15 November 2013

Memo Kebijakan: Mempertanyakan Obyektivitas Audit Investigasi BPK atas Hambalang

Pembangunan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Nasional (PLOPN) Hambalang yang belakangan menjadi masalah hukum, awalnya inisiatif Direktorat Jenderal Olahraga Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2003-2004. Saat itu memang ada kebutuhan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga dalam persiapan pembinaan atlet nasional bertaraf internasional. Berdasar pada kajian tahun 2004, ada lima pilihan lokasi yakni Karawang, Cariu, Bogor, […]

Memo Kebijakan: Mempertanyakan Obyektivitas Audit Investigasi BPK atas Hambalang Read More »

Jokowi Diminta Libatkan Masyarakat Audit KJS

JAKARTA, KOMPAS.com — Permintaan Pemprov DKI Jakarta ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Kartu Jakarta Sehat (KJS) mendapatkan sorotan. Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menilai langkah tersebut kurang efektif dan akurat. Hal ini karena pengauditan tidak melibatkan masyarakat sebagai penerima kartu berobat gratis di rumah sakit tersebut. “Agar KJS terus berjalan efektif dan tepat

Jokowi Diminta Libatkan Masyarakat Audit KJS Read More »

Desentralisasi yang Belum Terselesaikan Menyebabkan Pelayanan Publik Memburuk

Pada tahun 1999, desentralisasi dan otonomi daerah diperkenalkan di Indonesia untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan lokal. Setelah lebih dari satu dekade, orang-orang yang tinggal di luar ibukota , seperti di Provinsi Banten, masyarakat miskin misalnya masih kesulitan akses  terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, meskipun alokasi anggaran yang besar dari

Desentralisasi yang Belum Terselesaikan Menyebabkan Pelayanan Publik Memburuk Read More »

Scroll to Top
Skip to content