tata kelola desa

Undang-undang desa di Indonesia : Sejalan atau bertolak belakang dengan hukum pemerintahan yang berlaku?

Penelitian, Publikasi / Oleh

Keterbelakangan pembangunan desa dianggap sebagai penyebab utama tingginya tingkat kesenjangan di Indonesia. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (“UU Desa”) tentang pemerintahan dan keuangan desa dianggap sebagai kebijakan paling progresif dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, dan memiliki potensi besar bagi pembangunan pedesaan. Kajian ini menyelidiki implementasi UU Desa dan menanyakan apakah UU tersebut berfungsi sebagai pendukung …

Undang-undang desa di Indonesia : Sejalan atau bertolak belakang dengan hukum pemerintahan yang berlaku? Read More »

Sambangi PATTIRO, Puluhan Orang Belajar Kelola Desa

Peristiwa / Oleh

Puluhan orang yang berasal dari Sulawesi Selatan menyambangi kantor sekretariat PATTIRO di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (24/11/16) Bukan ingin demontrasi, mereka hendak belajar bagaimana mengelola pemerintahan desa. Mereka yang tergabung dari masyarakat dan aparatur desa di dua kecamatan (Bantaeng dan Ere Merasa), Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan disambut langsung oleh Direktur Eksekutif PATTIRO, Maya …

Sambangi PATTIRO, Puluhan Orang Belajar Kelola Desa Read More »

PATTIRO: Kemendes PDTT Perlu Menyusun Road Map Kemandirian Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Telaah Informasi Regional Dan (PATTIRO), Sad Dian Utomo menyatakan bahwa Kementerian Desa dan PDTT perlu menyusun road map (peta strategi) untuk pencapaian tingkat desa mandiri. Target 5.000 desa mandiri di tahun 2015 ini, hingga saat ini, masih mirip jargon, namun belum menggerakkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapainya. Hal itu …

PATTIRO: Kemendes PDTT Perlu Menyusun Road Map Kemandirian Desa Read More »

PATTIRO: BUMDes Dinilai Masih Perlu Penguatan Tata Kelola dan Regulasi

Siaran Pers / Oleh

Jakarta – Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo mengatakan, target Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di sejumlah desa, perlu diimbangi dengan penguatan aturan tata kelola dan regulasi. Dian mengatakan, pemerintah sebaiknya memfokuskan pendirian BUMDes pada desa-desa yang kondisi pemerintahan desanya sudah …

PATTIRO: BUMDes Dinilai Masih Perlu Penguatan Tata Kelola dan Regulasi Read More »

PATTIRO: Perlu Upaya Ekstra Pemerintah dan Masyarakat untuk Hindari Penyimpangan Dana Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta – Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) mengkhawatirkan adanya kemungkinan penyimpangan yang justru dapat menjerat perangkat desa, jika dalam prakteknya tidak diberikan petunjuk dan arahan, serta pembinaan dan pendampingan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota mengingat memasuki minggu ke-3 bulan Februari ini, sekitar 74.000 desa di Indonesia mulai bersiap untuk mendapatkan pencairan dana desa termin …

PATTIRO: Perlu Upaya Ekstra Pemerintah dan Masyarakat untuk Hindari Penyimpangan Dana Desa Read More »

Scroll to Top
Skip to content