Badan Publik

Siaran Pers | Rendahnya Serapan Anggaran Ganggu Pelayanan Publik PATTIRO: Penerapan UU KIP dan Advokasi Masyarakat Dorong Penyerapan Anggaran

Siaran Pers / Oleh

Rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah, baik di pusat maupun daerah (pemda), selalu menjadi tema pemberitaan yang mengemuka di media pada setiap akhir tahun. Hingga awal November 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, penyerapan anggaran pemda di seluruh Indonesia rata-rata hanya 68%.  Sementara pada Desember 2013, Kementerian  Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, realisasi belanja modal baru mencapai 52,7% […]

Siaran Pers | Rendahnya Serapan Anggaran Ganggu Pelayanan Publik PATTIRO: Penerapan UU KIP dan Advokasi Masyarakat Dorong Penyerapan Anggaran Read More »

Masyarakat Terancam Membayar Mahal untuk Layanan Publik PATTIRO : Ada Upaya Sistemik Mengeliminir BUMN sebagai Badan Publik

Siaran Pers / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai saat ini terjadi beberapa peristiwa yang bisa dikatakan sebagai upaya sistemik untuk mengeliminasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Badan Publik yang mempunyai kewajiban memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Peristiwa pertama adalah pengajuan Judicial Review

Masyarakat Terancam Membayar Mahal untuk Layanan Publik PATTIRO : Ada Upaya Sistemik Mengeliminir BUMN sebagai Badan Publik Read More »

Siaran Pers: PATTIRO: Penerapan ARG akan Mengakselerasi Pencapaian Target MDGs 2015

Siaran Pers / Oleh

Saat ini banyak pihak yang meragukan beberapa target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 yang dicanangkan Pemerintah akan sulit tercapai di tahun 2015. Salah satu target MDGs 2015 yang sulit dicapai yaitu menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Hasil Survey Demografi dan Kesehatan tahun 2012 yang diadakan oleh Badan Pusat Statitistik (BPS), Kemetrian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan

Siaran Pers: PATTIRO: Penerapan ARG akan Mengakselerasi Pencapaian Target MDGs 2015 Read More »

KI NTB Beri Penghargaan Badan Publik

Peristiwa / Oleh

Komisi Informasi Provinsi NTB memberi penghargaan pada sejumlah badan publik milik pemerintah, swasta dan perorangan yang dinilai berperan aktif dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, kemarin malam (2/11/2013). Hadir dalam acara tersebut Ketua Komiai Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono. Menurut Ketua KI NTB, Agus Marta Hariyadi, evaluasi dan penilaian

KI NTB Beri Penghargaan Badan Publik Read More »

Panduan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

Buku / Oleh

Pemenuhan kebutuhan informasi sudah menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. Kesadaran ini yang melandasi Pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut dengan UU KIP). Didalam UU KIP tersebut aspek pengelolaan, pelayanan, permohonan, dan penyelesaian sengketa atas informasi publik diatur. Pengaturannya ini menjangkau sisi badan publik, masyarakat,

Panduan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Read More »

Peranan Badan Publik Sangat Diperlukan Masyarakat

Peristiwa / Oleh

KEEROM – Fasilitator Penguatan Masyarakat pelayanan publik, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Hieronimus Hamu mengungkapkan, dalam mendorong terciptanya transparansi informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah untuk perbaikan, pihaknya selaku Implementing Partner yang sedang dilaksanakan program dukungan terhadap penguatan Kapasitas dan Pendampingan Akses Masyarakat untuk mendapatkan informasi dan selanjutnya disebut Program Community Access

Peranan Badan Publik Sangat Diperlukan Masyarakat Read More »

Seluruh Badan Publik (Satuan Kerja Perangkat Dinas) Lingkup Pemerintah Provinsi NTB Telah Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Peristiwa / Oleh

PATTIRO melalui PROGRAM Community Acces To Information (CATI) di NTB telah mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi untuk Pemda NTB. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat  yang berjumlah 45 SKPD telah melaksanakan.  ketentuan  pasal 13 huruf a Undang-Undang nomor 14/2008 Tentang  Keterbukaan Informasi Publik. SKPD Provinsi NTB telah  menunjuk

Seluruh Badan Publik (Satuan Kerja Perangkat Dinas) Lingkup Pemerintah Provinsi NTB Telah Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Read More »

Advokasi Pembentukan PPID Kabupaten Keerom, Provinsi Papua

Peristiwa / Oleh

Kisah Advokasi Pembentukan PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) Kabupaten Keerom Provinsi Papua oleh Peter Supardi (District Facilitator Badan Publik Kabupaten Keerom, Papua) Pada 10 September 2012, saya secara resmi bergabung dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), melaksanakan program dukungan Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD). Saya ditempatkan sebagai distrik fasilitator badan publik Kabupaten

Advokasi Pembentukan PPID Kabupaten Keerom, Provinsi Papua Read More »

Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi

Buku / Oleh

Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti membutuhkan informasi, apakah itu informasi yang berkaitan dengan pekerjaan, kepentingan jasmani dan rohani, kesehatan, pendidikan, kebutuhan sehari-hari, maupun terkait perkembangan ilmu pengetahuan di sekitar kita dan di belahan bumi lainnya. Setiap orang memiliki hak kebebasan informasi sebagai hak asasi manusia yang diakui secara internasional oleh PBB sejak tahun 1946 dalam

Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi Read More »

Scroll to Top
Skip to content