#OGPinMyanmar

Latar Belakang

7 November 2010. Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Myanmar melaksanakan pemilihan umum (pemilu). Meski banyak yang mengapresiasi langkah pemerintah Myanmar tersebut, tak sedikit pula pihak yang meragukan legitimasi pemilu yang dimenangkan oleh Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP) yang dipimpin oleh Jenderal Than Shwe itu. Dasar-dasar hukum yang merujuk pada Konstitusi Negara tahun 2008 tentang pemilihan umum dianggap bias. Banyak peraturan tentang kepartaian yang memberatkan sehingga berdampak pada pengunduran diri berbagai partai oposisi, termasuk Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh tokoh perjuangan demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Tak sampai satu tahun setelah kemenangannya, pada tahun 2011, Jenderal Than Shwe mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Myanmar. Pengunduran diri Jenderal yang telah berkuasa lebih dari 20 tahun itu sekaligus menandakan berakhirnya kekuasaan rezim militer di Myanmar. Pada 30 Maret 2011, Thein Shein diangkat menjadi presiden Myanmar menggantikan Sang Jenderal. Dalam upacara pelantikannya, Thein Shein mengutarakan keinginannya untuk melakukan reformasi di berbagai bidang, termasuk di bidang politik dan ekonomi. Beberapa perubahan awal yang dilakukan oleh Thei Shein adalah membebaskan para tahanan politik dan mengizinkan para pemimpin oposisi untuk kembali ke Myanmar. Mantan Perdana Menteri Myanmar periode 2007–2011 itu juga mengurangi kontrol dan penyaringan terhadap berita-berita di media. Ia memberi ruang lebih kepada masyarakat untuk berorganisasi. Sang mantan komandan militer itu juga merevisi berbagai peraturan tentang kepartaian agar partai-partai oposisi dapat ikut terlibat dalam kegiatan politik dan melakukan negosiasi damai dengan berbagai kelompok etnis di Myanmar.

Setelah menyelenggarakan pemilu kedua yang dimenangkan oleh pihak oposisi pada tahun 2012, Myanmar semakin berkomitmen untuk melakukan perubahan. Pada bulan November di tahun yang sama, pemerintah Myanmar menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan gerakan Kemitraan Pemerintahan Terbuka atau Open Government Partnership. Mereka bahkan menyatakan kesiapannya untuk memenuhi kriteria kelayakan OGP agar pada tahun 2016 Myanmar dapat menjadi bagian dari gerakan multilateral itu. Niat untuk mengenal gerakan OGP lebih jauh juga diutarakan oleh berbagai perwakilan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Myanmar saat menghadiri Konferensi OGP Regional wilayah Asia Pasifik di Bali pada Mei, 2014 lalu. Perwakilan OMS Myanmar mengutarakan keinginan mereka untuk memperkenalkan isu-isu yang diangkat oleh OGP ke negara mereka yang masih dalam proses reformasi. Antusiasme yang ditunjukkan oleh pemerintah dan masyarakat sipil Myanmar tentu mendapat respon positif dari dunia internasional.

Tindaklanjut
19-20 Januari 2015. Didukung oleh Ford Foundation, Open Society Foundation, USAID, fhi360, dan Pyoe Pin, lokakarya pemerintahan terbuka di Myanmar diselenggarakan. Lokakarya yang merupakan rangkaian dari kegiatan Sosialisasi Pemerintahan Terbuka di wilayah Asia Pasifik itu terlaksana atas kerja sama berbagai OMS di Myanmar yang dikoordinasikan oleh Myanmar Alliance for Transparency and Accountability (MATA) dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Transparency International (TI) Indonesia, Sekretariat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Pemerintahan Terbuka Indonesia, dan Unit Pendukung OGP.

Lokakarya yang bertempat di Hotel Summit Parkview, Yangon itu dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara sahabat, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sipil. Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas), Raden Siliwanti hadir sebagai perwakilan dari pemerintah Indonesia, begitu pula Derek J. Mitchell selaku Duta Besar Amerika Serikat untuk Myanmar yang hadir mewakili pemerintah negeri Paman Sam. Perwakilan dari Unit Pendukung OGP, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dari Indonesia, Filipina, Kanada, dan Amerika Serikat juga turut serta dalam lokakarya yang berlangsung selama dua hari itu. Ratusan perwakilan OMS lokal dan nasional Myanmar ikut meramaikan lokakarya pemerintahan terbuka itu.

