UU KIP

Siaran Pers Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)

Siaran Pers / Oleh

Siaran Pers Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Jakarta, Selasa, 14 Februari 2017 Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi tanpa Seleksi Ulang, Mahkamah Konstitusi Nyatakan Inkonstitusional dan melanggar Pasal 33 UU KIP Pengangkatan Anggota Komisi Informasi, termasuk di periode yang kedua, harus melalui proses seleksi. Demikian inti dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang disampaikan Majelis …

Siaran Pers Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Read More »

FOINI: Benahi Infrastruktur Transparansi dan Tata Kelola Data untuk Penuhi Hak Untuk Tahu

Berita, Peristiwa / Oleh

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disahkan dan diberlakukan pada tahun 2010, Negara menjamin hak masyarakat Indonesia untuk memperoleh informasi. Namun, meskipun sudah enam tahun undang-undang tersebut diterapkan, pemenuhan hak untuk tahu masyarakat masih saja terganjal oleh beberapa hal. Tepat pada peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia yang jatuh pada 28 September, Koalisi Freedom of …

FOINI: Benahi Infrastruktur Transparansi dan Tata Kelola Data untuk Penuhi Hak Untuk Tahu Read More »

Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi tanpa Seleksi Ulang, Koalisi FOINI Ajukan Judicial Review Pasal 33 UU KIP

Berita, Peristiwa / Oleh

Dalam kurun waktu April – Desember 2015, terdapat 14 Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) yang telah memasuki seleksi periode kedua, yaitu: Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Bali, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Riau, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Dari ke-14 KI Provinsi, …

Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi tanpa Seleksi Ulang, Koalisi FOINI Ajukan Judicial Review Pasal 33 UU KIP Read More »

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2014

Laporan Tahunan / Oleh

Laporan Tahunan 2014 ini mengambil tema utama Fokus Area Transparansi yaitu menyorot tentang perjalanan PATTIRO mempromosikan isu transparansi, pembelajaran yang didapat dan agenda selanjutnya. Penekanan pada isu transparansi ini mengingat sebagian besar aktifitas yang dijalankan pada tahun 2014 terkait dengan isu transparansi. Secara ringkas, perjalanan PATTIRO dalam mempromosikan isu transparansi dapat dibagi menjadi empat tahap, …

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2014 Read More »

PATTIRO: Tantangan Pelaksanaan UU KIP Semakin Berat

Siaran Pers / Oleh

Jakarta, 1 Mei 2015 – Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah genap berusia 5 tahun pada 30 April 2015. Namun, pencapaian pemerintah dalam pelaksanaan UU KIP masih jauh dari yang selama ini ditargetkan. Menurut data Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, pada 11 Februari 2015, dari sekitar 694 badan publik, hanya 49.2 …

PATTIRO: Tantangan Pelaksanaan UU KIP Semakin Berat Read More »

Seri Pembelajaran PATTIRO: Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Publikasi / Oleh

oleh: Ahmad Rofik (Program Development Unit) Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah berlangsung empat tahun.  Pencapaian rata-rata kepatuhan dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baru mencapai 48,27%.[1]   Rendahnya pencapaian ini bukan hanya terjadi pada pemerintah daerah, khususnya kabupaten yang baru mencapai 170 …

Seri Pembelajaran PATTIRO: Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Read More »

Seri Keterbukaan Informasi: Modul Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Mengakses Informasi

Buku / Oleh

Warga negara memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar atau dikenal juga sebagai hak konstitusi warga negara. Pelaksanaan pemenuhan hak konstitusi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur melalui berbagai kebijakan/peraturan perundangan, dari mulai undang-undang sampai peraturan teknis pelaksanaan. Misi penting pelayanan …

Seri Keterbukaan Informasi: Modul Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Mengakses Informasi Read More »

Open Government & UU KIP Urgensi Regulator Informasi

Peristiwa / Oleh

UU KIP dirancang dengan beberapa tujuan yang dapat diringkas menjadi lima tahapan: (i) membangun sistem pengelolaan dan  layanan informasi yang lebih baik di Badan Publik; (ii) menjamin hak warga negara atas informasi (transparansi); (iii) mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan (partisipasi); (iv) mendorong akuntabilitas penyelenggaraan negara; (v) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.[1] Beberapa …

Open Government & UU KIP Urgensi Regulator Informasi Read More »

DPD GOLKAR NTB Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik

Berita, Peristiwa / Oleh

13 Januari 2014 adalah tanggal kelabu bagi Suhardi, aktivis Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB. Pasalnya pada tanggal itu DPD Partai Golkar NTB melayangkan gugatan perdata kepada yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri Mataram terkait permintaan informasi keuangan partai berlambang beringin ini. Kuasa Hukum DPD Partai Golkar NTB, Sri Hayatiningsih menyatakan gugatan ini dilayangkan karena …

DPD GOLKAR NTB Kriminalisasi Pemohon Informasi Publik Read More »

Siaran Pers | Rendahnya Serapan Anggaran Ganggu Pelayanan Publik PATTIRO: Penerapan UU KIP dan Advokasi Masyarakat Dorong Penyerapan Anggaran

Siaran Pers / Oleh

Rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah, baik di pusat maupun daerah (pemda), selalu menjadi tema pemberitaan yang mengemuka di media pada setiap akhir tahun. Hingga awal November 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, penyerapan anggaran pemda di seluruh Indonesia rata-rata hanya 68%.  Sementara pada Desember 2013, Kementerian  Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, realisasi belanja modal baru mencapai 52,7% …

Siaran Pers | Rendahnya Serapan Anggaran Ganggu Pelayanan Publik PATTIRO: Penerapan UU KIP dan Advokasi Masyarakat Dorong Penyerapan Anggaran Read More »

Penerapan UU KIP dan Advokasi Masyarakat akan Dorong Penyerapan Anggaran

Siaran Pers / Oleh

Pada setiap akhir tahun,  rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah, baik di pusat maupun daerah (pemda), selalu menjadi tema pemberitaan yang mengemuka di media. Hingga awal November 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat penyerapan anggaran pemda di seluruh Indonesia rata-rata hanya 68%.  Sementara memasuki bulan terakhir, Desember 2013, Kementerian  Keuangan menyampaikan realisasi belanja modal baru mencapai …

Penerapan UU KIP dan Advokasi Masyarakat akan Dorong Penyerapan Anggaran Read More »

Masyarakat Terancam Membayar Mahal untuk Layanan Publik PATTIRO : Ada Upaya Sistemik Mengeliminir BUMN sebagai Badan Publik

Siaran Pers / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai saat ini terjadi beberapa peristiwa yang bisa dikatakan sebagai upaya sistemik untuk mengeliminasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Badan Publik yang mempunyai kewajiban memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Peristiwa pertama adalah pengajuan Judicial Review …

Masyarakat Terancam Membayar Mahal untuk Layanan Publik PATTIRO : Ada Upaya Sistemik Mengeliminir BUMN sebagai Badan Publik Read More »

Scroll to Top
Skip to content