Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Papua Barat, yang dimekarkan dari Kabupaten Sorong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemekaran 14 Kabupaten di Povinsi Papua. Sebagai daerah otonom baru yang masih berusia muda, Kabupaten Raja Ampat, di satu sisi, dihadapkan pada realitas keterbatasan dalam berbagai aspek; terutama infrastruktur, sumberdaya manusia, dan kelembagaan. Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga tetap harus menunjukkan kinerjanya dalam mewujudkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan kondisi keterbatasan dalam berbagai aspek sebagaimana disebutkan di atas, tentunya berdampak terhadap akses pendidikan penduduk Kabupaten Raja Ampat, yang umumnya tinggal di pulau-pulau kecil dan terpencil. Meskipun, belakangan ini, cukup banyak warga Raja Ampat yang melanjutkan pendidikan hingga bangku perguruan tinggi, namun tingkat pendidikan sebagian besar penduduk berada pada level pendidikan dasar (Sekolah Dasar).
Data statistik Raja Ampat Dalam Angka Tahun 2012 menyebutkan, bahwa di antara penduduk yang berusia 10 tahun ke atas (31.556 jiwa), 36,81% di antaranya hanya tamat SD, 18,83% tamat SMP, 9,63% tamat SMA, 2,84% tamat Perguruan Tinggi, dan sekitar 31,89% tidak memiliki ijazah. Ironis, memang, ketika pemerintah tengah berkonsentrasi mencanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun, di Kabupaten Raja Ampat masih terdapat sekitar 11.615 penduduk yang tingkat pendidikannya hanya sampai tamat SD; bahkan, yang tidak memiliki ijazah mencapai lebih dari 10.000 penduduk.
Dilatarbelakangi oleh kondisi pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, Kertas Posisi (Position Paper) ini disusun, sebagai wujud kepedulian dan partisipasi warga masyarakat sipil terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Raja Ampat; khususnya, pendidikan dasar. Penyusunan paper ini juga didasarkan pada hasil analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat tahun 2009 – 2013, dan dokumen-dokumen perencanaan dan pembangunan daerah lainnya.
