Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini bukan lagi rahasia negara dan wajib dipublikasikan. Warga masyarakat harus bisa melakukan pengawalan dari mulai perencanaan hingga penggunaan yang berpihak kepada rakyat.
Lahirnya undang-undang tentang pemerintahan daerah memberi peluang kepada daerah untuk mengatur penggunaannya. Undang-undang tersebut juga menandai terbukanya kesempatan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan desentralisasi berjalan baik.
Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (APID) bekerja sama dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), menggelar Training Analisis dan Advokasi Anggaran Publik bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Acara yang digelar selama tiga hari itu, fokus belajar bersama terkait peningkatan kapasitas pendamping dalam penganggaran dan pengawasan anggaran publik.
Gatot Sulistiono, Officer Management Anggaran dari Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO), mengatakan, training ini penting untuk menjadikan CSO yang merupakan organisasi masyarakat sipil, bisa lebih memahami anggaran dari mulai analisis maupun membaca anggaran. Ia mengatakan, training yang dilaksanakan selama tiga hari ini untuk peningkatan partisipasi dan representasi masyarakat terhadap perencanaan, penganggaran dan pengawasan pengelolaan anggaran publik.
“Kami berharap ada peningkatan pemahaman masyarakat tentang proses perencanaan dan penganggaran serta pengenalan terhadap berbagai metode monitoring terhadap pelayanan publik,” kata Gatot.
Sementara itu, kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini, akan lebih banyak membahas tentang anggaran dan pelayanan publik. Dalam sesi ini, peserta yang berjumlah 20 orang dari seluruh OMS di Kabupaten Dompu akan lebih banyak berdiskusi tentang berbagai metode pembalajaran kepada masyarakat dampingannya.
Kegiatan ini juga diharapkan akan mendorong CSO lokal untuk fokus pada isu-isu pada sektor kunci dai pembangunan. Agar dapat meningkatkan peranannya serta menjadi mitra sejajar dengan Pemda dan DPRD.
“Infrastruktur itu seperti pendidikan, kesehatan dan insfrastuktur fisik. Kita juga mendorong akan adanya rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh CSO untuk advokasi APBD,” katanya.
Ia menambahkan, belajar bersama ini bisa dijadikan sharing pengalaman untuk mencari solusi bersama terkait kendala pengawalan dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Dompu. Hasilnya, juga diharapkan dari kegiatan ini akan bisa menularkan kepada daerah lain yang memiliki kendala yang sama.
