Merespon banyaknya permintaan buku yang masuk, sepanjang bulan November 2015 ini, PATTIRO akan membagikan ratusan buku yang telah dihasilkan secara cuma-cuma kepada siapa pun yang berminat. Bagi anda yang ingin memiliki buku-buku tersebut, anda bisa langsung datang ke Kantor PATTIRO di Jalan Mawar, Komplek Kejaksaan Agung Blok G 35, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jika anda tidak memiliki […]
Bazar Buku PATTIRO Read More »
Oleh: Dwi Yunita Prismawati – Aktivis PATTIRO Semarang Rendahnya partisipasi masyarakat dalam promosi kesehatan menyebabkan upaya pencegahan penyakit tidak efektif. Selama ini hanya sekelompok kecil masyarakat yang dilibatkan, itupun secara instruktif, dan masih didominasi oleh kaum perempuan. Pemerintah telah mengupayakan ruang pelibatan warga melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 yang mengatur partisipasi masyarakat dalam
Policy Brief | Partisipasi Masyarakat Sangat Menentukan Keberhasilan Promosi Kesehatan Read More »
RUMAH barak bercat putih dengan teras kecil di bagian depan tampak biasanya saja, halamannya bersih sama dengan dua rumah barak di sebelahnya. Sekilas memang tak ada yang berbeda dengan penghuni rumah lainnya. Namun siapa sangka, dibalik bersihnya rumah itu, ditinggali seorang wanita dengan segala keterbatasan fisik. Untuk menemukan rumahnya tidak gampang, Koran ini sengaja mendatanginya untuk
Kaki Kanan untuk Makan, Kaki Kiri untuk Mencuci Read More »
Jakarta – DPR RI menyebut kebijakan lelang jabatan yang dimandatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah* ilegal dan memiliki banyak kelemahan. DPR pun berwacana untuk segera merevisi aturan tersebut. Namun, PATTIRO menduga rencana parlemen itu hanyalah sebuah upaya untuk kembali mempolitisasi
PATTIRO: Rencana DPR Revisi Kebijakan Lelang Jabatan Berbau Politis Read More »
Aimas – Yayasan PATTIRO mengundang stakeholder, termasuk dari sektor kesehatan untuk mendiskusikan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak kaum disabilitas di Sorong. Puskesmas akan jadi target percontohan untuk kegiatan yang memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas tersebut. Yayasan PATTIRO mensurvei di 3 Puskesmas yaitu Puskesmas Aimas, Mayamuk dan Mariat, hasilnya akan melihat tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat dengan disabilitas.
Pemerintah Lupa dengan Kaum Disabilitas Read More »
Siaran Pers CSO OGP Indonesia | Konferensi Tingkat Tinggi Kemitraan Pemerintahan Terbuka 2015 di Meksiko Mexico City — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, Pemerintah Indonesia mengakui kemitraan dengan masyarakat sipil yang menjadi prinsip Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership/OGP) merupakan sebuah keharusan. “Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil itu sebuah keharusan bagi kita,” ujar
Sofyan Djalil: Bekerja Sama dengan Masyarakat Sipil itu Harus Read More »
Oleh: Nurjanah* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sudah tidak relevan untuk digunakan. Baik dalam konteks sosiologis, yuridis, maupun filosofis, peraturan ini harus segera direvisi agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Untuk mengubah stigma dan perlakuan negatif masyarakat serta untuk menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, maka sejak
Perkembangan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas Read More »
JAKARTA — Organisasi masyarakat sipil menilai selama setahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan, komitmen terhadap pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) cenderung merosot. Walau Indonesia merupakan salah satu pemrakarsa inisiatif OGP, sampai saat ini Pemerintah belum membentuk kebijakan yang jelas untuk mengoperasikan inisiatif OGP secara konkret. Ilham Saenong dari Transparency International Indonesia (TII) menyatakan, OGP merupakan inisiatif multi pihak yang berfokus
Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Komitmen Open Government Merosot Read More »
Jakarta – PATTIRO menemukan masih banyak pemerintah kabupaten yang belum menjalankan amanat Undang-Undang Desa untuk mengalirkan setidaknya 80% dana desa pada pencairan tahap kedua, Agustus lalu. Bahkan pada awal Oktober, sebagaimana temuan di kawasan timur Indonesia, masih ada desa yang hanya menerima 60% dari dana tersebut. Sejauh ini, pencairan dana sebesar lebih dari Rp 20 triliun
PATTIRO: Waspadai Modus Kecurangan Pencairan Dana Desa Read More »
Sejak tahun 2011 hingga 2013, angka kematian ibu di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011, angka kematian ibu di Kabupaten Jeneponto cukup rendah yaitu tak lebih dari 61 per seratus ribu kelahiran hidup. Namun, angka tersebut justru meroket tajam hampir tiga kali lipat menjadi 169 pada tahun 2012. Namun, berdasarkan data yang
PATTIRO Luncurkan SMS Lontara untuk Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Read More »
Dukungan yang PATTIRO berikan kepada sahabat difabel di Kabupaten Lombok Barat hingga Oktober, 2015 telah berjalan selama satu semester. Dalam jangka waktu ini, satu perubahan penting yang dapat disorot adalah terbentuknya komunitas aktivis difabel. Salah satunya adalah Pusat Pengembangan Potensi Disabilitas (PPPD) Kecamatan Labuapi yang mulai bergiat sejak 27 Juli 2015. Kerja sama dengan Puskesmas
Aktivis Difabel di Labuapi Mulai Menggeliat Read More »
Angka kematian ibu (AKI) Kabupaten Semarang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, angka kematian ibu pada tahun 2014 mencapai 144 per seratus ribu kelahiran hidup. Alih-alih menurun, rasio kematian ibu justru meningkat pada tahun 2015 menjadi 147 per seratus ribu kelahiran hidup. Ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan
Tekan Angka Kematian Ibu, PATTIRO Luncurkan SMS MatraSTAT Read More »
