PPID

Permintaan Informasi Warga Dompu dan Lombok Barat

Rabu,12 September 2013, Forum Kader Posyandu Desa Wawonduru melakukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Dompu NTB. Permintaan informasi ini merupakan tindak lanjut dari diskusi warga yang diselenggarakan sehari sebelumnya di Aula Kantor Desa Wawonduru. Permintaan informasi dilakukan atas nama Juwairiah, dengan meminta informasi sebagai berikut: Informasi tentang mekanisme atau petunjuk …

Permintaan Informasi Warga Dompu dan Lombok Barat Read More »

Layanan IT PPID Siap Launching

Provinis NTB sebentar lagi akan selangkah lebih maju dari sisi pelayanan informasi. Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) menyiapkan perangkat lunak atau aplikasi layanan informasi berbasis IT bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemprov. Aplikasi sangat mempermudah masyarakat mengakses informasi dari pemerintah. Aplikasi layanan informasi yang dinamakan e-Publik Informasi System itu kemarin mulai disosialisasikan …

Layanan IT PPID Siap Launching Read More »

Wabup Bima, H. Syafrudin Kukuhkan PPID Kabupaten Bima

Kabupaten Bima memasuki tahapan penting implementasi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan dikukuhkannya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ( PPID) Kabupaten Bima oleh Wakil Bupati Drs. H. Syafrudin H.M. Nur, M.Pd Selasa (27/8)  di Aula kantor Bupati Bima. Kegiatan yang dirangkaikan dengan semiloka pelayanan informasi publik ini turut  dihadiri para …

Wabup Bima, H. Syafrudin Kukuhkan PPID Kabupaten Bima Read More »

PPID NTB Siap Terapkan e-Public

Untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat siap menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Sistem aplikasi yang diberi nama e-Public tersebut memungkinkan terjadinya pengelolaan dan pelayanan informasi yang terintegrasi secara online di lingkup PPID. Sistem ini juga memungkinkan pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan secara online. Sistem …

PPID NTB Siap Terapkan e-Public Read More »

Di Keerom, Pemohon Informasi Bebas Biaya

Rabu, 31 Juli 2013, bertempat di ruang Rapat BK3, digelar event diskusi terbatas Revisi Draft Perbup Keerom tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Keerom. Proses finalisasi draft Perbup yang semula telah diperkenalkan pada 25 Juni 2013 kepada perwakilan SKPD Kunci: Pendididkan, Kesehatan, Bappeda, PU dan Diskubkominfo, dilanjutkan dengan penyesuaian pada 11 Juli 2013 …

Di Keerom, Pemohon Informasi Bebas Biaya Read More »

PATTIRO Kawal PPID di Pemkab Bandung Barat Laksanakan UU KIP Sepenuhnya

Angin segar keterbukaan informasi publik mulai menghembus di Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 800/Kep.336-Dishubkominfo/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Keputusan yang ditandatangani Bupati Abu Bakar pada 22 April 2013 tersebut menetapkan susunan …

PATTIRO Kawal PPID di Pemkab Bandung Barat Laksanakan UU KIP Sepenuhnya Read More »

Kelompok warga Desa Kuripan Lombok Barat, NTB Akan Layangkan Keberatan Ke Direktur PDAM

Kelompok warga Desa Kuripan Lombok Barat, NTB akan melayangkan surat keberatan kepada Direktur PDAM setempat. Ini dilakukan karena permintaan informasi yang dilakukan sebelumnya tidak mendapatkan jawaban yang dikehendaki. Pada 15 Juli 2013 lalu warga yang diwakili Mutiah dan Desi Wirasanti mengajukan surat permohonan informasi berkaitan dengan program pemasangan gratis kepada pelanggan baru. Informasi yang diminta …

Kelompok warga Desa Kuripan Lombok Barat, NTB Akan Layangkan Keberatan Ke Direktur PDAM Read More »

Pemkab Malang Dorong SKPD, Kecamatan dan Kelurahan Bentuk PPID

“Dalam waktu secepatnya seluruh SKPD, kecamatan dan kelurahan harus segera membentuk PPID, mengingat hal tersebut selaras dengan visi missi Kabupaten Malang” Demikian kutipan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dalam pembukaan acara sosialisasi pembentukan PPID pada kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Malang, 4 Juli 2013. PATTIRO CATI berpartisipasi menjadi narasumber bersama PPID Pemprov Jatim dan Komisi …

Pemkab Malang Dorong SKPD, Kecamatan dan Kelurahan Bentuk PPID Read More »

Peranan Badan Publik Sangat Diperlukan Masyarakat

KEEROM – Fasilitator Penguatan Masyarakat pelayanan publik, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Hieronimus Hamu mengungkapkan, dalam mendorong terciptanya transparansi informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah untuk perbaikan, pihaknya selaku Implementing Partner yang sedang dilaksanakan program dukungan terhadap penguatan Kapasitas dan Pendampingan Akses Masyarakat untuk mendapatkan informasi dan selanjutnya disebut Program Community Access …

Peranan Badan Publik Sangat Diperlukan Masyarakat Read More »

Strategi Provinsi NTB Menuju Peringkat Satu Keterbukaan Informasi Publik Nasional

Mudahkan Pelayanan Informasi kepada Masyarakat. Sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar dapat memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat, badan publik didorong untuk menyusun daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai dan dekelolanya. Oleh karena itu, Pemprov NTB didukung Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (APID) melalui Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) …

Strategi Provinsi NTB Menuju Peringkat Satu Keterbukaan Informasi Publik Nasional Read More »

Workshop Penyusunan Daftar Informasi Publik PPID Provinsi NTB

Sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar dapat memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat, badan publik didorong untuk menyusun daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai dan dikelolanya. Berdasar pada latar belakang tersebut, bertempat di Hotel Lombok Plaza Mataram, PPID Pemerintah Provinsi NTB menyelenggarakan workshop penyusunan DIP yang diikuti oleh seluruh PPID …

Workshop Penyusunan Daftar Informasi Publik PPID Provinsi NTB Read More »

SK PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kab.Trenggalek Disahkan

SK PPID Kabupaten Trenggalek disahkan berdasarkan keputusan SK PPID Kab Trenggalek bernomor : 188.45/ 318/ 406.004/ 2013 tertanggal. 20 Februari 2013. Dimana sebelumnya pada bulan Februari 2013 Peraturan Bupati Tentang Pelayanan Informasi juga disahkan. Butuh waktu 7 bulan perjuangan dari Fasilitator badan publik CATI untuk mendorong, mengusulkan, dan memfasilitasi PPID ini. Dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi di …

SK PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kab.Trenggalek Disahkan Read More »

Scroll to Top
Skip to content