Transparansi Desa

Undang-undang desa di Indonesia : Sejalan atau bertolak belakang dengan hukum pemerintahan yang berlaku?

Penelitian, Publikasi / Oleh

Keterbelakangan pembangunan desa dianggap sebagai penyebab utama tingginya tingkat kesenjangan di Indonesia. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (“UU Desa”) tentang pemerintahan dan keuangan desa dianggap sebagai kebijakan paling progresif dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, dan memiliki potensi besar bagi pembangunan pedesaan. Kajian ini menyelidiki implementasi UU Desa dan menanyakan apakah UU tersebut berfungsi sebagai pendukung …

Undang-undang desa di Indonesia : Sejalan atau bertolak belakang dengan hukum pemerintahan yang berlaku? Read More »

Bangun Akuntabilitas Desa, PATTIRO dan KIP Susun Standar Pelayanan Informasi

Berita, Peristiwa / Oleh

Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa (UU Desa), memberikan hak pada warga ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Pemdes). Ini karena, UU Desa mengkonstruksikan desa sebagai komunitas berpemerintahan sendiri (self-governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, yang muaranya pada terwujudnya pemerintahan desa yang akuntabel melalui penerapan keterbukaan informasi. Namun, kondisi tersebut hingga kini belum berjalan sesuai …

Bangun Akuntabilitas Desa, PATTIRO dan KIP Susun Standar Pelayanan Informasi Read More »

Scroll to Top
Skip to content