Author name: PATTIRO

Rumuskan Rencana Kerja Tahunan, PATTIRO Selenggarakan Rapat Kerja Tahun 2018

Tahun 2018, PATTIRO memasuki usia yang ke-19. Tahun ini juga merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Renstra PATTIRO 2016-2018. Untuk melihat capaian pelaksanaan Renstra 2016-2018, bertempat di Jambu Luwuk Resort Bogor, tanggal 24-26 Januari lalu PATTIRO menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan (Raker). “Setiap tahun, PATTIRO rutin menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) yang melibatkan seluruh Pegiat PATTIRO. Raker tahun […]

Rumuskan Rencana Kerja Tahunan, PATTIRO Selenggarakan Rapat Kerja Tahun 2018 Read More »

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI Jakarta, 14 Januari 2018 Outlook Kebijakan Anggaran Sektor Hutan dan Lahan Tahun 2018 “Capaian Kinerja Perhutanan Sosial Baru 6%, KLHK Perlu Terobosan Baru di Tahun 2018” Dalam lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Pemerintah telah menargetkan luas areal perhutanan sosial sebesar 12,7 juta ha. Sayangnya

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI Read More »

PATTIRO Latih Komunitas tentang Kebencanaan agar Tangguh Menghadapi Perubahan Iklim

Sebagai negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.000 pulau, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan kejadian cuaca ekstrem menjadi masalah utama. Dampak perubahan iklim ini mulai dirasakan di berbagai wilayah, terutama yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi. Salah satunya Provinsi Jawa Timur. Selain dampak perubahan iklim,

PATTIRO Latih Komunitas tentang Kebencanaan agar Tangguh Menghadapi Perubahan Iklim Read More »

Mengawali Program Baru, PATTIRO Selenggarakan Workshop Perencanaan Program

Berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, Pemerintah Indonesia terus melanjutkan upaya mendorong reformasi birokrasi di sektor publik, salah satunya melalui pengelolaan pengaduan. Saat ini Pemerintah telah mengembangkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, yang dikenal dengan LAPOR!SP4N dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, administrasi kependudukan, dan bantuan sosial.

Mengawali Program Baru, PATTIRO Selenggarakan Workshop Perencanaan Program Read More »

TELAAH EKSEKUTIF | Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di 4 Kabupaten/Kota

Pemberantasan TB paru di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1969 namun hasilnya belum memuaskan. Berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2016, Indonesia menduduki peringkat kedua di bawah India penderita TB terbanyak. Angka ini cukup memprihatinkan mengingat TB merupakan salah satu penyakit menular yang penularannya bisa sangat cepat melalui udara dan tanpa bisa diketahui secara langsung oleh

TELAAH EKSEKUTIF | Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di 4 Kabupaten/Kota Read More »

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2016

Pada tahun 2016 ini, PATTIRO telah mencapai usianya yang ke-17. Sweet seventeen, usia yang dipandang menjadi pertanda mulai menapaki usia dewasa yang dapat dimaknai PATTIRO akan semakin produktif untuk memberikan kontribusinya bagi kemajuan Indonesia sesuai dengan perannya sebagai think tank yang memiliki fokus pada tiga area, yaitu transparansi, pengelolaan keuangan publik dan akuntabilitas pelayanan publik. Pada tahun ini pula kami melakukan review

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2016 Read More »

Suara Warga, Solusi Komunitas: Merancang Pendekatan Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Baik untuk Meningkatkan Kesehatan

Studi Transparansi untuk Pembangunan (T4D) dirancang untuk menjawab pertanyaan apakah program transparansi dan akuntabilitas yang dipimpin oleh masyarakat dapat meningkatkan hasil kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan, jika ya, bagaimana dan dalam konteks apa. Untuk menjawab pertanyaan ini, para peneliti dan mitra organisasi masyarakat sipil mulai merancang sebuah program yang akan mengaktifkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi

Suara Warga, Solusi Komunitas: Merancang Pendekatan Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Baik untuk Meningkatkan Kesehatan Read More »

Undang-undang desa di Indonesia : Sejalan atau bertolak belakang dengan hukum pemerintahan yang berlaku?

Keterbelakangan pembangunan desa dianggap sebagai penyebab utama tingginya tingkat kesenjangan di Indonesia. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (“UU Desa”) tentang pemerintahan dan keuangan desa dianggap sebagai kebijakan paling progresif dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, dan memiliki potensi besar bagi pembangunan pedesaan. Kajian ini menyelidiki implementasi UU Desa dan menanyakan apakah UU tersebut berfungsi sebagai pendukung

Undang-undang desa di Indonesia : Sejalan atau bertolak belakang dengan hukum pemerintahan yang berlaku? Read More »

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) berlaku sejak diundangkannya yaitu 15 Januari 2014. Terbitnya UU ASN ini merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi nasional, khususnya dalam menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu menyelenggarakan pelayanan

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia Read More »

Laporan Keuangan Anggaran dan Pengeluaran Program MAVC (October 2015 – Februari 2017)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Laporan No. KKSPJ/004-OA/X/2017 Dewan Pengurus Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Laporan audit untuk laporan keuangan Kami telah mengaudit laporan keuangan anggaran dan belanja Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) untuk Proyek “Penelitian Maju dan Terapan Anotasi UU Desa: Mempromosikan Akuntabilitas Implementasi UU Desa Melalui Forum Berbasis ICT dan Mekanisme Feedback Loop”

Laporan Keuangan Anggaran dan Pengeluaran Program MAVC (October 2015 – Februari 2017) Read More »

Revisi UU ASN Dinilai Hanya Untungkan Kelompok Tertentu

jpnn.com, JAKARTA – UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai belum layak direvisi. Selain masih baru, PP yang merupakan turunan uu ini belum juga diterbitkan. Dari 11 RPP ASN yang disiapkan pemerintah, baru dua ditetapkan. “Kami rasa terlalu dini kalau UU ASN direvisi. Apalagi uu ini belum dilaksanakan. Kan lucu belum digunakan tapi sudah mau direvisi,” kata Direktur

Revisi UU ASN Dinilai Hanya Untungkan Kelompok Tertentu Read More »

Direktur PATTIRO: Revisi UU ASN Terlalu Dini

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Maya Rostanty (Tanty) menolak rencana revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Tanty memandang rencana revisi terburu-buru mengingat UU tersebut baru disahkan 2014. “Revisi ini kami pandang terlalu dini,” tegas Tanty saat berkunjung ke Kompleks Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa 22 Agustus 2017. Tanty menjelaskan, DPR sebagai pelempar

Direktur PATTIRO: Revisi UU ASN Terlalu Dini Read More »

Scroll to Top
Skip to content