Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014

Fact Sheet : Membangkitkan Ekonomi Desa Melalui BUM Desa

Lahirnya UU Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan penekanan lebih pada aspek kemandirian, dimana proses pembangunan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Keberadaan BUM Desa merupakan salah satu upaya konkret dalam mewujudkan otonomi Desa yang sesuai dengan amanah UU Pemerintah Daerah. Pemerintah Desa …

Fact Sheet : Membangkitkan Ekonomi Desa Melalui BUM Desa Read More »

PATTIRO: Waspadai Modus Kecurangan Pencairan Dana Desa

Jakarta – PATTIRO menemukan masih banyak pemerintah kabupaten yang belum menjalankan amanat Undang-Undang Desa untuk mengalirkan setidaknya 80% dana desa pada pencairan tahap kedua, Agustus lalu. Bahkan pada awal Oktober, sebagaimana temuan di kawasan timur Indonesia, masih ada desa yang hanya menerima 60% dari dana tersebut. Sejauh ini, pencairan dana sebesar lebih dari Rp 20 triliun …

PATTIRO: Waspadai Modus Kecurangan Pencairan Dana Desa Read More »

Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Anotasi adalah sebuah catatan yang dibuat untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik peraturan perundang-undangan dan menunjukkan fakta-fakta bagaimana hukum tertentu ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah dan pihak-pihak terkait, serta bagaimana semestinya ditafsirkan dan diterapkan.Anotasi desa ini dibuat dengan tujuan untukmendokumentasikan konsep-konsep yang berkembang saat pembahasan, menjelaskan keterkaitan konsep dan pengaturan antar norma dalam Undang-Undang Desa dan peraturan …

Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Read More »

Siaran Pers | PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa

Jakarta, 21 April 2015 – Janji pemerintah untuk mencairkan dana desa tahap pertama pada minggu kedua bulan April, 2015 belum sepenuhnya terealisasi. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, per tanggal 20 April 2015, baru 36 dari 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang telah memenuhi persyaratan penerimaan dana desa, atau baru sekitar 8.2%. Data tersebut tentu bertolak belakang dengan perkataan …

Siaran Pers | PATTIRO: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Ketidaksiapan Desa Read More »

Scroll to Top
Skip to content