Skip to content

Transparansi

Tanpa Payung Hukum yang Jelas, Akuntabilitas MBG Dipertanyakan

Berita, Siaran Pers / Oleh

Sumber Gambar: Okezone Economy Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 oleh pemerintahan Prabowo-Gibran membawa harapan besar untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045. Namun, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai bahwa program ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait perencanaan yang belum matang […]

Tanpa Payung Hukum yang Jelas, Akuntabilitas MBG Dipertanyakan Read More »

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah

Publikasi / Oleh

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sedemikian rupa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai desentralisasi. Untuk menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah kemudian diberikan mandat untuk menyusun perencanaan pembangunan secara periodik, yang harus tetap disinergikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari upaya untuk mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah Read More »

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah

Berita, Peristiwa / Oleh

Oleh: Maya Rostanty* Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016. PMK ini ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2016 oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK ini, pemerintah akan memangkas Rp 19,418 triliun untuk 169 daerah, terdiri dari  143 kota/kabupaten dan 26 provinsi. Besaran

Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah Read More »

Terkait Data RS Pengguna Vaksin Palsu, Kementerian Kesehatan Harus Transparan

Berita, Peristiwa / Oleh

Masyarakat kembali dibuat resah setelah Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia menangkap pembuat dan pengedar vaksin balita palsu di Bekasi pada Rabu, 22 Juni 2016 lalu. Menanggapi hal tersebut, pada Minggu, 26 Juni 2016, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kini tengah mendata rumah sakit yang mungkin memakai vaksin tersebut. Menteri

Terkait Data RS Pengguna Vaksin Palsu, Kementerian Kesehatan Harus Transparan Read More »

Tim Tujuh Harus Objektif dalam Meloloskan Calon Pendamping Desa

Siaran Pers / Oleh

Para calon pendamping desa yang dinyatakan lulus tes administratif dan tertulis, telah mengikuti psikotes pada tanggal 4 Juni lalu. Jika kembali lulus tahapan psikotes, mereka akan menghadapi satu tahapan tes terakhir yaitu tes evaluasi kualifikasi berdasarkan resume atau CV calon pendamping dan dokumen pendukung lainnya yang dikirim kepada panitia seleksi. Pada tahap ini, nasib mereka

Tim Tujuh Harus Objektif dalam Meloloskan Calon Pendamping Desa Read More »

Naikkan Iuran Peserta, BPJS Kesehatan Harus Siap Buka-Bukaan

Siaran Pers / Oleh

Setelah dibanjiri protes masyarakat, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III bagi kategori peserta mandiri. Namun, keputusan itu tidak berlaku bagi iuran dengan manfaat pelayanan kelas I dan II. Terhitung 1 April 2016, iuran BPJS Kesehatan Kelas II naik menjadi Rp 51.000,- per orang per bulan, dari yang sebelumnya hanya Rp

Naikkan Iuran Peserta, BPJS Kesehatan Harus Siap Buka-Bukaan Read More »

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2014

Laporan Tahunan / Oleh

Laporan Tahunan 2014 ini mengambil tema utama Fokus Area Transparansi yaitu menyorot tentang perjalanan PATTIRO mempromosikan isu transparansi, pembelajaran yang didapat dan agenda selanjutnya. Penekanan pada isu transparansi ini mengingat sebagian besar aktifitas yang dijalankan pada tahun 2014 terkait dengan isu transparansi. Secara ringkas, perjalanan PATTIRO dalam mempromosikan isu transparansi dapat dibagi menjadi empat tahap,

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2014 Read More »

PATTIRO: BPJS dan Puskesmas Harus Transparan Soal Dana Kapitasi JKN

Siaran Pers / Oleh

PATTIRO mendesak pihak BPJS, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, dan Puskesmas mulai transparan soal penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dana yang dikelola tersebut berasal dari iuran masyarakat sehingga masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban penggunaannya, baik secara langsung atau melalui Komite / Dewan Kesehatan sebagai bagian dari pemantauan sosial. Seiring pelaksanaan JKN yang berjalan hampir

PATTIRO: BPJS dan Puskesmas Harus Transparan Soal Dana Kapitasi JKN Read More »

Sekilas tentang #OGPinMalaysia

Peristiwa / Oleh

Selasa, 20 September 2011. Sebuah deklarasi pemerintahan terbuka atau Open Government Declaration dibuat. Delapan negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brasil, Filipina, Inggris, Meksiko, Norwegia, dan termasuk Indonesia, langsung menyatakan diri bergabung dengan OGP sebagai komitmen mereka dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Kini, pada tahun 2014, jumlah peserta OGP telah bertambah,

Sekilas tentang #OGPinMalaysia Read More »

Pernyataan Terbuka | “Mengakhiri Kemiskinan: Mengapa Dibutuhkan Lembaga yang Kuat dan Akuntabel”

Peristiwa / Oleh

New York, 24 September 2014 Kami, organisasi masyarakat sipil yang bertandatangan dibawah ini, memberikan dukungan kepada Anda dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memprakarsai secara aktif publikasi informasi publik yang dihasilkan oleh lembaga Anda, yang dapat memperkuat kesadaran konstituen Anda dan terlibat dalam mendukung kerja-kerja Anda secara maksimal, sebagai perwujudan komitmen Anda terhadap transparansi dan keterbukaan.

Pernyataan Terbuka | “Mengakhiri Kemiskinan: Mengapa Dibutuhkan Lembaga yang Kuat dan Akuntabel” Read More »

Data Terbuka di Unconference Transparansi Sunlight Foundation

Peristiwa / Oleh

Oleh: Timothy Lay, Relawan di PATTIRO. Dari 29 Mei hingga 2 Juni 2014, Sunlight Foundation menyelenggarakan Transparency Camp tahunan mereka di Washington, D.C. Diselenggarakan di School of Public Policy, George Mason University, Transparency Camp mengumpulkan 800 peserta, termasuk mahasiswa, pengembang online, CSO dan perwakilan donor serta akademisi. The Sunlight Foundation adalah organisasi berbasis di Amerika

Data Terbuka di Unconference Transparansi Sunlight Foundation Read More »

Transparansi: Informasi dalam 3 Cara Pandang

Peristiwa / Oleh

Rezim Hak Atas Informasi Hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam article 19 Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1946.[1] Majelis Umum PBB telah mengadopsinya pada 10 Desember 1948.[2] Negara negara di dunia telah meratifikasinya sesuai dinamika internal masing-masing. Ada yang menggunakan terminologi Kebebasan Informasi, atau yang

Transparansi: Informasi dalam 3 Cara Pandang Read More »

Scroll to Top