Skip to content

Author name: PATTIRO

Menata Ulang Perencanaan Desa dan Kawasan Pedesaan

Peristiwa / Oleh

Oleh: Ardhi Maulana Fajrin* Dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa, Desa telah mengalami perubahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Perubahan tersebut akan mempengaruhi kinerja pemerintah Desa. Sebagaimana yang telah dibahas dalam musyawarah desa, perencanaan desa kini menjadi wewenang desa. Namun hingga saat ini masih terdapat kendala dalam pelaksanaan mekanisme perencanaan Desa. Hingga akhir bulan Mei 2015, belum ada dana […]

Menata Ulang Perencanaan Desa dan Kawasan Pedesaan Read More »

Sinkronisasi Perencanaan Desa dengan Perencanaan Kabupaten/Kota

Peristiwa, Ulasan / Oleh

Oleh: I Wayan Nike Suputra* Desa merupakan bagian dari sistem (struktur ruang[1]) wilayah. Dalam buku Urban & Regional Planning, A System Approach (McLoughlin, 1969)[2], pengertian sistem dijelaskan sebagai berikut: A system is a set of interconnected part, but each part may be seen as a system itself, and the whole system may be regarded as but

Sinkronisasi Perencanaan Desa dengan Perencanaan Kabupaten/Kota Read More »

”Cek Puskesmasku”, Uji Akses Layanan Puskesmas

Berita, Peristiwa / Oleh

Oleh Nurjanah* “Cek Puskesmasku”, kegiatan uji akses layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ini kini mulai dikenal oleh banyak kelompok difabel di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama oleh mereka yang tinggal di Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Lingsar. Kegiatan Cek Puskesmasku diselenggarakan dengan melibatkan beberapa individu atau kelompok difabel. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, teman-teman

“Cek Puskesmasku”, Uji Akses Layanan Puskesmas Read More »

PATTIRO Menyelenggarakan Diskusi Publik “100% Dana Desa Untuk Infrastruktur?”

Berita, Peristiwa / Oleh

Kalangan pemerintah desa menolak kebijakan dana desa sepenuhnya untuk infrastruktur. Hal ini didukung dengan hasil penelitian tim PATTIRO di beberapa desa di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Riau. Peneliti PATTIRO Ahmad Rofik mengungkapkan, beberapa desa unggulan di tiga provinsi tersebut menolak kebijakan dana desa 100% untuk infrastruktur. Pemerintah desa setempat menginginkan agar dana tersebut juga dapat digunakan

PATTIRO Menyelenggarakan Diskusi Publik “100% Dana Desa Untuk Infrastruktur?” Read More »

Desa Tolak Kebijakan Penggunaan 100% Dana Desa untuk Infrastruktur

Berita, Peristiwa / Oleh

Dana desa tahun 2016 tahap pertama sekitar Rp 28.2 triliun siap digelontorkan pemerintah pada tanggal 16 Maret mendatang. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh dana desa tersebut digunakan hanya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Sayangnya, perintah presiden tersebut mendapat penolakan keras dari kalangan pemerintah desa. Berdasarkan temuan PATTIRO di beberapa desa di tiga provinsi yaitu Yogyakarta,

Desa Tolak Kebijakan Penggunaan 100% Dana Desa untuk Infrastruktur Read More »

Hari Perempuan Internasional, Perempuan Mulai Aktif Berperan Sebagai Agen Perubahan Desa

Berita, Peristiwa / Oleh

Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari ini, 8 Maret 2016, merupakan hari dimana para perempuan di seluruh dunia memperingati keberhasilan mereka di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Di Indonesia, sayangnya, masih banyak hal yang menghambat perempuan untuk berkembang dan terlibat lebih dalam di berbagai kegiatan kemasyarakatan. Salah satunya adalah kuatnya

Hari Perempuan Internasional, Perempuan Mulai Aktif Berperan Sebagai Agen Perubahan Desa Read More »

Soal BUMDes, PATTIRO: Kemendes PDTT Harus Transparan

Siaran Pers / Oleh

Baru setahun pemerintah menjalankan aturan tentang pemberian dana desa, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah melonjak tajam. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada akhir tahun 2014, baru terdapat sekitar 4 ribu BUMDes. Namun, data per Januari 2016 menunjukkan bahwa jumlah BUMDes di tanah air sudah mencapai lebih dari

Soal BUMDes, PATTIRO: Kemendes PDTT Harus Transparan Read More »

Desa Jangan Merugi

Peristiwa / Oleh

Oleh: Ardhi Maulana Fajrin* Peluang Di Depan Mata Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar satu milyar rupiah per tahun untuk desa. Modal tersebut dapat digunakan masyarakat desa untuk mengembangkan produk lokal yang akan berpeluang menempati pasar-pasar strategis. Namun, untuk mewujudkannya desa perlu bekerja sama dengan pihak lain. Dalam undang-undang Desa pasal 91 tertulis bahwa “Desa dapat

Desa Jangan Merugi Read More »

Akuntabilitas Pemerintah Desa

Peristiwa / Oleh

Oleh: I Wayan Nike Suputra* Pemerintah desa dikhawatirkan tidak dapat menggunakan dana desa secara akuntabel. Ini disebabkan masih lemahnya kemampuan pemerintah desa dalam mengurus administrasi pemerintahan, tidak adanya sanksi serta lembaga pengawas. Berdasarkan hal tersebut, muncul sebuah pertanyaan: bagaimana cara agar pemerintah desa melaksanakan kewenangannya secara akuntabel? Untuk menjawab pertanyaan diatas, penulis melakukan kajian teori

Akuntabilitas Pemerintah Desa Read More »

Menjadi Katalis Pembangunan Desa: Pengalaman Implementasi Pembangunan Berbasis Aset dari Indonesia Timur

Peristiwa / Oleh

Oleh: I Wayan Nike Suputra* Dalam sistem pembangunan lama, desa menjadi obyek dari pembangunan. Namun, hadirnya Undang-Undang Desa menjadikan desa sebagai pelaku kegiatan pembangunan. Sistem baru ini dikhawatirkan mengurangi kemampuan aparat desa untuk melakukan penyelenggaraan pembangunan desa, khususnya dalam penggunaan dana desa. Artikel ini mencoba memberikan cara untuk mewujudkan sistem pembangunan “desa membangun” yang terinspirasi dari

Menjadi Katalis Pembangunan Desa: Pengalaman Implementasi Pembangunan Berbasis Aset dari Indonesia Timur Read More »

PATTIRO: Akan Segera Dibentuk, Ini Hal yang Harus Pokja Desa Perhatikan

Siaran Pers / Oleh

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengungkapkan bahwa terdapat potensi ketimpangan dalam pengimplementasian Undang-Undang Desa yang disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan terhadap pembangunan desa. Untuk mencegah munculnya ketimpangan tersebut sekaligus mendorong keterlibatan aktif warga desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar

PATTIRO: Akan Segera Dibentuk, Ini Hal yang Harus Pokja Desa Perhatikan Read More »

Aktivasi Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa

Peristiwa / Oleh

Oleh: Ardhi Maulana Fajrin* Partisipasi Masyarakat Desa Tahukah anda jika ada pemerintah desa di Kepulauan Selayar yang menjalin pengalihan mata air secara sepihak dari pengelolaan komunitas kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)? Bagaimana bisa seperti demikian?  Kira-kira apa yang terjadi pada masyarakat desa jika PDAM yang merupakan badan usaha milik Negara (BUMN) diberi kewenangan untuk mengelolanya?

Aktivasi Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa Read More »

Scroll to Top