Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (Pt. PPMA) Papua bekerja sama dengan PATTIRO memfasilitasi pembentukan Multi Stakeholder Forum (MSF) di Kabupaten Jayapura. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat sipil, seperti akademisi dan masyarakat adat.
Sebelum kehadiran MSF, Kabupaten Jayapura telah memiliki forum kolaborasi yaitu Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA). Namun, ruang lingkup isu yang diperjuangkan oleh GTMA terbatas pada isu lingkungan dan masyarakat adat. Hadirnya MSF di Kabupaten Jayapura memperluas isu yang didorong, seperti pendidikan dan kesehatan. Upaya ini disambut baik oleh para mitra pembangunan di Kabupaten Jayapura, utamanya mitra pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan. Hubungan baik yang dirawat selama ini juga turut menjadi pendukung dalam lancarnya pembentukan MSF Kabupaten Jayapura.
Direktur Eksekutif Pt. PPMA, Naomi Marasian mengatakan MSF menjadi jembatan koordinasi dengan berbagai pihak dalam mendorong isu pembangunan di Kabupaten Jayapura. “Tujuan kolaborasi di Kabupaten Jayapura melalui MSF ini secara khusus untuk membawa misi perubahan ke arah yang lebih baik,” tutur Naomi Marasian.
Harapannya, melalui semangat kolaborasi ini program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat sinkron dengan program-program pemberdayaan yang dilakukan masyarakat sipil lakukan di Kabupaten Jayapura. Selain itu, hadirnya kelompok masyarakat sipil dalam forum ini dapat turut menyebarluaskan program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat secara lebih luas.
Semangat kolaborasi ini tertuang dalam visi MSF Kabupaten Jayapura, yaitu mewujudkan MSF Kabupaten Jayapura yang berintegritas, partisipatif, dan akuntabel dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. MSF Kabupaten Jayapura memiliki misi untuk meningkatkan penataan ruang kelola masyarakat adat yang terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Terdapat empat kelompok kerja (pokja) dalam MSF Kabupaten Jayapura yang memiliki garapan fokus isu yang berbeda. Pokja I memiliki fokus untuk mendorong isu lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup. Pokja ini dikepalai oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pokja II memiliki fokus untuk mendorong isu RTRW yang bertujuan untuk meningkatkan penataan ruang kelola masyarakat adat agar terintegrasi dalam RTRW dan KLHS Kabupaten Jayapura. Pokja ini dikepalai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Pokja III memiliki fokus untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Isu ini mencakup pemberdayaan masyarakat pada unsur ekonomi, sosial budaya, perempuan, kesehatan, dan pendidikan. Pokja ini dikepalai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pokja IV memiliki fokus pada isu komunikasi dan informasi yang dikepalai oleh Dinas Komunikasi dan Informasi. Tujuan mendorong isu ini adalah untuk meningkatkan publikasi dan kampanye kepada masyarakat tentang upaya perlindungan lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan.
