Pada setiap akhir tahun,  rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah, baik di pusat maupun daerah (pemda), selalu menjadi tema pemberitaan yang mengemuka di media. Hingga awal November 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat penyerapan anggaran pemda di seluruh Indonesia rata-rata hanya 68%.  Sementara memasuki bulan terakhir, Desember 2013, Kementerian  Keuangan menyampaikan realisasi belanja modal baru mencapai 52,7% dari pagu. Belanja modal adalah belanja pemerintah yang berdampak besar pada pembangunan, karena didalamnya termasuk belanja infrastruktur.

Rendahnya penyerapan anggaran belanja modal di akhir tahun, tentunya akan mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Banyak proyek pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan masyarakat.  Rendahnya penyerapan belanja modal juga akan menurunkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan yang akan diterima oleh masyarakat.

Melihat fenomena tersebut, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) berpendapat sebenarnya masyarakat bisa difungsikan menjadi pendorong untuk mempercepat penyerapan anggaran, terutama anggaran untuk belanja modal. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak masyarakat untuk mengetahui informasi publik.

Berdasarkan Pasal 9 UU KIP, informasi mengenai anggaran dan pengunaannya merupakan informasi publik berkala yang menjadi kewajiban bagi badan publik untuk menyediakannya minimal setiap enam bulan sekali. Selain itu, pada instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, diinstruksikan kepada Pemerintah Daerah melakukan transparansi terhadap rencana anggaran dan realisasi anggaran di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dengan dasar dua regulasi tersebut, sudah seharusnya secara berkala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di pemerintahan menginformasikan rencana dan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

Di beberapa lembaga pemerintah, di pusat dan daerah, yang sudah membentuk PPID informasi mengenai rencana dan realisasi anggaran belanja sudah tersedia secara berkala.

Di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), informasi mengenai anggaran sudah disediakan secara berkala oleh PPID provinsi NTB serta bisa diakses siapa saja melalui situs www.ppidntb.net.   Melalui situs tersebut, PPID NTB tidak hanya menyediakan informasi mengenai anggaran, informasi publik lainnya yang harus disediakan oleh Badan Publik yang sifatnya informasi berkala, setiap saat, dan serta merta sesuai dengan ketentuan UU KIP juga tersedia dan tertata dengan rapi. Bahkan ketika imformasi yang dicari tidak ditemukan, mayarakat bisa meminta melalui situs tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Jika informasi tentang anggaran sudah disediakan oleh pemerintah, maka masyarakat bisa diberdayakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap anggaran, terutama anggaran untuk belanja modal. Sehingga, ketika ada anggaran belanja modal yang belum terserap, bisa ditanyakan oleh masyarakat apa penyebabnya, bagaimana, dan kapan akan dilaksanakan. Namun sayangnya tugas melakukan monev terhadap anggaran bukan pekerjaan yang mudah. Masyarakat perlu dikuatkan melalui proses advokasi (dididik, dilatih, dibimbing, didampingi, dibantu dan difasilitasi) agar bisa melakukan tugas tersebut. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memberitahu dan membangun kesadaran di masyarakat bahwa mereka sebenarnya memiliki  hak atas informasi publik yang disediakan oleh badan publik (pemerintah).

Tugas utama pemerintah sebagai penyedia layanan publik, seharusnya diikuti dengan menyampaikan hasil kerja layanan publik yang mereka berikan kepada rakyat (masyarakat). Pemerintah seharusnya berani meminta masyarakat untuk melakukan monev atas layanan publik yang sudah dihasilkan. Hal ini akan bermanfaat untuk memperbaiki kinerja layanan publik yang sudah diberikan. Oleh karenanya, membangun kesadaran masyarakat akan hak atas informasi seharusnya merupakan bagian dari pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kemudian bagaimana dengan tugas memberikan penguatan masyarakat melalui proses advokasi agar mampu melakukan monitoring dan evaluasi, tidak hanya terhadap anggaran, tetapi juga terhadap seluruh layanan publik yang mereka terima? Menjadi tugas siapa?  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan, disebutkan pada pasal 5 bahwa yang menjadi pelaksana pelatihan pemberdayaan masyarakat adalah Kemendagri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga pelatihan non pemerintah yang terakreditasi. Dengan mengacu pada Permendagri tersebut, berarti tugas untuk memberikan penguatan adalah tugas dari pemerintah.

