Pendidikan

Bersinergi Menuju Perubahan di Kabupaten Jayapura Lewat MSF

Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (Pt. PPMA) Papua bekerja sama dengan PATTIRO memfasilitasi pembentukan Multi Stakeholder Forum (MSF) di Kabupaten Jayapura. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat sipil, seperti akademisi dan masyarakat adat. Sebelum kehadiran MSF, Kabupaten Jayapura telah memiliki forum kolaborasi yaitu Gugus …

Bersinergi Menuju Perubahan di Kabupaten Jayapura Lewat MSF Read More »

Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender dalam Program Penurunan Stunting

Berdasarkan laporan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka stunting di Indonesia saat ini masih sekitar 24,4%, melebihi standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization—WHO) yaitu 20%. Upaya penurunan stunting pada anak di bawah umur dua tahun menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dalam sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional …

Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender dalam Program Penurunan Stunting Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke

PATTIRO atas dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan survei penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan dasar dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/Citizen Report Card (CRC). Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama di bidang …

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Manokwari

Untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO memberikan pendampingan kepada  jaringan organisasi masyarkat sipil dalam melakukan survei penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar  dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/ Citizen Report Card (CRC). …

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Manokwari Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kota Malang

Dengan dukungan dari Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarkat sipil dalam melakukan survei penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/Citizen Report Card (CRC). Survei penilaian oleh masyarakat ini bertujuan untuk …

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kota Malang Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Lombok Barat

Berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada jaringan …

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Lombok Barat Read More »

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Flores Timur

Berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada …

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Flores Timur Read More »

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013

 Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah khususnya APBD di Lombok Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran …

Buku Saku APBD Lombok Utara 2013 Read More »

Siaran Pers: FOINI: Stop Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik!

Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menerbitkan secercah harapan pemberdayaan masyarakat sipil di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi preseden baik atas upaya membangun tata sistem demokrasi yang progresif. Undang-undang ini juga telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan masyarakat sipil di Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya. Namun, harapan itu kini sedikit …

Siaran Pers: FOINI: Stop Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik! Read More »

Survei Penilaian Warga Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di DKI Jakarta

DKI Jakarta merupakan ibukota negara, kebijakan yang diambil menjadi cerminan bagi daerah lain di Indonesia dalam rangka memaksimalkan segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan sumber daya yang sangat besar, DKI diharapkan dapat memaksimalkan potensi tersebut, guna mewujudkan hak-hak dasar publik. Serta melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga tidak lagi terjadi eksklusi dan …

Survei Penilaian Warga Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di DKI Jakarta Read More »

BOS: Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas

Pelaksanaan mandat konstitusi, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar sudah semestinya dijalankan dengan serius oleh Pemerintah. Dan ini ditunjukkan dengan tingginya nilai anggaran yang dialokasikan untuk bidang ini. Salah satu program unggulan dibidang pendidikan ini adalah Program Bantuan Operasional Sekolah. Sejak dilaksanakan pada Tahun 2005, Program BOS selalu berada dalam proses perbaikan terus …

BOS: Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas Read More »

Scroll to Top
Skip to content