Author name: PATTIRO

Reformasi Birokrasi, PATTIRO Anggap Sistem Merit Mutlak Dijalankan

Berita, Peristiwa / Oleh

Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Maya Rostanty menegaskan, untuk memajukan ketatanegaraan Indonesia yang hendak menjadi negara demokrasi modern di era ekonomi asia pasifik, sistem merit mutlak dijalankan oleh pemerintah. “Karena sistem merit, kita akan mendapatkan kandidat pejabat yang qualified, yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,” ucapnya. Hal tersebut dikarenakan, […]

Reformasi Birokrasi, PATTIRO Anggap Sistem Merit Mutlak Dijalankan Read More »

Foto: PATTIRO dan USAID Gelar Diskusi, Dampak RUU ASN Terhadap Sistem Merit

Berita, Peristiwa / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama USAID CEGAH menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas draft policy paper tentang rencana revisi Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), serta bagaimana dampaknya terhadap sistem merit di Indonesia. Acara itu sendiri dilaksanakana pada senin (29/5) lalu di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat. Program Manager PATTIRO,

Foto: PATTIRO dan USAID Gelar Diskusi, Dampak RUU ASN Terhadap Sistem Merit Read More »

Bangun Akuntabilitas Desa, PATTIRO dan KIP Susun Standar Pelayanan Informasi

Berita, Peristiwa / Oleh

Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa (UU Desa), memberikan hak pada warga ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Pemdes). Ini karena, UU Desa mengkonstruksikan desa sebagai komunitas berpemerintahan sendiri (self-governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, yang muaranya pada terwujudnya pemerintahan desa yang akuntabel melalui penerapan keterbukaan informasi. Namun, kondisi tersebut hingga kini belum berjalan sesuai

Bangun Akuntabilitas Desa, PATTIRO dan KIP Susun Standar Pelayanan Informasi Read More »

Buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Buku, Publikasi / Oleh

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menopang reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjaga hubungan aparat pemerintahan dengan warga masyarakat, dan menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan e sien. Dengan demikian,

Buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Read More »

Siaran Pers: RUU ASN, Kotak Pandora Untuk Nawacita

Siaran Pers / Oleh

Siaran Pers Jakarta, Rabu 3 Mei 2017 RUU ASN, Kotak Pandora Untuk Nawacita Semangat merevisi Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) oleh DPR RI, disinyalir akan mendegradasi semangat Nawacita, utamanya reformasi birokrasi yang digaungkan oleh DPR RI saat ini dengan menghapuskan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Program Manager Pusat Telaah

Siaran Pers: RUU ASN, Kotak Pandora Untuk Nawacita Read More »

Masuk Nominasi WSIS Prize, Inisiatif PATTIRO Bersaing Dengan Inisiatif Dunia

Berita, Peristiwa / Oleh

Tim Pakar World Summit on the Information Society (WSIS) yang diberi mandat PBB memutuskan pemenang di gelaran WSIS Prize Champion 2017, memasukkan inisiatif PATTIRO, Kedesa.id bersama 300 inisiatif manca negara pada 18 kategori yang berbeda. Program Kedesa.id yang mempromosikan akuntabilitas pelaksanaan UU Desa, berhasil masuk dalam kategori tiga, yaitu Access to Information and Knowledge. Inisiatif

Masuk Nominasi WSIS Prize, Inisiatif PATTIRO Bersaing Dengan Inisiatif Dunia Read More »

Fact Sheet : Membangkitkan Ekonomi Desa Melalui BUM Desa

Factsheet, Publikasi / Oleh

Lahirnya UU Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan penekanan lebih pada aspek kemandirian, dimana proses pembangunan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Keberadaan BUM Desa merupakan salah satu upaya konkret dalam mewujudkan otonomi Desa yang sesuai dengan amanah UU Pemerintah Daerah. Pemerintah Desa

Fact Sheet : Membangkitkan Ekonomi Desa Melalui BUM Desa Read More »

Siaran Pers | Koalisi Reformasi Birokrasi

Siaran Pers / Oleh

Siaran Pers Jakarta, Rabu 22 maret 2017 Jual Beli Jabatan: Pengkhianatan Nawacita dan Lunturnya Reformasi Birokrasi Pada awal tahun 2017, publik dikagetkan dengan pemberitaan terkait jual-beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Bupati dan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai tersangka, sedangkan beberapa nama lainnya masih dalam proses penyelidikan.

Siaran Pers | Koalisi Reformasi Birokrasi Read More »

Policy Brief | Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Penguatan Demokrasi Desa

Memo Kebijakan, Policy Brief, Publikasi / Oleh

Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengusung semangat penguatan Desa sebagai entitas yang mandiri, yaitu suatu entitas yang dapat menyelenggarakan urusannya sendiri tanpa campur tangan berlebih dari pemerintah (supra desa). Dalam mengatur urusannya sendiri itulah Desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu warga

Policy Brief | Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Penguatan Demokrasi Desa Read More »

Enam Desa di Malang Nyatakan Deklarasi Jaga Kelestarian Alam

Berita, Peristiwa / Oleh

Enam Desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur yakni Desa Gajah Rejo, Sumber Agung, Ngabab, Ngroto, Karang sari dan Desa Wonokerto berkomitmen untuk menjaga kelestarian  lingkungan khususnya di Kabupaten Malang dalam acara Jambore Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana (API PRB) pada Sabtu, 18 Februari 2017 lalu. Program Manager PATTIRO, Agus Salim mengatakan, hasil deklarasi

Enam Desa di Malang Nyatakan Deklarasi Jaga Kelestarian Alam Read More »

Policy Brief | Mempertegas Pengaturan Penetapan Desa Adat

Memo Kebijakan, Publikasi / Oleh

Ketentuan tentang desa adat dalam UU Desa membawa harapan baru bagi pengakuan masyarakat adat di Indonesia. Namun dalam implementasinya, berdasarkan penelitian tentang penetapan desa adat di Kabupaten Siak, Riau, masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum adanya regulasi dalam pengubahan status desa menjadi desa adat, tidak adanya pengawasan dari pemerintah provinsi atau pusat, dan penyederhanaan

Policy Brief | Mempertegas Pengaturan Penetapan Desa Adat Read More »

Fact Sheet | Desa Adat: Praktek Penetapan Di Kabupaten Siak

Factsheet, Publikasi / Oleh

Melalui UU No. 6/2014 tentang Desa, desa-desa di Indonesia dibedakan ke dalam dua kategori, yakni desa dan desa adat. Desa adat, sebagaimana desa, didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

Fact Sheet | Desa Adat: Praktek Penetapan Di Kabupaten Siak Read More »

Scroll to Top
Skip to content