Jakarta, 14 Desember 2015 – Menteri Kesehatan, Nila Moeloek menyatakan secara umum kondisi kesehatan masyarakat Indonesia masih mengkhawatirkan[i]. Pada akhir tahun 2015, Tujuan Pembangunan Milenium/ Millenium Development Goals (MDGs) jauh dari target capaian. Tujuan Pembangunan Milenium di bidang kesehatan yaitu antara lain menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, serta memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, gagal diwujudkan.
Agar potensi kegagalan serupa tidak kembali terjadi, terutama dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs), sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang tergabung di Koalisi Klaster Kesehatan[ii] mengajak Kementerian Kesehatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki kebijakan-kebijakan di sektor kesehatan berikut dengan penerapannya di lapangan, dengan prinsip pembagian peran secara sinergis.
Rokhmad Munawir dari PATTIRO menuturkan kebijakan di sektor kesehatan yang perlu segera diperbaiki adalah kebijakan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Rokhmad, meski sudah hampir dua tahun mengelola program JKN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih belum mampu menerapkan program tersebut dengan optimal, begitu pula dengan unit-unit kesehatan terutama rumah sakit yang kerap mengabaikan peraturan pelaksanaan JKN.
Padahal, kata Rokhmad, selama ini JKN menjadi tumpuan pembiayaan kesehatan masyarakat dan program ini juga menentukan tingkat kualitas layanan yang disediakan fasilitas kesehatan. “Peran masyarakat dalam JKN menjadi penting untuk memastikan efektifitas program pemerintah dan tingkat manfaatnya bagi masyarakat. Masa dua tahun implementasi ini menjadi peletak dasar bagi keberhasilan JKN,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Prof. Anna Alisjahbana dari F2H mengatakan, tak hanya mendorong perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program JKN saja, secara umum, Koalisi Kesehatan juga mengajak Kementerian Kesehatan untuk berkerja sama agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di sektor kesehatan, yaitu memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk seluruh warga negara di segala jenjang usia, dapat tercapai.
“Di poin SDGs yang ke 16[iii], ditekankan bahwa untuk mencapai seluruh tujuan tersebut harus ada kerja sama. Dan untuk memastikan hidup sehat bagi setiap individu di negara ini, kerja sama juga perlu lintas disiplin. Tidak hanya bertumpu di bidang kesehatan melainkan melibatkan antara lain bidang antropologi dan komunikasi, karena kita tidak hanya mengurus soal medis melainkan mengajak masyarakat mengubah perilaku agar berdaya menjaga kesehatannya,” jelas Anna.
Melakukan kerja sama dengan pemerintah bukan hal baru bagi koalisi ini. Andwi Joko Mulyanto dari PATTIRO Surakarta menerangkan, sebelumnya, berbagai organisasi yang tergabung di dalam koalisi sudah sering bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendorong perbaikan penerapan kebijakan di wilayah kerja masing-masing.
“Kami tidak ingin upaya koalisi berhenti di tingkat daerah. Dengan membentuk Koalisi Klaster Kesehatan ini, kami juga ingin mendorong perbaikan implementasi kebijakan nasional di sektor kesehatan dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan,” pungkas Andwi.
Koalisi Klaster Kesehatan berharap bahwa kemitraaan yang telah terbangun dengan pemerintah daerah dapat pula berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional di sektor kesehatan. Model kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil selain mengungkit pada pencapaian SDGs juga diharapkan akan memberi dampak signifikan pada peningkatan pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat.
[i] https://wartaekonomi.co.id/read60119/menkes-kondisi-kesehatan-masyarakat-indonesia-mengkhawatirkan.html
[ii] Koalisi Klaster Kesehatan terdiri dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), PATTIRO Surakarta, PATTIRO Semarang, PATTIRO Jeka, PRAKARSA Jawa Timur, LPPA Bina Annisa Kota Mojokerto dan Frontiers for Health (F2H).
[iii] Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) ke 16: Mendorong masyarakat inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif pada semua tingkatan.
