Author name: PATTIRO

Laporan Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2019

Penelitian, Publikasi / Oleh

Dilihat dari jumlah partisipan dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, dan nomor tiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Besarnya jumlah pemilih menunjukkan antusiasme publik dalam menentukan pemimpin pemerintahan, baik presiden maupun kepala daerah, serta menentukan wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, jaminan […]

Laporan Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2019 Read More »

Refleksi Pemilu 2019: Pelanggaran Netralitas ASN Masih Marak, Penegakan Sanksi Lemah

Berita, Peristiwa / Oleh

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilu 2019 cukup marak. Sayangnya penegakan hukum berupa sanksi terhadap ASN yang melanggar sangat lemah. Hal ini disampaikan oleh Program Manager PATTIRO, Bejo Untung dalam Diskusi Publik bertema Refleksi Pemilu 2019: Netralitas ASN dan Kualitas Demokrasi Prosedural, yang diselenggarakan bersama oleh PATTIRO, KASN, Bawaslu RI, dan KPPOD di

Refleksi Pemilu 2019: Pelanggaran Netralitas ASN Masih Marak, Penegakan Sanksi Lemah Read More »

Siaran Pers PATTIRO | Refleksi Pemilu 2019

Berita, Siaran Pers / Oleh

Refleksi Pemilu 2019: “Pelanggaran Netralitas ASN Masih Marak, Penegakan Sanksi Lemah” Jakarta, 6 Agustus 2019 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyatakan bahwa fungsi ASN adalah ujung tombok pelayanan publik dan sebagai perekat serta pemersatu bangsa. Oleh karena itu,  ASN dituntut untuk bersikap netral dalam menjalankan pekerjaan maupun dalam kehidupannya sehari-hari.

Siaran Pers PATTIRO | Refleksi Pemilu 2019 Read More »

Baiq Nuril, Wajah Patriarki Penegakan Hukum

Berita, Peristiwa / Oleh

Oleh: Novita Anggraeni *) KASUS Baiq Nuril bukanlah perkara hukum berat seperti pembunuhan atau tragedi besar lain. Tapi, kasus itu menjadi sangat kontroversial karena menjadi preseden buruk bagi korban pelecehan seksual. Dalam kasus tersebut, victim blaming atau menyalahkan korban tidak hanya terjadi pada level masyarakat dan tidak berhenti pada pengucilan korban. Tapi juga berujung vonis bersalah untuk korban dengan aduan

Baiq Nuril, Wajah Patriarki Penegakan Hukum Read More »

Policy Brief | Akselerasi Perhutanan Sosial & Rehabilitasi Hutan & Lahan Dalam Perencanaan Pembangunan Kehutanan

Memo Kebijakan, Publikasi / Oleh

Masukan untuk Draf RPJMN 2020-2024 Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam menyelesaikan target RPJMN 2015-2019 untuk Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Pemerintah telah menargetkan peningkatan akses kelola masyarakat terhadap hutan sosial seluas 12,7 juta hektar dan penurunan lahan kritis seluas 5,5 juta hektar dalam RPJMN 2015-2019. Hingga tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2015-2019,

Policy Brief | Akselerasi Perhutanan Sosial & Rehabilitasi Hutan & Lahan Dalam Perencanaan Pembangunan Kehutanan Read More »

Laporan Auditor Independen 2018

Laporan Audit Keuangan, Publikasi / Oleh

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Laporan No. 0065/0946/AU.1/12/1052-2/I/V/2019 Kepada Yth: DIREKTUR Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Laporan Keuangan Kami telah mengaudit laporan keuangan Yayasan Pusat Telaah dan lnformasi Regional (PATTIRO), yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu

Laporan Auditor Independen 2018 Read More »

Rehabilitasi Lahan Kritis Sulit Tercapai Tuntas

Peristiwa / Oleh

JAKARTA, KOMPAS – Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Indonesia sulit mengejar luas tutupan pohon pada lokasi yang akan direhabilitasi itu. Meski tahun ini anggaran rehabilitasi hutan dan lahan ditingkatkan hingga 325 persen untuk mengerjakan target 205,78 ribu hektar, butuh waktu hampir 70 tahun untuk mengerjakan seluruh lahan kritis seluas 14 juta hektar. Pelibatan

Rehabilitasi Lahan Kritis Sulit Tercapai Tuntas Read More »

Soft Launching Media Center Komisi ASN

Berita, Peristiwa / Oleh

Jakarta-Selasa, 16 April 2019. Bertempat di Kantor Komisi ASN yang beralamat di SME Tower lt. 14, Jl. Jend. Gatot Subroto Komisi ASN menggelar tiga acara secara bersamaan yaitu, Peresmian Media Center Komisi ASN, Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Komisi ASN dengan PATTIRO mengenai Pemantauan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, serta Netralitas ASN, dan Konferensi Pers terkait

Soft Launching Media Center Komisi ASN Read More »

Usulan PATTIRO untuk Cegah Pelanggaran Netralitas ASN di Medsos

Berita, Peristiwa / Oleh

tirto.id – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menemukan 67 kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa kampanye Pemilu 2019. Sebanyak 51 kasus di antaranya terjadi di media sosial (medsos). Pelanggaran netralitas ASN di Medsos itu bisa berupa unggahan gambar atau foto hingga memberi respons dan komentar terkait dengan kampanye peserta pemilu. Koordinator

Usulan PATTIRO untuk Cegah Pelanggaran Netralitas ASN di Medsos Read More »

Mendorong Kemandirian Orang Asli Papua (OAP): Usulan Prioritas Pembangunan Papua dalam RPJMN 2020 – 2024

Berita, Peristiwa / Oleh

Jakarta, 15  April 2019 Perhatian Pemerintah Pusat terhadap wilayah Papua empat tahun terakhir ditunjukkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang cukup masif. Diakui bahwa pembangunan ini telah berhasil membuka isolasi warga dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Namun demikian, konektivitas tersebut ternyata belum secara optimal dimanfaatkan oleh orang asli Papua sebagai sarana untuk mengembangkan ekonomi dalam rangka

Mendorong Kemandirian Orang Asli Papua (OAP): Usulan Prioritas Pembangunan Papua dalam RPJMN 2020 – 2024 Read More »

Dorong Partisipasi Publik dalam Pemantauan Netralitas ASN selama Pemilu, PATTIRO Latih Masyarakat Sipil.

Berita, Peristiwa / Oleh

Jakarta, 28 Maret 2019. Netralitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Netralitas ASN tidak hanya berhubungan dengan kegiatan politik, tetapi juga dalam pelayanan publik dan pembuatan kebijakan dan manajemen ASN. Ketidaknetralan ASN

Dorong Partisipasi Publik dalam Pemantauan Netralitas ASN selama Pemilu, PATTIRO Latih Masyarakat Sipil. Read More »

ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri

Berita, Peristiwa / Oleh

JAKARTA- “ASN Milenial, Pelopor Gerakan Netralitas ASN”, “Udah Gak Jaman ASN Berpolitik”, “Awasi dan Laporkan Pelanggaran Netralitas ASN”, ini adalah slogan-slogan yang dikampanyekan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam gerakan kampanye publik Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Minggu (10/3/2019) di Car Free Day (CFD) Jakarta. Nurhasni, Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi KASN mengatakan kegiatan ini dilatarbelakangi masih banyaknya ASN yang

ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri Read More »

Scroll to Top
Skip to content