Author name: PATTIRO

Dukung Pemberantasan TB, PATTIRO Jalin Kerjasama Dengan KNCV

Berita, Peristiwa / Oleh

Penderita tuberculosis (TB) di Indonesia menempati peringkat dua dunia, hal itu berdasarkan laporan Tuberkulosis Global 2014 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah direvisi di tahun 2015. Data tersebut menyebutkan bahwasanya data kasus di Indonesia meningkat 10% terhadap kasus seluruh kasus di dunia, yakni satu juta kasus baru per tahun. Data tersebut menunjukan betapa daruratnya kesehatan […]

Dukung Pemberantasan TB, PATTIRO Jalin Kerjasama Dengan KNCV Read More »

Bersama USAID – APIK, PATTIRO Kuatkan Blitar Hadapi Perubahan Iklim

Berita, Peristiwa / Oleh

Dalam perubahan iklim yang kian ekstrim, kekeringan bukan satu-satunya bencana yang ditawarkan, namun juga ketidaktentuan iklim, kenaikan muka air laut atau bahkan banjir. Dan Indonesia tidak lepas dari semua itu. Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Maya Rostanty mengatakan, bahwasanya salah satu daerah yang begitu rentan ialah Jawa Timur. “Dalam lima tahun terakhir,

Bersama USAID – APIK, PATTIRO Kuatkan Blitar Hadapi Perubahan Iklim Read More »

Soal SLIP Desa, PATTIRO dan KIP Kembali Gelar FGD

Berita, Peristiwa / Oleh

Guna mendorong terciptanya pemerintahan desa yang akuntabel, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan penyusunan panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa (SLIP Desa). Dalam penyusunannya, PATTIRO telah melakukan penilaian (assessment) di delapan desa di empat wilayah yaitu, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara dan Maluku Utara. Dan, PATTIRO juga mendiskusikan

Soal SLIP Desa, PATTIRO dan KIP Kembali Gelar FGD Read More »

Foto: Focus Group Discussion Penyempurnaan Panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa

Berita, Peristiwa / Oleh

Guna mendorong terciptanya pemerintahan desa yang akuntabel, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan penyusunan panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa (SLIP Desa). Dalam penyusunannya, PATTIRO telah melakukan penilaian (assessment) di delapan desa di empat wilayah yaitu, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara dan Maluku Utara. Dan, PATTIRO juga mendiskusikan

Foto: Focus Group Discussion Penyempurnaan Panduan Standar Layanan Informasi Publik Pemerintahan Desa Read More »

Reformasi Birokrasi, PATTIRO Anggap Sistem Merit Mutlak Dijalankan

Berita, Peristiwa / Oleh

Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Maya Rostanty menegaskan, untuk memajukan ketatanegaraan Indonesia yang hendak menjadi negara demokrasi modern di era ekonomi asia pasifik, sistem merit mutlak dijalankan oleh pemerintah. “Karena sistem merit, kita akan mendapatkan kandidat pejabat yang qualified, yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,” ucapnya. Hal tersebut dikarenakan,

Reformasi Birokrasi, PATTIRO Anggap Sistem Merit Mutlak Dijalankan Read More »

Foto: PATTIRO dan USAID Gelar Diskusi, Dampak RUU ASN Terhadap Sistem Merit

Berita, Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama USAID CEGAH menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas draft policy paper tentang rencana revisi Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), serta bagaimana dampaknya terhadap sistem merit di Indonesia. Acara itu sendiri dilaksanakana pada senin (29/5) lalu di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat. Program Manager PATTIRO,

Foto: PATTIRO dan USAID Gelar Diskusi, Dampak RUU ASN Terhadap Sistem Merit Read More »

Bangun Akuntabilitas Desa, PATTIRO dan KIP Susun Standar Pelayanan Informasi

Berita, Peristiwa / Oleh

Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa (UU Desa), memberikan hak pada warga ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Pemdes). Ini karena, UU Desa mengkonstruksikan desa sebagai komunitas berpemerintahan sendiri (self-governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, yang muaranya pada terwujudnya pemerintahan desa yang akuntabel melalui penerapan keterbukaan informasi. Namun, kondisi tersebut hingga kini belum berjalan sesuai

Bangun Akuntabilitas Desa, PATTIRO dan KIP Susun Standar Pelayanan Informasi Read More »

Buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Buku, Publikasi / Oleh

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menopang reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjaga hubungan aparat pemerintahan dengan warga masyarakat, dan menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan e sien. Dengan demikian,

Buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Read More »

Siaran Pers: RUU ASN, Kotak Pandora Untuk Nawacita

Siaran Pers / Oleh

Siaran Pers Jakarta, Rabu 3 Mei 2017 RUU ASN, Kotak Pandora Untuk Nawacita Semangat merevisi Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) oleh DPR RI, disinyalir akan mendegradasi semangat Nawacita, utamanya reformasi birokrasi yang digaungkan oleh DPR RI saat ini dengan menghapuskan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Program Manager Pusat Telaah

Siaran Pers: RUU ASN, Kotak Pandora Untuk Nawacita Read More »

Masuk Nominasi WSIS Prize, Inisiatif PATTIRO Bersaing Dengan Inisiatif Dunia

Berita, Peristiwa / Oleh

Tim Pakar World Summit on the Information Society (WSIS) yang diberi mandat PBB memutuskan pemenang di gelaran WSIS Prize Champion 2017, memasukkan inisiatif PATTIRO, Kedesa.id bersama 300 inisiatif manca negara pada 18 kategori yang berbeda. Program Kedesa.id yang mempromosikan akuntabilitas pelaksanaan UU Desa, berhasil masuk dalam kategori tiga, yaitu Access to Information and Knowledge. Inisiatif

Masuk Nominasi WSIS Prize, Inisiatif PATTIRO Bersaing Dengan Inisiatif Dunia Read More »

Fact Sheet : Membangkitkan Ekonomi Desa Melalui BUM Desa

Factsheet, Publikasi / Oleh

Lahirnya UU Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan penekanan lebih pada aspek kemandirian, dimana proses pembangunan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Keberadaan BUM Desa merupakan salah satu upaya konkret dalam mewujudkan otonomi Desa yang sesuai dengan amanah UU Pemerintah Daerah. Pemerintah Desa

Fact Sheet : Membangkitkan Ekonomi Desa Melalui BUM Desa Read More »

Scroll to Top
Skip to content