Author name: PATTIRO

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025

Policy Brief, Publikasi / Oleh

Pemerintah telah mendorong berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah untuk mengatasi gap antara kebutuhan dan pembiayaan aksi perubahan iklim di APBN. Inovasi kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) melalui Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE) yang […]

Policy Brief | Penguatan Kebijakan Pendanaan Lingkungan dalam Rancangan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 Read More »

Pedoman Penyusunan APBD 2025 Adopsi Skema EFT

Berita, Peristiwa / Oleh

Dalam upaya menciptakan dampak positif bagi lingkungan, Kementerian Dalam Negeri, telah merilis Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang mengadopsi skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) atau skema transfer fiskal berbasis ekologi pada 9 Oktober 2024. Ini merupakan bagian dari jalan panjang

Pedoman Penyusunan APBD 2025 Adopsi Skema EFT Read More »

Pengelolaan Sampah Masih Netral Gender

Berita, Peristiwa / Oleh

Sumber Foto: Ekuatorial.com Per 2023, Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh Indonesia mencapai 38,79 juta ton. Sebanyak 50,79% dari timbulan sampah tersebut merupakan sampah rumah tangga. Namun, tidak semua timbulan sampah tersebut dapat dikelola dengan baik. Hanya 24,10 juta ton (62,13%)

Pengelolaan Sampah Masih Netral Gender Read More »

Kajian Pemetaan Kebijakan Pengasuhan Anak Usia Dini

Buku, Penelitian, Publikasi / Oleh

Usia 0-6 tahun merupakan fase yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk kelangsungan dan kualitas hidup pada fase berikutnya. Komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak usia dini telah diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) sebagai dasar untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan esensial anak melalui

Kajian Pemetaan Kebijakan Pengasuhan Anak Usia Dini Read More »

Merangkul Kelompok Rentan untuk Masa Depan Iklim Berkelanjutan

Berita, Peristiwa / Oleh

Jakarta, 13 Agustus 2024– Perubahan iklim yang melanda bumi memaksa kita untuk mendengarkan, merangkul, dan bertindak bersama dalam menghadapi tantangan yang ada. Dalam upaya ini, Program VICRA, yang didukung oleh Kedutaan Besar Belanda di Indonesia, telah menunjukkan bahwa kolaborasi berbagai pihak mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Setelah perjalanan penuh makna, konsorsium VICRA yang terdiri dari

Merangkul Kelompok Rentan untuk Masa Depan Iklim Berkelanjutan Read More »

Memperkuat Keberlanjutan dan Perlindungan Lingkungan melalui Kebijakan EFT

Berita, Peristiwa / Oleh

Koalisi Masyarakat Sipil Pendanaan Perlindungan Lingkungan (KMS-PPL) dengan bangga mengumumkan suksesnya pelaksanaan Lokakarya Nasional Ecological Fiscal Transfer (EFT), sebagai bagian dari Konferensi Nasional EFT Ke-5 – 2024. Acara ini diselenggarakan dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Ford Foundation, dan The Asia Foundation. Anggota aktif KMS-PPL antara lain Pilar Nusantara (PINUS), Pusat Telaah dan Informasi Regional

Memperkuat Keberlanjutan dan Perlindungan Lingkungan melalui Kebijakan EFT Read More »

Harapan Kesejahteraan di Daerah Kaya Tambang Melalui Pengelolaan Penerimaan Pertambangan

Berita, Peristiwa / Oleh

Daerah kaya tambang seperti Kabupaten Aceh Barat, Lebong, Bojonegoro, dan Sumbawa Barat memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang tinggi lantaran merupakan daerah yang memiliki industri ekstraktif. Namun sayang, keempat daerah tersebut masih menghadapi tantangan berupa tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Berdasarkan kajian PATTIRO bekerja sama dengan Bojonegoro Institute, Akar Global Inisiatif, SOMASI NTB, dan

Harapan Kesejahteraan di Daerah Kaya Tambang Melalui Pengelolaan Penerimaan Pertambangan Read More »

Bantuan Keuangan Khusus untuk Alokasi Anggaran Lingkungan Di Daerah

Berita, Peristiwa / Oleh

Implementasi ekonomi hijau perlu didukung dengan regulasi yang memberikan manfaat sosial jangka panjang serta meminimalisasi risiko lingkungan. Hal ini perlu didukung juga dengan kebijakan pendanaan lingkungan hidup dalam belanja daerah. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat implementasi mandat Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pengelolaan lingkungan hidup

Bantuan Keuangan Khusus untuk Alokasi Anggaran Lingkungan Di Daerah Read More »

Mendorong Penilaian Indikator Output dan Proses Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Kebijakan Insentif Fiskal

Berita, Peristiwa / Oleh

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terbit, pengaturan insentif yang sebelumnya berada pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 160/PMK.07/2021 tentang Dana Insetif Daerah (DID) tidak berlaku lagi. Peraturan ini kemudian diperbarui PMK 125/PMK.O7/2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya. Hal ini

Mendorong Penilaian Indikator Output dan Proses Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Kebijakan Insentif Fiskal Read More »

Peluang Permendagri Pedoman Umum APBD Menjadi Payung Hukum Pendanaan Insentif Lingkungan Hidup

Berita, Peristiwa / Oleh

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan adalah melalui penguatan pendanaan. Sejak 2017, PATTIRO bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup melalui dukungan The Asia Foundation memiliki agenda untuk mendorong penguatan pendanaan sektor publik melalui kebijakan transfer anggran berbasis ekologis (Ecological Fiscal Transfer/EFT). Hal tersebut mengemuka pada sambutan yang disampaikan

Peluang Permendagri Pedoman Umum APBD Menjadi Payung Hukum Pendanaan Insentif Lingkungan Hidup Read More »

Scroll to Top
Skip to content