Skip to content

Author name: PATTIRO

Tim Tujuh Harus Objektif dalam Meloloskan Calon Pendamping Desa

Siaran Pers / Oleh

Para calon pendamping desa yang dinyatakan lulus tes administratif dan tertulis, telah mengikuti psikotes pada tanggal 4 Juni lalu. Jika kembali lulus tahapan psikotes, mereka akan menghadapi satu tahapan tes terakhir yaitu tes evaluasi kualifikasi berdasarkan resume atau CV calon pendamping dan dokumen pendukung lainnya yang dikirim kepada panitia seleksi. Pada tahap ini, nasib mereka […]

Tim Tujuh Harus Objektif dalam Meloloskan Calon Pendamping Desa Read More »

Cerita Advokasi Kepesertaan Difabel dalam Program JKN di Lombok Barat

Peristiwa / Oleh

Hasil survei dasar yang PATTIRO lakukan pada September 2015 menunjukkan bahwa hanya 5,6% difabel di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rendahnya jumlah ini disebabkan karena tidak banyak difabel yang memiliki dokumen administrasi kependudukan lengkap. Tercatatat, hanya 53% difabel di sana yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cerita Advokasi Kepesertaan Difabel dalam Program JKN di Lombok Barat Read More »

Laporan Auditor Independen 2015

Laporan Audit Keuangan, Publikasi / Oleh

Ref.: 007/AT/GA-LAI/II/2016 Dewan Pengurus Yayasan Pusat Telaah Dan Informasi Regional (Yayasan PATTIRO) Kami telah mengaudit laporan keuangan Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Yayasan PATTIRO) terlampir, yang terdiri dari yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan Auditor Independen 2015 Read More »

Panama Papers: Meningkatkan Roda Transparansi Sektor Swasta

Peristiwa / Oleh

Oleh: Didik Purwondanu* “Tetapi transparansi ini perlu diperluas melampaui sektor publik dan juga sektor swasta. Kita perlu mengetahui siapa yang benar-benar memiliki dan mengendalikan perusahaan kita, bukan hanya siapa yang memiliki perusahaan secara sah, namun siapa yang benar-benar mendapatkan keuntungan finansial dari keberadaan perusahaan tersebut.” Hal ini merupakan bagian dari pidato David Cameron pada Open

Panama Papers: Meningkatkan Roda Transparansi Sektor Swasta Read More »

Local Knowledge Conference: Temuan dan Tantangan Penerapan Sasi Laut di Maluku

Peristiwa / Oleh

Sasi merupakan sebuah mekanisme kearifan lokal yang digunakan masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam baik yang terdapat di darat, perarian atau sungai, maupun pesisir atau laut secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat. Tema inilah yang diangkat Peneliti PATTIRO Agus Salim dalam presentasinya di acara Local Knowledge Conference:

Local Knowledge Conference: Temuan dan Tantangan Penerapan Sasi Laut di Maluku Read More »

PATTIRO Berencana Kembangkan Aplikasi Penyedia Informasi dan Penyedia Kamar Rumah Sakit

Peristiwa / Oleh

Dua tahun beroperasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum juga mampu memberi jalan keluar atas berbagai keluhan masyarakat, termasuk keluhan mengenai sulitnya memperoleh kamar perawatan. Tidak sedikit rumah sakit mitra lembaga penyedia jaminan kesehatan nasional itu yang kerap menolak pasien peserta BPJS Kesehatan dengan alasan kamar penuh. Tak jarang pula, masyarakat yang berniat menjalankan

PATTIRO Berencana Kembangkan Aplikasi Penyedia Informasi dan Penyedia Kamar Rumah Sakit Read More »

Naikkan Iuran Peserta, BPJS Kesehatan Harus Siap Buka-Bukaan

Siaran Pers / Oleh

Setelah dibanjiri protes masyarakat, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III bagi kategori peserta mandiri. Namun, keputusan itu tidak berlaku bagi iuran dengan manfaat pelayanan kelas I dan II. Terhitung 1 April 2016, iuran BPJS Kesehatan Kelas II naik menjadi Rp 51.000,- per orang per bulan, dari yang sebelumnya hanya Rp

Naikkan Iuran Peserta, BPJS Kesehatan Harus Siap Buka-Bukaan Read More »

PATTIRO: Perbaiki Sistem dan Transparansikan Proses Perekrutan Pendamping Desa

Siaran Pers / Oleh

Masa kerja belasan ribu tenaga pendamping profesional desa akan berakhir pada 31 Maret 2016. Pemerintah pun mulai bergerak untuk melakukan perekrutan ulang. Sayangnya, perekrutan tersebut justru menuai kisruh dan saling tuduh. Ada pihak yang merasa bahwa hal ini sengaja dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk menyingkirkan pihak-pihak tersebut dari

PATTIRO: Perbaiki Sistem dan Transparansikan Proses Perekrutan Pendamping Desa Read More »

DPR Resmi Sahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Peristiwa / Oleh

Bulan Maret 2016 ini merupakan bulan kemenangan bagi para penyandang disabilitas di Indonesia. Sebabnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna pada tanggal 17 Maret 2016 lalu resmi mengesahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Melalui artikel ini, PATTIRO mengucapkan selamat kepada seluruh penyandang disabilitas, pimpinan organisasi, dan berbagai lembaga di penjuru tanah air yang tidak pernah lelah

DPR Resmi Sahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Read More »

Anggaran Partisipatif dan Responsif Gender: Sangat Penting untuk Belanja Pemerintah yang Berkeadilan

Buku / Oleh

Anggaran belanja pemerintah merefleksikan prioritas berbagai pihak yang dapat memengaruhi keputusan pembelanjaan dan peningkatan pendapatan. Strategi penganggaran yang responsif gender dan partisipatif yang dikenal dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) menawarkan cara penganggaran yang berbeda. Demokratisasi fiskal melalui partisipasi inklusif pada saat proses penganggaran dan pengambilan keputusan penting dilakukan untuk mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap prioritas anggaran

Anggaran Partisipatif dan Responsif Gender: Sangat Penting untuk Belanja Pemerintah yang Berkeadilan Read More »

Policy Brief | “Sasi”: Antara Kebanggaan, Penghargaan, dan Keprihatinan

Policy Brief, Publikasi / Oleh

Policy Brief ini membahas tentang adaptasi Sasi atau kearifan ekologi lokal ke dalam hukum formal Maluku Tengah untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan. Sasi atau kearifan ekologi merupakan tradisi masyarakat Maluku termasuk masyarakat Kabupaten Maluku Tengah yang sampai saat ini masih diterapkan secara berkesinambungan dan sukarela. Sasi sendiri diartikan sebagai sebuah mekanisme kearifan lokal yang digunakan

Policy Brief | “Sasi”: Antara Kebanggaan, Penghargaan, dan Keprihatinan Read More »

Buku Hasil Studi Evaluasi Kinerja ORI Periode 2011-2016

Buku / Oleh

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2011-2016 adalah generasi pertama pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menguatkan mandat kelembagaan ORI untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pada akhir periode generasi pertama ini, YAPPIKA bersama dengan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), termasuk PATTIRO di dalamnya, menilai bahwa studi mengenai evaluasi kinerja yang

Buku Hasil Studi Evaluasi Kinerja ORI Periode 2011-2016 Read More »

Scroll to Top