Meski pemerintah Myanmar telah melakukan beberapa tindakan yang menunjukkan perkembangan dalam hal keterbukaan, namun, sebagai negara yang sedang berada dalam tahap awal reformasi, masih banyak hal yang perlu dilakukan oleh Myanmar untuk dapat menjadi bagian dari OGP. Meski demikian, Derek Mitchell selaku Duta Besar Amerika untuk Myanmar menyarankan agar baik masyarakat sipil maupun pemerintah tidak terlalu fokus pada hasil. “Menurut saya, proses mencapai tujuan dari pemerintahan terbuka lebih penting dari tujuan itu sendiri. Program ini bernama Kemitraan Pemerintahan Terbuka. Bukan Proses Pemerintahan Terbuka atau Prakarsa Pemerintahan Terbuka. Oleh karena itu, untuk menyukseskan dan memajukan pemerintahan terbuka proses kemitraan sangatlah penting”, jelas Derek. Ia juga menekankan bahwa dengan kemitraan yang baik proses demokrasi dapat berjalan lancar.

Kemitraan. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh OGP itu, menurut masyarakat sipil, justru menjadi alasan utama ketidaksiapan Myanmar bergabung dengan OGP di tahun 2016. Masyarakat sipil merasa konsep kemitraan yang diusung OGP belum mampu diadopsi dan belum bisa diterapkan di Myanmar. Sampai saat ini, masyarakat sipil merasa komunikasi yang terjalin dengan pemerintah masih buruk. Pemerintah yang mayoritas masih dikuasai militer itu juga kerap kali menghalang-halangi masyarakat dalam melakukan konsolidasi. Ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sipil akan mempersulit kedua belah pihak dalam menjalin hubungan kerja sama. Hubungan ini memang mungkin diperbaiki, namun, proses tersebut akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Tak hanya soal kemitraan, masyarakat sipil Myanmar merasa keikutsertaan negara mereka dalam OGP belum menjadi prioritas. Menurut mereka, pemerintah seharusnya lebih fokus dalam melakukan amandemen Konstitusi tahun 2008 sebelum pemilu di tahun 2015 ini diselenggarakan. Selain itu, masyarakat sipil juga mengatakan bahwa mereka masih butuh waktu lebih lama untuk mengerti dan memahami berbagai prinsip dan isu OGP sebelum bergabung pada tahun depan.

Meski menyatakan tidak siap dan belum mau bergabung, masyarakat sipil Myanmar menyatakan tidak akan menutup pintu kemungkinan mendorong inisiatif ini di masa depan.  Saat ini, masyarakat sipil menyatakan akan fokus mendorong Undang-Undang Hak atas Informasi, salah satu prasyarakat keanggotaan OGP, agar bisa disahkan oleh pemerintah Myanmar. Usaha kelompok masyarakat sipil tersebut mendapat bantuan Centre for Law and Democracy agar dapat menghasilkan rancangan Undang-Undang yang baik.

Sebagai negara yang juga pernah berada di bawah kekuasaan militer, Indonesia mengerti betul apa yang dirasakan oleh masyarakat sipil Myanmar. Raden Siliwanti, Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS, mewakili pemerintah Indonesia berpesan agar masyarakat Myanmar terus berjuang demi mewujudkan Myanmar yang lebih baik. “Jangan menyerah. Terutama masyarakat sipil. Sesulit apapun, jangan berhenti. Lanjutkan advokasi, lakukanlah berbagai penelitian untuk memperkaya ilmu pengetahuan, dan perkuatlah jaringan yang telah kalian miliki. Lakukan apa pun yang bisa dan harus kalian lakukan, tapi lakukanlah tanpa kekerasan”, ujar Raden Siliwanti kepada masyarakat sipil yang hadir.