Skip to content

RPJMN

PATTIRO dan Koalisi Masyarakat Sipil Usung Gagasan Dana Insentif Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Berita, Peristiwa / Oleh

Jakarta, Mei 2021. Koalisi Masyarakat Sipil yang diprakarsai oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesia Budget Center (IBC), dan The Asia Foundation (TAF)  mengusung gagasan pengembangan Dana Insentif Daerah DID untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (DID KGPP). Melalui gagasan ini Koalisi mendorong agar indikator gender dimasukkan ke dalam kriteria DID yang ditransfer kepada […]

PATTIRO dan Koalisi Masyarakat Sipil Usung Gagasan Dana Insentif Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Read More »

PATTIRO dan CSO di Jayapura Sampaikan Gagasan Pengembangan Distrik Membangun Membangun Distrik

Berita, Peristiwa / Oleh

Distrik Membangun Membangun Distrik (DMMD) yang digagas oleh Bappenas bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, saat ini tengah dikembangkan dan diimplementasikan. Konsep ini bertujuan mempercepat pembangunan di Tanah Papua dengan mendorong penguatan peran Distrik. Sebagai upaya menguatkan konten DMMD, PATTIRO bersama organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Jayapura menyampaikan masukan terkait DMMD sebagai strategi pembangunan yang

PATTIRO dan CSO di Jayapura Sampaikan Gagasan Pengembangan Distrik Membangun Membangun Distrik Read More »

Policy Brief | Tinjauan Terhadap RPJMN 2020-2024 Pembangunan Wilayah Papua

Policy Brief, Publikasi / Oleh

“URGENSI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN BERFOKUS PADA PEMERATAAN UNTUK MENGATASI KESENJANGAN, PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHIDUPAN ORANG ASLI PAPUA” Memasuki era reformasi, pemerintah pusat memperlakukan Papua secara berbeda. Jika pada masa Orde Baru pendekatan militeristik sangat dominan, pada masa reformasi pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan kewenangan kepada Orang Asli Papua (OAP) untuk terlibat secara

Policy Brief | Tinjauan Terhadap RPJMN 2020-2024 Pembangunan Wilayah Papua Read More »

Policy Brief | Akselerasi Perhutanan Sosial & Rehabilitasi Hutan & Lahan Dalam Perencanaan Pembangunan Kehutanan

Memo Kebijakan, Publikasi / Oleh

Masukan untuk Draf RPJMN 2020-2024 Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam menyelesaikan target RPJMN 2015-2019 untuk Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Pemerintah telah menargetkan peningkatan akses kelola masyarakat terhadap hutan sosial seluas 12,7 juta hektar dan penurunan lahan kritis seluas 5,5 juta hektar dalam RPJMN 2015-2019. Hingga tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2015-2019,

Policy Brief | Akselerasi Perhutanan Sosial & Rehabilitasi Hutan & Lahan Dalam Perencanaan Pembangunan Kehutanan Read More »

Rehabilitasi Lahan Kritis Sulit Tercapai Tuntas

Peristiwa / Oleh

JAKARTA, KOMPAS – Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Indonesia sulit mengejar luas tutupan pohon pada lokasi yang akan direhabilitasi itu. Meski tahun ini anggaran rehabilitasi hutan dan lahan ditingkatkan hingga 325 persen untuk mengerjakan target 205,78 ribu hektar, butuh waktu hampir 70 tahun untuk mengerjakan seluruh lahan kritis seluas 14 juta hektar. Pelibatan

Rehabilitasi Lahan Kritis Sulit Tercapai Tuntas Read More »

Mendorong Kemandirian Orang Asli Papua (OAP): Usulan Prioritas Pembangunan Papua dalam RPJMN 2020 – 2024

Berita, Peristiwa / Oleh

Jakarta, 15  April 2019 Perhatian Pemerintah Pusat terhadap wilayah Papua empat tahun terakhir ditunjukkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang cukup masif. Diakui bahwa pembangunan ini telah berhasil membuka isolasi warga dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Namun demikian, konektivitas tersebut ternyata belum secara optimal dimanfaatkan oleh orang asli Papua sebagai sarana untuk mengembangkan ekonomi dalam rangka

Mendorong Kemandirian Orang Asli Papua (OAP): Usulan Prioritas Pembangunan Papua dalam RPJMN 2020 – 2024 Read More »

Guna Mendukung Pembangunan Inklusif, PATTIRO Luncurkan Dua Buku Kajian Tentang Disabilitas

Berita, Peristiwa / Oleh

Jakarta, Juli 2018. Pembangunan dengan pendekatan inklusif adalah pembangunan yang memastikan semua kelompok masyarakat marginal dan yang tereksklusi terlibat di dalamnya, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Dalam rangka mendukung pembangunan yang inklusif, PATTIRO  meluncurkan dua buku kajian tentang disabilitas, yaitu kajian tentang pendataan disabilitas dan kajian inovasi dan praktik baik pelayanan publik yang ramah disabilitas. Acara tersebut dilaksanakan tanggal 5 Juni

Guna Mendukung Pembangunan Inklusif, PATTIRO Luncurkan Dua Buku Kajian Tentang Disabilitas Read More »

Buku Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Pusat

Publikasi / Oleh

Pengarustamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil

Buku Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Pusat Read More »

Scroll to Top