Author name: PATTIRO

Pernyataan Sikap Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) No: 12.01/PS-KPRI/VII/2014

Peristiwa, Transparansi / Oleh

“Mendesak Peran Aktif KPU dalam Penghitungan Suara Pilpres 2014!” Salam Pergerakan, Munculnya klaim kemenangan dari masing-masing kubu calon Presiden, yang mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, tentunya telah membuat kebingungan di masyarakat. Klaim kemenangan masing-masing kubu calon Presiden ini didasarkan pada hasil penghitungan cepat (quick count) yang berbeda, yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga survey. Hal ini menunjukkan […]

Pernyataan Sikap Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) No: 12.01/PS-KPRI/VII/2014 Read More »

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2013

Laporan Tahunan / Oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) yang berdiri pada tahun 1999 telah menghasilkan banyak produk pengetahuan serta berhasil meraih berbagai pencapaian, dan memberi kontribusi yang signifikan terhadap perubahan di masyarakat dan pemerintahan Indonesia. Melalui tiga area fokusnya, trasparansi, serta keuangan publik, dan akuntabilitas sosial, PATTIRO senantiasa berusaha memastikan terciptanya akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan pemerintahan daerah

Laporan Tahunan PATTIRO Tahun 2013 Read More »

KPU Jangan “Cuci Tangan”, Tindak Lembaga Survei

Peristiwa / Oleh

[Jakarta, 11 Juli 2014] – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan tidak “cuci tangan” menyikapi adanya hasil hitung cepat yang saling bertentangan, dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “KPU bisa membentuk Dewan Etik untuk lembaga survei sehingga diaudit oleh auditor publik yang independen dan mengumumkan hasilnya. Jika tidak dilakukan KPU harus mencabut sertifikatnya,” kata peneliti Perkumpulan untuk

KPU Jangan “Cuci Tangan”, Tindak Lembaga Survei Read More »

Jika Berbohong, Lembaga Survei Bisa Dipidana

Peristiwa / Oleh

JAKARTA, 11 Juli 2014, KOMPAS.com – Lembaga survei yang melakukan proses hitung cepat atau quick count harus menyampaikan informasi yang sebenarnya ke publik. Jika tidak, maka lembaga survei yang berbohong dapat dikenakan sanksi pidana. “Sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, lembaga survei yang menyebarkan informasi yang tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana,” kata Peneliti

Jika Berbohong, Lembaga Survei Bisa Dipidana Read More »

SIARAN PERS FOINI | Buka Informasi Pelaksanaan Quick Count Pilpres

Siaran Pers / Oleh

FOINI (Freedom Of Information Network Indonesia) YAPPIKA, PATTIRO, ICW, IPC, TII, Seknas FITRA, ICEL, IBC, MediaLink, Perludem, IBC, PSHK, SBMI, Koak Lampung, PATTIRO Serang, PATTIRO Banten, Perkumpulan INISIATIF, PATTIRO Semarang, KRPK Blitar, Sloka Institute, SOMASI NTB, Laskar Batang, PIAR NTT, KOPEL Makassar, SKPKC Papua, Mata Aceh, GerAk Aceh, JARI KalTeng, KH2Institute, PUSAKO Unand, FITRA Riau, LPI

SIARAN PERS FOINI | Buka Informasi Pelaksanaan Quick Count Pilpres Read More »

Laporan Studi PPRG di 17 Badan Pemerintah

Penelitian / Oleh

Dalam rangka pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (selanjutnya disebut, PUG) yang menjadi salah satu dari 3 (tiga) arus utama pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (selanjutnya disebut, PPRG) sebagai salah satu langkah percepatan pelaksanaannya. Oleh karena itu, implementasi PPRG didorong untuk mendukung P UG sebagai strategi mengurangi kesenjangan sosial, diantaranya kesenjangan antara penduduk

Laporan Studi PPRG di 17 Badan Pemerintah Read More »

Data Terbuka di Unconference Transparansi Sunlight Foundation

Peristiwa / Oleh

Oleh: Timothy Lay, Relawan di PATTIRO. Dari 29 Mei hingga 2 Juni 2014, Sunlight Foundation menyelenggarakan Transparency Camp tahunan mereka di Washington, D.C. Diselenggarakan di School of Public Policy, George Mason University, Transparency Camp mengumpulkan 800 peserta, termasuk mahasiswa, pengembang online, CSO dan perwakilan donor serta akademisi. The Sunlight Foundation adalah organisasi berbasis di Amerika

Data Terbuka di Unconference Transparansi Sunlight Foundation Read More »

Hasil Studi PPRG PATTIRO Disampaikan Kepada Publik

Peristiwa / Oleh

[Jakarta, 3 Juni 2014] PATTIRO, bersama Seknas Fitra, dengan dukungan  The Asia Foundation, dan bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA),  menyelenggarakan Seminar Hasil Kajian Implementasi PPRG di Indonesia. Seminar tersebut, yang diselenggarakan pada 26 Juni 2014 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, menyampaikan hasil studi implementasi PPRG yang dilakukan pada 17 lembaga pemerintahan.

Hasil Studi PPRG PATTIRO Disampaikan Kepada Publik Read More »

PATTIRO Memperkenalkan OGP di UNPSF, Korea Selatan

Peristiwa / Oleh

Pada 23 – 26 Juni 2014, UN telah menyelenggarakan sebuah forum tahunan, yang bernama: The 2014 United Nations Public Service Forum. Forum tahunan UN itu diadakan di Korea International Exhibition Centre (KINTEX), Seoul, Republik Korea. Forum yang bertajuk “Innovating Governance for Sustainable Development and Well-being of the People”, diorganisir oleh United Nations Department of Economic

PATTIRO Memperkenalkan OGP di UNPSF, Korea Selatan Read More »

Desentralisasi di Sektor Pertambangan

Peristiwa / Oleh

Oleh: Robert Endi Jaweng, Jakarta | Opini | Selasa, 11 Maret 2014 Churchill Mining Plc Corp. yang terdaftar di London telah mengajukan sengketa pertambangannya dengan pemerintah Indonesia ke hadapan International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang berbasis di Washington, menuntut kompensasi lebih dari US$1 miliar atas kerugian yang disebabkan oleh pencabutan izin pertambangannya oleh

Desentralisasi di Sektor Pertambangan Read More »

Organisasi Masyarakat Sipil Mendirikan Komunike tentang Open Government

Peristiwa / Oleh

[Denpasar, 6 Mei 6 2014, Luh De Suriyani] Organisasi masyarakat sipil (CSO) di Asia Pasifik telah membuat komunike untuk mendesak pemerintah negara anggota Open Government Partnership (OGP) untuk menerapkan prinsip-prinsip open government. Dalam komunike bersama mereka, 153 organisasi menekankan pentingnya dan kebutuhan untuk membangun, memperluas dan mengkonsolidasikan ruang sipil. Mereka juga mendesak OGP untuk membangun

Organisasi Masyarakat Sipil Mendirikan Komunike tentang Open Government Read More »

OGP Dan Peran Indonesia

Peristiwa / Oleh

Oleh: Mickael Bobby Hoelman, Jakarta | Opini | Selasa, 20 Mei 2014 Open Government Partnership (OGP) Asia Pacific Regional Conference baru-baru ini digelar di Bali. Ini adalah konferensi pertama di Asia Pasifik sejak inisiatif OGP diluncurkan pada tahun 2011, dan dimaksudkan sebagai platform kerja sama bagi negara-negara dan kelompok masyarakat sipil untuk saling bertukar pengalaman, pengetahuan

OGP Dan Peran Indonesia Read More »

Scroll to Top
Skip to content