Author name: PATTIRO

Desa Tolak Kebijakan Penggunaan 100% Dana Desa untuk Infrastruktur

Berita, Peristiwa / Oleh

Dana desa tahun 2016 tahap pertama sekitar Rp 28.2 triliun siap digelontorkan pemerintah pada tanggal 16 Maret mendatang. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh dana desa tersebut digunakan hanya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Sayangnya, perintah presiden tersebut mendapat penolakan keras dari kalangan pemerintah desa. Berdasarkan temuan PATTIRO di beberapa desa di tiga provinsi yaitu Yogyakarta, […]

Desa Tolak Kebijakan Penggunaan 100% Dana Desa untuk Infrastruktur Read More »

Hari Perempuan Internasional, Perempuan Mulai Aktif Berperan Sebagai Agen Perubahan Desa

Berita, Peristiwa / Oleh

Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari ini, 8 Maret 2016, merupakan hari dimana para perempuan di seluruh dunia memperingati keberhasilan mereka di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Di Indonesia, sayangnya, masih banyak hal yang menghambat perempuan untuk berkembang dan terlibat lebih dalam di berbagai kegiatan kemasyarakatan. Salah satunya adalah kuatnya

Hari Perempuan Internasional, Perempuan Mulai Aktif Berperan Sebagai Agen Perubahan Desa Read More »

Soal BUMDes, PATTIRO: Kemendes PDTT Harus Transparan

Siaran Pers / Oleh

Baru setahun pemerintah menjalankan aturan tentang pemberian dana desa, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah melonjak tajam. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada akhir tahun 2014, baru terdapat sekitar 4 ribu BUMDes. Namun, data per Januari 2016 menunjukkan bahwa jumlah BUMDes di tanah air sudah mencapai lebih dari

Soal BUMDes, PATTIRO: Kemendes PDTT Harus Transparan Read More »

Desa Jangan Merugi

Peristiwa / Oleh

Oleh: Ardhi Maulana Fajrin* Peluang Di Depan Mata Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar satu milyar rupiah per tahun untuk desa. Modal tersebut dapat digunakan masyarakat desa untuk mengembangkan produk lokal yang akan berpeluang menempati pasar-pasar strategis. Namun, untuk mewujudkannya desa perlu bekerja sama dengan pihak lain. Dalam undang-undang Desa pasal 91 tertulis bahwa “Desa dapat

Desa Jangan Merugi Read More »

Akuntabilitas Pemerintah Desa

Peristiwa / Oleh

Oleh: I Wayan Nike Suputra* Pemerintah desa dikhawatirkan tidak dapat menggunakan dana desa secara akuntabel. Ini disebabkan masih lemahnya kemampuan pemerintah desa dalam mengurus administrasi pemerintahan, tidak adanya sanksi serta lembaga pengawas. Berdasarkan hal tersebut, muncul sebuah pertanyaan: bagaimana cara agar pemerintah desa melaksanakan kewenangannya secara akuntabel? Untuk menjawab pertanyaan diatas, penulis melakukan kajian teori

Akuntabilitas Pemerintah Desa Read More »

Menjadi Katalis Pembangunan Desa: Pengalaman Implementasi Pembangunan Berbasis Aset dari Indonesia Timur

Peristiwa / Oleh

Oleh: I Wayan Nike Suputra* Dalam sistem pembangunan lama, desa menjadi obyek dari pembangunan. Namun, hadirnya Undang-Undang Desa menjadikan desa sebagai pelaku kegiatan pembangunan. Sistem baru ini dikhawatirkan mengurangi kemampuan aparat desa untuk melakukan penyelenggaraan pembangunan desa, khususnya dalam penggunaan dana desa. Artikel ini mencoba memberikan cara untuk mewujudkan sistem pembangunan “desa membangun” yang terinspirasi dari

Menjadi Katalis Pembangunan Desa: Pengalaman Implementasi Pembangunan Berbasis Aset dari Indonesia Timur Read More »

PATTIRO: Akan Segera Dibentuk, Ini Hal yang Harus Pokja Desa Perhatikan

Siaran Pers / Oleh

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengungkapkan bahwa terdapat potensi ketimpangan dalam pengimplementasian Undang-Undang Desa yang disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan terhadap pembangunan desa. Untuk mencegah munculnya ketimpangan tersebut sekaligus mendorong keterlibatan aktif warga desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar

PATTIRO: Akan Segera Dibentuk, Ini Hal yang Harus Pokja Desa Perhatikan Read More »

Aktivasi Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa

Peristiwa / Oleh

Oleh: Ardhi Maulana Fajrin* Partisipasi Masyarakat Desa Tahukah anda jika ada pemerintah desa di Kepulauan Selayar yang menjalin pengalihan mata air secara sepihak dari pengelolaan komunitas kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)? Bagaimana bisa seperti demikian?  Kira-kira apa yang terjadi pada masyarakat desa jika PDAM yang merupakan badan usaha milik Negara (BUMN) diberi kewenangan untuk mengelolanya?

Aktivasi Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa Read More »

PATTIRO: Butuh Kerja Sama Lintas Kementerian untuk Selesaikan Masalah Difabel

Siaran Pers / Oleh

Masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas ke dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016 tidak lantas membuat para difabel di Indonesia berlega hati. Pasalnya, PATTIRO menilai sampai saat ini masih ada beberapa hal di dalam RUU tersebut yang belum sesuai dengan harapan para difabel, terutama terkait dengan jumlah kementerian yang menjadi penanggung jawab

PATTIRO: Butuh Kerja Sama Lintas Kementerian untuk Selesaikan Masalah Difabel Read More »

PATTIRO: Satgas Desa Harus Mampu Bantu Percepatan Penyaluran Dana Desa

Siaran Pers / Oleh

Jakarta, 4 Februari 2016 – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tanggal 1 Februari lalu meresmikan pembentukan Satgas Desa dengan harapan dapat mempercepat dan memastikan ketepatan penyaluran, penggunaan, dan pengelolaan dana desa. Untuk memastikan terwujudnya tujuan tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar pun menugaskan para anggota satgas untuk senantiasa

PATTIRO: Satgas Desa Harus Mampu Bantu Percepatan Penyaluran Dana Desa Read More »

PATTIRO Jadi Salah Satu Top Transparency and Good Governance Think Tanks

Peristiwa / Oleh

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh University of Pennsylvania yang dirilis pada awal tahun 2016, PATTIRO kembali masuk ke dalam jajaran 30 besar “Global Top Transparency and Good Governance Think Tanks” pada tahun 2015. Ini sudah kelima kalinya PATTIRO menerima penganugerahan yang sama, dari tahun 2011-2015. The Think Tanks and Civil Societies Program merupakan sebuah program riset

PATTIRO Jadi Salah Satu Top Transparency and Good Governance Think Tanks Read More »

PATTIRO: Desa Harus Jadi Garda Terdepan Entaskan Masalah Gizi

Siaran Pers / Oleh

Jakarta, 28 Januari 2016 – Indonesia saat ini tengah menghadapi permasalahan gizi yang rumit. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa angka prevalensi balita dengan berat kurang mencapai 19,6 persen. Sementara itu, masalah gemuk pada anak masih tinggi yaitu 18,8 persen, begitu pun pada remaja dan orang dewasa. PATTIRO menilai, pemerintah desa sebagai

PATTIRO: Desa Harus Jadi Garda Terdepan Entaskan Masalah Gizi Read More »

Scroll to Top
Skip to content