Namun pada kenyataannya, proses penguatan masyarakat oleh pemerintah kurang berjalan. Dibanyak daerah, tugas penguatan masyarakat banyak dilakukan terlebih dahulu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagaimana PATTIRO lakukan di banyak daerah di Indonesia.  Pattiro mengembangkan model dan pendekatan penguatan masyarakat yang bisa diadopsi atau dikembangkan oleh pemerintah, sehingga menjadi lebih masif dan berdampak luas.

Kerja PATTIRO dalam memberikan advokasi kepada masyarakat agar menjadi kekuatan yang sadar akan hak mereka atas informasi serta melalukan monev terhadap kinerja anggaran dan layanan publik sudah banyak memberikan hasil. Contoh keberhasilan tersebut antara lain, terbangunnya kesadaran masyarakat di Manokwari, Papua, untuk melakukan permintaan informasi sehingga mendapatkan kepastian jadwal Puskesmas, atau kelompok masyarakat di Flores Timur yang mempertanyakan kenaikan tarif angkutan, dan lain sebagainya. (Untuk lengkapnya hasil kerja PATTIRO dalam memperkuat kapasitas masyarakat bisa dilihat di http://pattirocati.wordpress.com/)

Penguatan kapasitas masyarakat tersebut, jika dilakukan secara terus menerus dengan kualitas yang terus ditingkatkan, masyarakat lambat laun akan sadar haknya atas informasi yang seharusnya mereka terima dan mampu melakukan monev terhadap anggaran dan kinerja layanan publik. Masyarakat menjadi tahu dan sadar akan haknya terhadap layanan publik yang seharusnya mereka terima dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jika ada anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, atau layanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan belum terlaksana, masyarakat bisa menanyakan kepada instansi terkait dan mendorong untuk segera dilaksanakan. Hal ini akan mendorong penyerapan anggaran belanja modal.

Agar masyarakat sadar akan haknya atas informasi serta mampu melakukan monev terhadap kinerja anggaran dan layanan publik sehingga mampu mendorong peningkatan penyerapan anggaran, khususnya belanja modal.

 PATTIRO merekomendasikan kepada Pemerintah, khususnya Kemendagri untuk:

1. Mendorong Pemerintah Daerah, tingkat provinsi, kabupaten/kota, yang belum membentuk PPID  untuk segera membentuk PPID
2. Mendorong Pemerintah Daerah yang sudah membentuk PPID untuk menata informasi publik dengan baik, sebagaimana dengan yang dilakukan oleh PPID Provinsi NTB, sehingga informasi publik seperti informasi tentang anggaran atau informasi publik lainnya, yang dikeluarkan secara berkala, setiap saat dan serta merta sesuai dengan kaidah UU KIP, dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan dengan cara yang sederhana.
3. Melakukan kegiatan pelatihan untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar sadar haknya atas informasi serta layanan publik yang seharusnya mereka terima, sekaligus mampu melakukan monev terhadap kinerja anggaran khususnya untuk layanan publik.

Sad Dian Utomo | Direktur Eksekutif PATTIRO
saddian@pattiro.org | 0812 800 3045

Contact Person:
Budi Rahardjo| Spesialis Keterbukaan Informasi
budi@pattiro.org

Agus Wibowo| Spesialis Penguatan CSO
guswibowo@pattiro.org

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) adalah organisasi non profit yang mendorong terwujudnya tata pemerintahan lokal yang baik, transparan, dan adil bagi kesejahteraan sosial masyarakat. PATTIRO, yang didirikan pada 17 April 1999  di Jakarta, bergerak di bidang riset dan advokasi dengan fokus pada isu local governance, terutama desentralisasi. Untuk lengkapnya silahkan lihat www.pattiro.org