Salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia adalah kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Angka kematian anak di wilayah miskin pinggiran kota jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata di perkotaan. Sebuah studi yang dilakukan UNICEF pada tahun 2012 menemukan bahwa angka kematian anak lima kali lebih tinggi di kecamatan pinggiran kota yang miskin di Jabodetabek. Sebagai daerah pinggiran kota yang paling dekat dengan Jakarta, Provinsi Banten mempunyai angka kematian ibu dan bayi baru lahir tertinggi keempat di provinsi tersebut, dan juga menderita karena kurangnya sumber daya kesehatan (Kementerian Kesehatan, 2011). Selain itu, banyak permasalahan yang menyebabkan buruknya kesehatan ibu dan bayi baru lahir dapat ditemukan di tingkat masyarakat atau infrastruktur (AIPMNH, 2011). Untuk permasalahan tersebut, penerapan akuntabilitas sosial merupakan solusi potensial untuk mengidentifikasi permasalahan dan melakukan advokasi solusi melalui keterlibatan warga (CDC, 1997). Oleh karena itu, percontohan Transparency for Development (T4D) pertama yang dilakukan oleh Harvard Kennedy School dan Results for Development Institute bekerja sama dengan PATTIRO berfokus pada pembinaan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dan melaksanakan aksi kolektif dalam menanggapi permasalahan MNH di wilayah tersebut. lingkungan mereka.
Selama 6 (enam) bulan pelaksanaan proyek, terjadi peningkatan signifikan dalam partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap isu MNH. Kemajuan besar yang dicapai mencakup peningkatan kesadaran masyarakat akan masalah MNH, yang selanjutnya memunculkan rasa mendesak untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan beralih ke arah mempertimbangkan KMN sebagai tanggung jawab kolektif. Pada akhir program percontohan, beberapa desa berhasil mempertahankan dan meningkatkan partisipasi. Upaya lainnya tidak begitu berhasil, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya minat para aktivis komunitas (CA) terhadap isu tersebut atau konflik yang terjadi di antara mereka. Tidak dapat dipungkiri, rasa kesukarelaan, kepemimpinan, dan tanggung jawab CA merupakan karakteristik yang memperbesar keberhasilan proyek.
Oleh karena itu, terdapat empat pembelajaran utama selama proses proyek percontohan T4D: 1) perlunya memanfaatkan keterlibatan masyarakat sebagai proses membangun kapasitas masyarakat, 2) perlunya memperkuat kapasitas masyarakat untuk dapat mengakses sumber daya, 3) perlunya memperkuat modal sosial untuk meningkatkan partisipasi yang efektif, 4) perlu menggabungkan pendekatan ‘dalam’ dan ‘luar’ untuk membangun akuntabilitas sosial.
Namun terdapat beberapa tantangan signifikan di luar pengendalian T4D, termasuk: 1) kurangnya sumber daya dan dukungan pemerintah, 2) politik yang terkait dengan kepala desa, 3) ketidakpercayaan terhadap CSO dan LSM, dan 4) kepentingan individu keluarga menimbulkan konflik ke program. Selain itu, dari segi keberlanjutan, program ini perlu melakukan pertimbangan yang lebih hati-hati dalam memilih komunitas baru aktivis. Oleh karena itu, diperlukan pertemuan informal tambahan dan pelatihan tambahan bagi CA. Selain itu, disarankan adanya sistem pencatatan yang lebih baik untuk memantau desa-desa dan pembentukan instrumen baru untuk melacak jaringan wilayah yang lebih luas, karena program ini akan diperluas secara teritorial.
