Catatan singkat perjalanan Rokhmad Munawir
Pertemuan World Movement for Democracy yang ke delapan diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 1-4 November 2015. Kegiatan ini dibuka oleh Perdana Menteri Korea Selatan Hwang Kyo-ahn. Dalam pidato pembukanya Hwang Kyo-ahn menceritakan secara singkat perjalanan demokrasi di Korea Selatan. Pria yang belum genap satu tahun menjadi perdana menteri tersebut menuturkan bahwa Korea Selatan harus menempuh jalan panjang dan “berdarah-darah” sebelum bisa seperti saat ini.
Di dalam workshop tersebut, PATTIRO menjadi salah satu Organisasi Masyarakat Sipil yang ikut terlibat menjadi pengisi materi salah satu sesi yaitu Public Participation and Government Services dengan agenda pembahasan yaitu “How to Root Democracy in the Daily Lives of Citizen?”. Selain PATTIRO, ada pula dua perwakilan pemateri lainnya dari Kolombia dan Filipina. Di sesi ini, para peserta workshop membahas mengenai bagaimana partisipasi publik dapat meningkatkan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah.
Dalam sesi yang berlangsung cukup singkat itu, Spesialis Pelayanan Publik PATTIRO Rokhmad Munawir mempresentasikan upaya yang telah dilakukan dalam membentuk Forum Multi Pihak yang terdiri dari perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, dan para pengelola pelayanan publik untuk mendorong pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik di Indonesia. Forum tersebut terbukti efektif dalam mengumpulkan masukan serta pandangan masyarakat untuk membantu terciptanya perbaikan pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan. Forum ini telah berhasil mengidentifikasi masalah-masalah mendasar yang perlu segera ditangani yaitu antara lain: 1) kapasitas para petugas penyedia pelayanan kesehatan yang masih rendah, 2) birokrasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang rumit, dan 3) kesadaran masyarakat akan rendahnya kualitas pelayanan yang kurang. Penelitian yang dilakukan PATTIRO terkait hal ini menekankan bahwa pemerintah perlu memberikan pelatihan atau peningkatan kapasitas kepada para petugas penyedia layanan agar mereka lebih memahami peraturan-peraturan mengenai pelayanan publik dan cara penerapannya.
Di akhir sesi ini, peserta mengidentifikasi setidaknya enam tema umum yang mungkin dapat diterapkan untuk membantu meyakinkan berbagai pihak, baik itu dari sisi pemerintah maupun masyarakat, bahwa partisipasi masyarakat telah sukses memperbaiki kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Keenam cara tersebut antara lain: 1) kerangka hukum yang baik seperti undang-undang, peraturan dan kebijakan lainnya yang terkait, 2) mekanisme untuk melembagakan partisipasi publik, 3) manfaat dari keterlibatan masyarakat, 4) kapasitas untuk berpartisipasi dan berdialog, 5) pendelegasian tugas dan pelibatan masyarakat sipil, dan 6) kemitraan antara masyarakat dan swasta.
Secara keseluruhan, para peserta setuju bahwa pemerintah harus melibatkan masyarakat. Partisipasi publik tidak seharusnya dilihat sebagai cara untuk menangani masalah tata kelola pemerintahan, melainkan sebuah cara yang dapat dimanfaatkan untuk menemukan solusi dari seluruh persoalan tersebut.
Dalam workshop ini, perwakilan beberapa negara lain seperti Polandia, India, Afrika Selatan, Thailand, dan Korea Selatan ikut membagikan pengalaman-pengalam mereka dalam hal yang berkaitan dengan demokrasi.
