Penyandang Disabilitas

Policy Paper | Mewujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan untuk Penyusunan RPJMN 2020-2024

Policy paper ini disusun sebagai bagian dari kontribusi PATTIRO dan masyarakat sipil yang peduli pada penyandang disabilitas untuk memberi masukan kepada Pemerintah dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Perhatian kepada penyandang disabilitas ini menjadi sangat penting, karena jumlahnya relatif besar dan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan pelayanan lainnya, pendidikan …

Policy Paper | Mewujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan untuk Penyusunan RPJMN 2020-2024 Read More »

PATTIRO Selenggarakan Diskusi Publik “Kemana Arah Pembangunan Inklusi 2020-2024?”

PATTIRO telah melakukan kajian praktik baik terkait pendataan disabilitas dan pelayanan publik yang ramah bagi disabilitas di 6 kota/kabupaten di 6 provinsi. Kajian praktik baik ini didukung oleh YAKKUM, The Asia Foundation, dan Pemerintah Australia melalui Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 2. Hasil dari kajian tersebut, PATTIRO telah meluncurkan dua buku yaitu Inovasi Pendataan Disabilitas …

PATTIRO Selenggarakan Diskusi Publik “Kemana Arah Pembangunan Inklusi 2020-2024?” Read More »

Pelayanan Publik Bagi Disabilitas (Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi pada Sektor Pelayanan Publik)

Penjabaran konsep pembangunan inklusif menurut International Disability and Development Consortium (IDDC) adalah merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan. Konsep tersebut mengupayakan pemberian hak bagi kelompok atau kaum yang terpinggirkan di dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan inklusif berusaha memberikan akses kepada kaum yang terpinggirkan, termasuk …

Pelayanan Publik Bagi Disabilitas (Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi pada Sektor Pelayanan Publik) Read More »

Inovasi Pendataan Disabilitas (Kajian dan Praktik Baik Mitra Program Peduli Disabilitas Fase 1 di Enam Provinsi)

Dalam konteks besar pembangunan inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam proses dan hasil pembangunan, dipandang penting adanya upaya inovasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi penyandang disabilitas dan memastikan penyandang disabilitas dapat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan secara optimal. Salah satu aspek yang harus dipenuhi jika ingin memastikan masuknya kebutuhan khusus disabilitas …

Inovasi Pendataan Disabilitas (Kajian dan Praktik Baik Mitra Program Peduli Disabilitas Fase 1 di Enam Provinsi) Read More »

Pendataan Disabilitas Masih Menjadi Tantangan dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusi

Kontributor: Nurjanah dan Fitria Dilatarbelakangi oleh keinginan mendokumentasikan praktek baik yang selama ini telah dilakukan di banyak daerah terkait pendataan disabilitas dan pelayanan publik ramah disabilitas, PATTIRO melakukan kajian praktik pelayanan publik ramah disabilitas dan pendataan disabilitas yang telah dilakukan oleh Mitra Program Peduli dan CSO di 5 kabupaten/Kota di 4 provinsi, yaitu provinsi Jawa …

Pendataan Disabilitas Masih Menjadi Tantangan dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusi Read More »

Policy Brief | Pemenuhan Hak atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penyandang Disabilitas

Dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses administrasi kependudukan adalah hak bagi masyarakat, seperti dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk). Dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk …

Policy Brief | Pemenuhan Hak atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Penyandang Disabilitas Read More »

Tingkatkan Kesehatan, PATTIRO Bagikan KIS Pada 130 Difabel

Guna meningkatkan kesehatan para penyandang disabilitas, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, membagikan 130 Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada 130 penyandang disabilitas di Kabupaten Sorong pada Hari Disabilitas Internasional (HDI), 3 Desember 2016. Acara sederhana itu dihadiri oleh 17 penyandang disabilitas, 10 orang tua difabel, tujuh orang pendamping, …

Tingkatkan Kesehatan, PATTIRO Bagikan KIS Pada 130 Difabel Read More »

DPR Resmi Sahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Bulan Maret 2016 ini merupakan bulan kemenangan bagi para penyandang disabilitas di Indonesia. Sebabnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna pada tanggal 17 Maret 2016 lalu resmi mengesahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Melalui artikel ini, PATTIRO mengucapkan selamat kepada seluruh penyandang disabilitas, pimpinan organisasi, dan berbagai lembaga di penjuru tanah air yang tidak pernah lelah …

DPR Resmi Sahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Read More »

Perkembangan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas

Oleh: Nurjanah* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sudah tidak relevan untuk digunakan. Baik dalam konteks sosiologis, yuridis, maupun filosofis, peraturan ini harus segera direvisi agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Untuk mengubah stigma dan perlakuan negatif masyarakat serta untuk menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, maka sejak …

Perkembangan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas Read More »

PATTIRO: Pemerintah Harus Miliki Data Terpilah Difabel

Jakarta, 23 Juni 2015 – Masuknya Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ke dalam tiga puluh daftar pembahasan prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2015 menghembuskan angin segar pada perjuangan pemenuhan hak-hak dasar para difabel. Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, hal yang harus menjadi perhatian utama pemerintah adalah masalah pendataan jumlah dan karakteristik difabel. Hingga saat ini, pemerintah belum memiliki data terpilah difabel yang …

PATTIRO: Pemerintah Harus Miliki Data Terpilah Difabel Read More »

Scroll to Top
Skip to content