RUU

RUU Bidang Pemerintahan Daerah Perlu Diharmonisasi

Peristiwa / Oleh

“Ada pasal-pasal yang tidak sinergis antara satu RUU dengan lainnya.” Peneliti Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Maya Rostanty, mengatakan ada lima RUU menyangkut daerah yang perlu diharmonisasi. Yaitu RUU Pemerintahan Daerah (Pemda), Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Aparatur Sipil Nasional (ASN), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Desa. Harmonisasi ditujukan agar […]

RUU Bidang Pemerintahan Daerah Perlu Diharmonisasi Read More »

SIARAN PERS: Local Governance Forum “5 RUU Tumpang Tindih Dalam Pengaturannya”

Siaran Pers / Oleh

Desentralisasi memberikan jaminan kesejahteraan? Belum tentu tergantung bagaimana Pemda mengelola wewenang, dana, dan SDM birokrasi yang dimilikinya. Untuk memastikan ketiga hal tersebut dapat memberikan dan mendukung sistem desentralisasi yang diharapkan, PATTIRO melakukan kajian  harmonisasi atas 5 RUU tersebut. Pemerintahan Daerah (Pemda); Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD); Aparatur Sipil Negara (ASN); Pemilihan

SIARAN PERS: Local Governance Forum “5 RUU Tumpang Tindih Dalam Pengaturannya” Read More »

5 RUU Tumpang Tindih Dalam Pengaturannya

Peristiwa / Oleh

Sesuai dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013, saat ini komisi DPR RI sedang membahas beberapa Rancangan Undang-Undang, antara lain RUU Pilkada, RUU Pemda, RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), RUU Desa, dan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Desentralisasi memberikan jaminan kesejahteraan? Belum tentu tergantung bagaimana Pemda mengelola wewenang, dana, dan SDM

5 RUU Tumpang Tindih Dalam Pengaturannya Read More »

Siaran Pers | RUU Pemda Memicu Legalitas Korupsi, Birokratisasi Baru dan Re-Sentralisasi Daerah

Siaran Pers / Oleh

Pembahasan RUU Pemda telah memasuki tahap-tahap krusial. Saat ini RUU Pemda sedang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah, ditingkat Panja. Titik penting dan fundamentalnya ada ditahap ini. Berbagai kesepakatan telah dibangun. Namun tatkala proses saat ini berjalan, sikap kritis masyarakat atas substansi dan proses pembahasan RUU tersebut tidak boleh hilang. Menggantung kepercayaan sepenuhnya kepada DPR dan

Siaran Pers | RUU Pemda Memicu Legalitas Korupsi, Birokratisasi Baru dan Re-Sentralisasi Daerah Read More »

Draf RUU Pemda Memberi Celah Perda Diskriminatif

Peristiwa / Oleh

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang sedang dibahas di DPR dinilai masih memberikan peluang munculnya peraturan daerah (Perda) diskriminatif. Poin ini mencuat dalam diskusi kelompok terfokus yang diselenggarakan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) di Hotel Ibis, Jumat (15/3). “Karena dari faktanya, kami terima masih laporan tentang Perda diskriminatif,” kata Komisioner Komnas Perempuan

Draf RUU Pemda Memberi Celah Perda Diskriminatif Read More »

[Diskusi Kebijakan-I] RUU ASN, ‘Big Bang’ Kedua Reformasi

Peristiwa / Oleh

JAKARTA, 9 NOPEMBER 2012 – “Keberadaan RUU Aparatur Sipil Negara ini menjadi penanda akan terjadinya ‘big bang’ kedua selama masa reformasi negeri kita’” demikian pernyataan Sad Dian Utomo, Direktur Eksekutif PATTIRO, tatkala mengantarkan Diskusi Kebijakan-I yang diselenggarakan hari Kamis, awal Nopember lalu. Diskusi yang diadakan oleh Unit Kebijakan Publik, PATTIRO ini mengambil lokasi di Lantai

[Diskusi Kebijakan-I] RUU ASN, ‘Big Bang’ Kedua Reformasi Read More »

Scroll to Top
Skip to content