TAKE

Capaian Dalam Mendorong Multi Stakeholder Forum di Papua

PATTIRO bersama mitra pembangunan di Papua yang tergabung dalam Program Judicial Approach in Papua Area (JAiPA), yaitu Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa), Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (Pt PPMA), dan Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) mendorong kebijakan ramah hutan di Papua melalui pendekatan yudisial (Judicial Approach/JA). Pendekatan ini mendorong terciptanya …

Capaian Dalam Mendorong Multi Stakeholder Forum di Papua Read More »

Foto Bersama dengan Bupati Kabupaten Merauke

Lokakarya dan Pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Merauke

Sebagai bagian dari upaya mendorong pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang berkelanjutan di Kabupaten Merauke, Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) bekerja sama dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), untuk menggelar Lokakarya dan Pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Merauke, Selasa (1/8) di Halogen Hotel Merauke. Skema penerapan TAKE merupakan suatu skema insentif …

Lokakarya dan Pelatihan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Merauke Read More »

Pembentukan MSF untuk Mempromosikan Kebijakan Ramah Hutan di Papua

Forum multi pihak atau Multi Stakeholder Forum (MSF) merupakan suatu kerja sama lintas sektor atau stakeholder seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat sipil, akademisi, swasta, dan masyarakat berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan. Forum ini memiliki tujuan bersama untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam pembangunan daerah. Setiap pihak membawa perspektif dan keahlian yang berbeda, sehingga menciptakan sinergi yang …

Pembentukan MSF untuk Mempromosikan Kebijakan Ramah Hutan di Papua Read More »

Mendorong Target Pembangunan Rendah Karbon Melalui Transfer Fiskal Berbasis Ekologi

Agenda pembangunan rendah karbon merupakan agenda strategis yang sedang digadang-gadang oleh pemerintah guna mengejar target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yaitu sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Guna mewujudkan target tersebut, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan Hidup …

Mendorong Target Pembangunan Rendah Karbon Melalui Transfer Fiskal Berbasis Ekologi Read More »

PATTIRO Dorong Insentif Fiskal bagi Daerah yang Menerapkan Regulasi TAPE/TAKE

Pasca diterbitkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pemerintah diharapkan dapat merumuskan pengaturan insentif fiskal yang mendorong kinerja daerah dalam menjaga perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. Program Manajer PATTIRO, Ramlan Nugraha, dalam pemaparannya pada diskusi publik bertajuk “Bagaimana Arah Kebijakan Insentif Fiskal kepada Daerah Pasca Diterbitkannya …

PATTIRO Dorong Insentif Fiskal bagi Daerah yang Menerapkan Regulasi TAPE/TAKE Read More »

Penerapan EFT dapat Mempercepat Pengarusutamaan Gender di Daerah

Penerapan Insentif Fiskal berbasis Ekologi atau Ecological Fiscal Transfer (EFT) oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak hanya mampu mendorong perlindungan lingkungan, namun juga dapat mempercepat pengarusutamaan gender di daerah. Hal ini disampaikan oleh Maya Rostanty selaku Senior Advisor Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dalam Konferensi Nasional mengenai Perkembangan dan Arah Baru Kebijakan Insentif …

Penerapan EFT dapat Mempercepat Pengarusutamaan Gender di Daerah Read More »

Penerapan Ecological Fiscal Transfer di Indonesia Makin Masif

Gagasan untuk menerapkan kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi atau Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Indonesia terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh inisiatif koalisi organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah bersama dengan The Asia Foundation (TAF) yang mengusulkan konsep Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) sekitar tahun 2018. Hingga saat …

Penerapan Ecological Fiscal Transfer di Indonesia Makin Masif Read More »

Naskah Kebijakan | Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan (DPL)

Pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, instrumen pendanaan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup – kompensasi bagi daerah yang sebagian wilayahnya harus dilindungi maupun insentif bagi yang berkinerja baik – masih sangat terbatas. Pemerintah telah menyampaikan gagasan untuk mengembangkan Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) dan naskah kebijakan ini disusun …

Naskah Kebijakan | Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) Read More »

Perluas Inisiatif Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Daerah, PATTIRO dan TAF Adakan Pelatihan untuk CSO

Sejak tahun 2018, The Asia Foundation (TAF) bersama dengan jaringan Civil Society Organization (CSO) telah mengembangkan inisiatif untuk mendorong kebijakan tentang transfer fiskal berbasis ekologi di tingkat Kabupaten yang disebut dengan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan di tingkat Provinsi yang disebut dengan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE). TAPE dan TAKE merupakan skema insentif …

Perluas Inisiatif Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Daerah, PATTIRO dan TAF Adakan Pelatihan untuk CSO Read More »

Bali Green Leadership Forum: Inisiatif Fiskal Berbasis Ekologi

“Bali Green Leadership Forum: Inisiatif Fiskal Berbasis Ekologi” Nusa Dua Bali, 23 Januari 2020 Sejumlah Kepala Daerah yang telah dan sedang menerapkan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) berkumpul di Bali dalam acara Bali Green Leadership Forum, Kamis, 23 Januari 2020. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dan The Asia Foundation (TAF) …

Bali Green Leadership Forum: Inisiatif Fiskal Berbasis Ekologi Read More »

Skema Insentif Fiskal untuk Mendorong Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup

Pemerintah telah berkomitmen untuk untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan mencapai 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (Business as Usual/BAU). Upaya ini membutuhkan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sejalan dengan hal ini, komitmen untuk melindungi …

Skema Insentif Fiskal untuk Mendorong Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup Read More »

Scroll to Top
Skip to content