Publikasi

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2018

2018.PATTIRO_Laporan-Tahunan-INA-Cover

Selama 19 tahun sejak didirikan, PATTIRO berupaya secara konsisten memberikan sumbangsihnya dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan (governance) baik di tingkat nasional maupun daerah. Upaya-upaya itu antara lain melalui penelitian dan kajian, bekerja sama dan melakukan peningkatan kapasitas warga dan CSO, melakukan asistensi teknis kepada staf pemerintah/pemerintah daerah, bersinergi dengan para pemangku kepentingan, termasuk lembaga

Desktop Research | Mengarusutamakan Gender di Sektor Penambangan Emas Skala Kecil (PESK)

2021.03.29.PATTIRO_DesktopResearch_GOLD_ISMIA_Cover

Merkuri menjadi permasalahan serius saat tragedi Minamata terjadi pada tahun 1950an. Konsumsi bahan-bahan yang tercemar merkuri diiringi munculnya beragam penyakit saraf misterius hingga kematian yang terjadi pada penduduk Teluk Minamata di prefektur Kumamoto, Jepang. Para penderita penyakit mengeluhkan mati rasa pada tangan dan kaki, ketidakmampuan untuk menggenggam objek kecil, jalan yang goyah, dan perubahan suara.

Policy Brief | Mendorong Percepatan Penyusunan APBD 2021 di Masa Pandemi dan Transisi Regulasi

2020.10.20.PolicyBrief_MendorongPercepatanPenyusunanAPBD2021diMasaPandemidanTransisiRegulasi_Page_1

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2021 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ini proses penyusunan APBD dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret. Pandemi ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggarannya melalui penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi

Naskah Kebijakan | Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan (DPL)

Naskah Kebijakan Menggagas Hibah Dana Perlindungan Lingkungan

Pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, instrumen pendanaan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup – kompensasi bagi daerah yang sebagian wilayahnya harus dilindungi maupun insentif bagi yang berkinerja baik – masih sangat terbatas. Pemerintah telah menyampaikan gagasan untuk mengembangkan Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) dan naskah kebijakan ini disusun

Catatan Kritis Permendagri No.90/2019: Antara Transparansi dan Inovasi Pembangunan Daerah

2020.08.31.PATTIRO-TRANSPARANSI_dan_INOVASI-Pemb_Daerah_Page_1

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sedemikian rupa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai desentralisasi. Untuk menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah kemudian diberikan mandat untuk menyusun perencanaan pembangunan secara periodik, yang harus tetap disinergikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari upaya untuk mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan