RUU Pemda

Pemerintah dan DPR Diminta Perjelas Hak Diskresi Kepala Daerah

Peristiwa / Oleh

RENCANA pemberian hak diskresi atau kebal hukum bagi kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) terus jadi kritikan sejumlah  pengamat. Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan lnformasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo meminta pemerintah dan DPR mempertegas pengertian hak diskresi kepala daerah yang akan diatur dalam RUU Pemerintah Daerah (Pemda). “Hal ini penting supaya hak itu lidak …

Pemerintah dan DPR Diminta Perjelas Hak Diskresi Kepala Daerah Read More »

PATTIRO: Harus Ada Aturan Tentang Diskresi Kepala Daerah Dalam RUU Pemda

Peristiwa / Oleh

Kliksatu.com memberitakan dalam headline newsnya. DIREKTUR Eksekutif  Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo menyatakan, bahwa, di satu sisi pihaknya menyetujui adanya diskresi bagi kepala daerah dalam mengambil kebijakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepadanya. “Namun, persoalan diskresi –baik didalam Naskah Akademik, RUU, dan DIM RUU Pemda tersebut- ternyata tidak diatur. Apa …

PATTIRO: Harus Ada Aturan Tentang Diskresi Kepala Daerah Dalam RUU Pemda Read More »

Ketentuan Diskresi Perlu Ada di RUU Pemda

Peristiwa / Oleh

Kewenangan Kepala Daerah (Kada) dalam mengambil keputusan (diskresi) harus diatur dalam RUU Pemda. Hal tersebut dipandang perlu agar tidak dijadikan peluang oleh para Kada agar kebal hukum. Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional Sad Dian Utomo mengatakan demi kepentingan umum, hak diskresi bisa digunakan asalkan masih dalam batas kewenangan Kada dan tidak melanggar asas-asas …

Ketentuan Diskresi Perlu Ada di RUU Pemda Read More »

Siaran Pers: Diskresi Harus Diatur Dalam RUU Pemda agar Pejabat tidak Kebal Hukum

Siaran Pers / Oleh

Keberadaan aturan main tentang Diskresi Kepala Daerah jangan jadi peluang para pejabat jadi kebal hukum. Agar jelas dan tegas, serta tidak membikin peluang multi-tafsir, RUU Pemda harus mengatur jelas soal diskresi ini. Sikap PATTIRO ini untuk menanggapi pemberitaan di Harian Rakyat Merdeka (13/5), di mana Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menyampaikan hak diskresi …

Siaran Pers: Diskresi Harus Diatur Dalam RUU Pemda agar Pejabat tidak Kebal Hukum Read More »

Direktur Eksekutif PATTIRO: RUU Pemda Rawan Korupsi, Kepala Daerah Miliki Hak Teken APBD Tanpa Persetujuan DPRD

Peristiwa / Oleh

Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) terus jadi sorotan sejumlah kalangan. Pasalnya, RUU itu berpotensi jadi celah kepala daerah menyalahgunakan kewenangan dalam APBD. DIREKTUR Eksekutif  Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo kepada Rakyat Merdeka, mengungkapkan, peluang kepala daerah untuk merancang dan mengesahkan RAPBD sangat terbuka. Sebab, dalam RUU Pemda Pasal 202 dan 207 …

Direktur Eksekutif PATTIRO: RUU Pemda Rawan Korupsi, Kepala Daerah Miliki Hak Teken APBD Tanpa Persetujuan DPRD Read More »

PATTIRO: RUU Pemda Beri Perlindungan Hukum Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyatakan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah berpotensi memberikan perlindungan terhadap tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terlihat adanya dua pola perlindungan praktik tersebut. “Pola pertama memberikan payung bagi pengabaian kontrol politik atas keuangan daerah dan pola kedua memberikan payung bagi imunitas hukum dari kepala daerah,” kata Direktur Eksekutif Sad Dian Utomo …

PATTIRO: RUU Pemda Beri Perlindungan Hukum Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Read More »

RUU Pemda Lindungi Kasus Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah

Peristiwa / Oleh

Publik melihat betapa UU Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) sejauh ini tidak efektif mencegah korupsi di pemerintah daerah. Buktinya, dari catatan KPK (2012), hingga akhir tahun 2012 telah terungkap tindak pidana korupsi sebanyak 138 kasus ditingkat daerah. Dari 138 perkara korupsi di daerah itu, sebanyak 38 kasus terjadi ditingkat provinsi dan 60 kasus ditingkat kabupaten/kota. Delapan …

RUU Pemda Lindungi Kasus Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Read More »

Siaran Pers: RUU Pemda Melindungi Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah

Siaran Pers / Oleh

Publik melihat betapa UU Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) sejauh ini tidak efektif mencegah korupsi di pemerintah daerah. Buktinya, dari catatan KPK (2012), hingga akhir tahun 2012 telah terungkap tindak pidana korupsi sebanyak 138 kasus ditingkat daerah. Dari 138 perkara korupsi di daerah itu, sebanyak 38 kasus terjadi ditingkat provinsi dan 60 kasus ditingkat kabupaten/kota. Delapan …

Siaran Pers: RUU Pemda Melindungi Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Read More »

Lima RUU yang Diharmonisasikan oleh PATTIRO

Peristiwa / Oleh

Fakta yang mengagetkan muncul dalam diskusi Local Governance Forum Series PATTIRO Kamis, 2 Mei 2013 lalu di Hotel Alila Jakarta. Harmonisasi antar RUU tidak menjadi perhatian DPR, dan ini yang membuat Budiman Sudjatmiko menyatakan dukungannya kepada PATTIRO untuk mengambil prakarsa atas upaya ini. Review yang dilakukan PATTIRO  terhadap kelima Rancangan Undang-Undang menghasilkan teridentifikasinya  4 (empat)  …

Lima RUU yang Diharmonisasikan oleh PATTIRO Read More »

PATTIRO: RUU Pemda Anti Pemberantasan Korupsi

Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah anti pemberantasan korupsi karena memberikan perlindungan hukum kepada kepala daerah yang terindikasi korupsi dan menyalahgunakan kewenangannya. “Ada dua pasal kunci yang menetapkan dan memberikan kekebalan hukum kepada kepala daerah tersebut, yakni Pasal 71 dan Pasal 269,” kata Direktur Eksekutif PATTIRO Sad Dian Utomo dalam …

PATTIRO: RUU Pemda Anti Pemberantasan Korupsi Read More »

PATTIRO Nilai RUU Pemda kebablasan

Berita, Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai dalam Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah cenderung memberikan gubernur tugas yang melampaui batas-batas kewenangannya yang berpotensi disalahgunakan atau “abuse of power”. “Kedudukan provinsi dalam RUU itu diperkuat harapannya peran pengawasan dan evaluasi, serta pembinaan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat dapat diringankan dengan mendelegasikan kewenangan itu kepada provinsi. Namun, ternyata …

PATTIRO Nilai RUU Pemda kebablasan Read More »

Scroll to Top
Skip to content