Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai desentralisasi di Indonesia lebih banyak konstruksinya berbasis peristiwa yang dialami. Misalnya, otonomi daerah yang diawali tahun 1999 merupakan antitesis gaya sentralistik kepempimpinan Orde Baru. “Kan seharusnya disusun secara serius dari gagasan dasarnya,” ucap tokoh yang digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden RI di Pemilu 2014. Ketika menjawab pertanyaan PATTIRO sejauh mana perubahan aras desentralisasi bisa terjadi, Mahfud menjawab dia sendiri tidak tahu sampai sejauh mana dan sampai kapan Indonesia menemukan format yang tepat.

“Yang pasti, Bangsa Indonesia harus siap bereksperimen, jadi jangan pernah merasa selesai. Jika kurang ya ditambahkan elemen-elemen baru dalam desentralisasi,” kata pria kelahiran Sampang ini, pada hari Rabu (27/11) di tengah-tengah kesibukannya di sekretariat MMD Centre di kawasan Matraman, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud mengapresiasi upaya PATTIRO yang sejak tahun 1999 mengawal proses desentralisasi dari sisi pengguna layanan (demand side) dan pemerintah sebagai pemberi layanan publik (supply side). PATTIRO juga menjelaskan berbagai capaian di komunitas dan pemerintah dalam 3 fokus area, yaitu Pelayanan Publik, Kebijakan Publik, dan Pengelolaan Anggaran Publik. Seperti pembentukan forum warga, perbaikan mekanisme komplain, dan dukungan terhadap Open Government Partnership.