif Read More »

Scroll to Top
Skip to content